Category: Publikasi

this Publikasi

Gap Analysis Bukti Elektronik Indonesia

25

Nov2019

Analisis Kesenjangan Pengaturan Tentang Perolehan, Pemeriksaan, dan Pengelolaan Bukti Elektronik (Electronic Evidence)

Selama dua dekade ini, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi semakin pesat. Saat ini setiap orang semakin terhubung dalam interaksi baik di wilayah privat maupun sosial. Selain membawa kemajuan dan kemudahan dalam kehidupan manusia, teknologi komunikasi dan informasi juga dimanfaatkan dalam sisi gelap manusia dengan terciptanya kejahatan jenis baru ... Read More
25 November 2019Faizah Sururi
Cover Depan

02

Oct2019

Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia

Penyusunan Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia bermula dari kegelisahan melihat banyaknya permohonan eksekusi yang belum selesai atau masih terus berproses di pengadilan. Terhambatnya eksekusi tidak hanya berpengaruh kepada kepuasan para pihak dan kepercayaan publik terhadap pengadilan, tetapi juga kepastian hukum, keadilan dan kredibilitas Indonesia ... Read More
2 October 2019Faizah Sururi
DICTUM_Kajian Putusan Penting

15

May2019

Dictum Vol. 13: Kajian Putusan Penting

Terwujudnya konsistensi putusan merupakan salah satu tujuan pembaruan peradilan. Salah satu upaya untuk menunjang hal tersebut dilakukan melalui transparansi (publikasi) putusan. Transparansi putusan khususnya putusan di tingkat Mahkamah Agung telah dimulai sejak tahun 2008, melalui website direktori putusan MA. Sampai awal April 2019, MA telah menguggah sebanyak 119.053 putusan ke ... Read More
15 May 2019Faizah Sururi
LeIP_RT7_Final Draft Guideline Korsup_January 2019_Page_01

02

Jan2019

Guideline for Coordination and Supervision of KPK in Handling Corruption Cases

Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) memandatkan adanya tugas dan fungsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satunya untuk melaksanakan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pasal tersebut menyebutkan bahwa koordinasi dilakukan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tipikor ... Read More
2 January 2019Faizah Sururi
[ LeIP ] Penafsiran Terhadap Pasal 156A Huruf a KUHP tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia)_Page_001

31

Oct2018

Penafsiran Terhadap Pasal 156a Huruf a KUHP tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Pasal penodaan agama masih menjadi polemik di Indonesia karena dinilai membatasi hak kebebasan beragama dan berpendapat dari warga negara. Telah banyak gerakan dan kajian yang membahas perlu tidaknya pasal tersebut diatur di Indonesia. Namun, faktanya pasal tersebut masih berlaku dan masih digunakan, bahkan kepada orang2 yang seharusnya tidak dihukum dengan ... Read More
31 October 2018Faizah Sururi
IJRF – Proceeding English_Page_01

10

Oct2018

Achievements, Challenges, and Recommendations for Judicial Reform – IJRF 2018

Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (Indonesian Institute for Independent Judiciary) was established in January 12, 1999. Reformation in 1998 brought fresh air for the development of social movement that encouraged democracy and better governance that upheld transparency, participation and rule  of law principles. Concerns over the importance of judicial ... Read More
10 October 2018Faizah Sururi
Cover Laporan IA

03

Oct2018

Asesmen Awal Permasalahan Eksekusi Putusan Perdata di Indonesia

Dalam upaya untuk terus mendorong pembaruan hukum dan peradilan, khususnya dalam hal kepastian hukum, Saat ini LeIP di bawah dukungan International Development Law Organization (IDLO) tengah melakukan riset terkait “Eksekusi Putusan Perdata di Indonesia.” Riset ini berawal dari banyaknya permohonan eksekusi yang belum selesai dilaksanakan dan berdampak pada kredibilitas lembaga ... Read More
3 October 2018Faizah Sururi
Modul Pelatihan_Page_001

09

Jul2018

Pelatihan Piloting Untuk Aparat Penegak Hukum: Penafsiran Hukum Penodaan Agama Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia

Undang–Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua telah menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya jaminan terhadap kebebasan beragama, berkeyakinan, berpendapat, dan berekspresi. Negara, termasuk lembaga yudikatif bertanggungjawab dalam memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan olehPengadilan melalui putusan yang adil dan konsisten.... Read More
9 July 2018Faizah Sururi
Panduan Penafsiran_Page_01

09

Jul2018

Penafsiran Pasal 156a Huruf a KUHP Tentang Penodaan Agama Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia

Undang–Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua telah menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya jaminan terhadap kebebasan beragama, berkeyakinan, berpendapat, dan berekspresi. Negara, termasuk lembaga yudikatif bertanggungjawab dalam memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan olehPengadilan melalui putusan yang adil dan konsisten.... Read More
9 July 2018Faizah Sururi
ijrf_-_kumpulan_tulisan_pilihan_pembaruan_peradilan_-_copy

31

May2018

Kumpulan Tulisan Pilihan Pembaruan Peradilan

Reformasi peradilan telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Berbagai perubahan fundamental telah terjadi mulai dari meningkatnya level keterbukaan,penggunaan teknologi dalam manajemen perkara, pelayanan pengadilan yang lebih baik, mekanisme pengaduan yang lebih mudah diakses dan seterusnya. Namun demikian, di samping berbagai kemajuan tersebut, berbagai permasalahan juga masih terus membayangi peradilan. ... Read More
31 May 2018Faizah Sururi