Category: Publikasi

this Publikasi

Panduan Penafsiran_Page_01

09

Jul2018
Undang–Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua telah menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya jaminan terhadap kebebasan beragama, berkeyakinan, berpendapat, dan berekspresi. Negara, termasuk lembaga yudikatif bertanggungjawab dalam memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan olehPengadilan melalui putusan yang adil dan konsisten.... Read More
9 July 2018Faizah Sururi
ijrf_-_kumpulan_tulisan_pilihan_pembaruan_peradilan_-_copy

31

May2018
Reformasi peradilan telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Berbagai perubahan fundamental telah terjadi mulai dari meningkatnya level keterbukaan,penggunaan teknologi dalam manajemen perkara, pelayanan pengadilan yang lebih baik, mekanisme pengaduan yang lebih mudah diakses dan seterusnya. Namun demikian, di samping berbagai kemajuan tersebut, berbagai permasalahan juga masih terus membayangi peradilan. ... Read More
31 May 2018Faizah Sururi
IJRF – Capaian, Tantangan, dan Rekomendasi IJRF 2018_Page_01

17

Jan2018
Rekomendasi Indonesian Judicial Reform Forum 2018 Senin, 15 Januari 2018 merupakan hari pertama sebuah forum besar tentang Peradilan Indonesia berdiri. Sebuah Konferensi yang diberi nama Indonesian Judicial Reform Forum terselenggara selama 2 (dua) hari berturut-turut di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Acara yang dihadiri lebih dari 200 orang setiap harinya, meyakinkan ... Read More
17 January 2018Faizah Sururi
LeIP_CEGAH TAF_RT7_Laporan Final Pemetaan_Korsup_M4_13092017_Page_01

13

Sep2017
Salah satu kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 (UU KPK) yaitu kewenangan Koordinasi dan Supervisi terhadap instansi (lain) yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dan pasal 50 UU KPK. Dari ... Read More
13 September 2017Faizah Sururi
Web_LeIP_CEGAH_RT1 Final Report Audit Content Analysis Datawarehouse Tipikor_18082017_Page_01

18

Aug2017
Setiap penegak hukum, yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU), Advokat, dan Hakim perlu  melakukan  riset  ketika menangani suatu perkara. Sebagai contoh, untuk menjaga konsistensi putusan,  Hakim perlu untuk mengetahui apakah sebelumnya pernah ada perkara serupa yang telah diputus  dan bagaimana sudut pandang (standpoint) yang diambil serta argumentasi hukum Hakim ... Read More
18 August 2017Faizah Sururi
Dictum Edisi 12, Pemidanaan Korporasi

12

May2017
Editorial Pembaca yang budiman, Senang sekali kami bisa menyapa anda kembali. Edisi pertama tahun 2017 ini, dictum mengangkat tema Pemidanaan Korporasi. Menurut kami, isu ini masih sangat penting untuk dibahas, walaupun Mahkamah Agung beberapa bulan lalu telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana ... Read More
12 May 2017Faizah Sururi
Cover Arus Perkara

08

May2017
Mahkamah Agung memiliki fungsi untuk menjaga kesatuan hukum dan konsistensi putusan. Dalam menjalankan fungsinya ini, Mahkamah Agung mengalami berbagai tantangan dimana salah satunya adalah tingginya arus perkara ke Mahkamah Agung. Tingginya arus perkara ke Mahkamah Agung berdampak pada menumpuknya perkara di Mahkamah Agung, menurunnya produktivitas Hakim Agung dalam memutus, sampai ... Read More
Implementasi Sistem Kamar

18

Apr2017
Penerapan sistem kamar pada Mahkamah Agung RI (MA) telah memasuki tahun ke empat sejak ditetapkan secara resmi melalui SK KMA No. 142/KMA/SK/IX/2011 pada September tahun 2011. Dalam rentang waktu tersebut, berbagai langkah perubahan telah ditempuh oleh MA untukmengimplementasikan sistem kamar secara penuh, sekaligus merespon segala dinamika yang muncul di awal ... Read More
18 April 2017Faizah Sururi
kertaskerja

02

Mar2017
LeIP menyusun Kertas Kerja Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan pada tahun 2016 dengan dukungan dari Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ). Kertas kerja ini dibuat karena LeIP menganggap manajemen pengetahuan khususnya di sektor peradilan sangat penting karena ikut mempengaruhi kepastian hukum, konsistensi putusan, dan perkembangan hukum. Selain itu, perlu untuk ... Read More
2 March 2017Liza Farihah
socio

30

Jan2017
Judicial Sector Support Programme (JSSP) yaitu program tiga tahun dari 2014 sampai dengan 2017 yang didukung oleh Kedutaan Besar Belanda dan dikelola oleh Center for International Legal Cooperation (CILC) di Den Haag, bekerjasama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) di Jakarta. Salah satu dari dukungan institusional ini adalah kegiatan penelitian SOCIOLEGAL untuk tema Hukum Tata ... Read More
30 January 2017Faizah Sururi