Category: Publikasi

this Publikasi

IJRF – Capaian, Tantangan, dan Rekomendasi IJRF 2018_Page_01

17

Jan2018

Capaian, Tantangan, dan Rekomendasi Pembaruan Peradilan – IJRF 2018

Rekomendasi Indonesian Judicial Reform Forum 2018 Senin, 15 Januari 2018 merupakan hari pertama sebuah forum besar tentang Peradilan Indonesia berdiri. Sebuah Konferensi yang diberi nama Indonesian Judicial Reform Forum terselenggara selama 2 (dua) hari berturut-turut di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Acara yang dihadiri lebih dari 200 orang setiap harinya, meyakinkan ... Read More
17 January 2018Faizah Sururi
LeIP_CEGAH TAF_RT7_Laporan Final Pemetaan_Korsup_M4_13092017_Page_01

13

Sep2017

Hasil Pemetaan Permasalahan Penanganan Perkara Korupsi Berdasarkan Hasil Indeksasi Dakwaan dan Tuntutan Perkara Korupsi yang Dituntut oleh Kejaksaan dan KPK

Salah satu kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 (UU KPK) yaitu kewenangan Koordinasi dan Supervisi terhadap instansi (lain) yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dan pasal 50 UU KPK. Dari ... Read More
13 September 2017Faizah Sururi
Web_LeIP_CEGAH_RT1 Final Report Audit Content Analysis Datawarehouse Tipikor_18082017_Page_01

18

Aug2017

Audit and Content Analysis on the Gap Between the Ideal Format of Data Warehouse as Identified in the Assesment Study With the Publicly Accessible Kind of Data Warehouses

Setiap penegak hukum, yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU), Advokat, dan Hakim perlu  melakukan  riset  ketika menangani suatu perkara. Sebagai contoh, untuk menjaga konsistensi putusan,  Hakim perlu untuk mengetahui apakah sebelumnya pernah ada perkara serupa yang telah diputus  dan bagaimana sudut pandang (standpoint) yang diambil serta argumentasi hukum Hakim ... Read More
18 August 2017Faizah Sururi
Dictum Edisi 12, Pemidanaan Korporasi

12

May2017

Dictum Vol. 12: Pemidanaan Korporasi

Editorial Pembaca yang budiman, Senang sekali kami bisa menyapa anda kembali. Edisi pertama tahun 2017 ini, dictum mengangkat tema Pemidanaan Korporasi. Menurut kami, isu ini masih sangat penting untuk dibahas, walaupun Mahkamah Agung beberapa bulan lalu telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana ... Read More
12 May 2017Faizah Sururi
Cover Arus Perkara

08

May2017

Pengurangan Arus Perkara ke Mahkamah Agung

Mahkamah Agung memiliki fungsi untuk menjaga kesatuan hukum dan konsistensi putusan. Dalam menjalankan fungsinya ini, Mahkamah Agung mengalami berbagai tantangan dimana salah satunya adalah tingginya arus perkara ke Mahkamah Agung. Tingginya arus perkara ke Mahkamah Agung berdampak pada menumpuknya perkara di Mahkamah Agung, menurunnya produktivitas Hakim Agung dalam memutus, sampai ... Read More
Implementasi Sistem Kamar

18

Apr2017

Penerapan Sistem Kamar Untuk Menjaga Kesatuan Hukum

Penerapan sistem kamar pada Mahkamah Agung RI (MA) telah memasuki tahun ke empat sejak ditetapkan secara resmi melalui SK KMA No. 142/KMA/SK/IX/2011 pada September tahun 2011. Dalam rentang waktu tersebut, berbagai langkah perubahan telah ditempuh oleh MA untukmengimplementasikan sistem kamar secara penuh, sekaligus merespon segala dinamika yang muncul di awal ... Read More
18 April 2017Faizah Sururi
kertaskerja

02

Mar2017

Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan

LeIP menyusun Kertas Kerja Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan pada tahun 2016 dengan dukungan dari Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ). Kertas kerja ini dibuat karena LeIP menganggap manajemen pengetahuan khususnya di sektor peradilan sangat penting karena ikut mempengaruhi kepastian hukum, konsistensi putusan, dan perkembangan hukum. Selain itu, perlu untuk ... Read More
2 March 2017Liza Farihah
socio

30

Jan2017

Penelitian Sociolegal: Pembeli Beritikad Baik (Perdata) & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (HAN)

Judicial Sector Support Programme (JSSP) yaitu program tiga tahun dari 2014 sampai dengan 2017 yang didukung oleh Kedutaan Besar Belanda dan dikelola oleh Center for International Legal Cooperation (CILC) di Den Haag, bekerjasama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) di Jakarta. Salah satu dari dukungan institusional ini adalah kegiatan penelitian SOCIOLEGAL untuk tema Hukum Tata ... Read More
30 January 2017Faizah Sururi
LeIP_JSSP_komponen III.1_laporan final PBK_18082016_Page_01

18

Aug2016

Laporan Penelitian Sistem Penganggaran Peradilan – Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Program Dukungan Sektor Peradilan (Judicial Sector Support Program - JSSP) adalah program yangdidasarkan pada kerja sama hukum antara lembaga-lembaga hukum di Indonesia (Mahkamah AgungRepublik Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia) danlembaga-lembaga hukum di Belanda (Hoge Raad, Raad voor de Rechtspraak dan Stichting StudiecentrumRechtspleging). Kerja ... Read More
18 August 2016Faizah Sururi
Screenshot 2025-06-12 at 1.51.38 PM

18

May2016

Penjelasan Hukum (Restatement) Hukum Administrasi Negara: Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Penjelasan Hukum Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik - Hukum Administrasi NegaraDownload   Download PDF
18 May 2016Liza Farihah