Category: Publikasi

this Publikasi

Cover Hasil Indeksasi Putusan Pengadilan_Dugaan Praktik Kekerasan dalam Proses Peradilan Pidana Indonesia

21

Mar2025
Tanggal 28 September 1998 merupakan salah satu momentum penting terkait pengakuan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Pada hari tersebut, Indonesia secara resmi mulai mengakui keberlakuan aturan-aturan anti penyiksaan dalam Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) di Indonesia dengan meratifikasi ... Read More
21 March 2025Faizah Sururi
Cover Buku Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai Edisi Kedua

17

Mar2025
Pada 25 Mei 2023 Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 26/PUU-XXI/2023 telah memutus Pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) khusus terkait frase “Departemen Keuangan” inkonstitusional secara bersyarat. ... Read More
17 March 2025Faizah Sururi
JURNAL DICTUM 16 – DESEMBER 2024

21

Feb2025
Pada penghujung Tahun 2024 ini, Jurnal Dictum kembali hadir menemui Pembaca dengan mengusung tema: “Penyiksaan”. Isu penyiksaan dalam proses peradilan pidana masih menjadi masalah serius dalam penegakan hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia di Indonesia. Padahal, praktik penyiksaan bertentangan dengan aturan HAM dalam konstitusi Indonesia, yaitu Pasal 28G ... Read More
21 February 2025Faizah Sururi
Cover JURNAL DICTUM 15 edisi Dinamika Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

22

Mar2024
Pada Awal Tahun 2024 ini, Jurnal Dictum kembali hadir menemui Pembaca dengan mengusung tema: “Dinamika Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara”. Banyak isu hukum tata usaha negara yang luput dari kajian, terutama kajian yang berbasis putusan. Jurnal Dictum sendiri termasuk jarang menerbitkan kajian-kajian hukum administrasi negara/Tata Usaha Negara. ... Read More
22 March 2024Faizah Sururi
Cover Kumpulan Putusan-putusan Penting (Landmark Decisions) Penerapan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)

08

Mar2024
Dalam konsep Hak Asasi Manusia (HAM), negara adalah pemegang kewajiban (duty bearer) dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, baik warga negara, maupun setiap orang dalam wilayah negara tersebut. Sebagai salah satu cabang kekuasaan negara yang menjalankan fungsi yudisial, pengadilan juga seharusnya melaksanakan kewajiban tersebut dalam pelaksanaan ... Read More
8 March 2024Faizah Sururi
Panduan Penerapan Prinsip-Prinsip HAM-FInal_Page_01

31

Dec2022
Secara khusus, perlindungan hak asasi manusia oleh negara merupakan pelaksanaan dari konsep negara hukum (rule of law atau rechtstaat) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal ini diatur pula secara khusus dalam konstitusi Indonesia melalui Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang mengatur bahwa “Perlindungan, ... Read More
31 December 2022Faizah Sururi
Modul Pelatihan Hakim-Final_Page_001

31

Dec2022
Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional dan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki kewajiban untuk melaksanakan hak asasi manusia. Diratifikasinya berbagai konvensi internasional hak asasi manusia juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjalankan kewajiban yang tertuang di dalamnya. Kewajiban ini mengikat seluruh cabang kekuasaan negara yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. ... Read More
31 December 2022Faizah Sururi
Modul Pelatihan Jaksa-Final_Page_001

31

Dec2022
Pemajuan, penghormatan dan perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pilar dasar negara Hukum. Indonesia, sebagai negara yang mengakui dirinya adalah negara hukum, juga sudah mengakui pentingnya penegakan HAM dalam perangkat hukum nasional. Setidaknya, hal tersebut terlihat dari diaturnya secara khusus ketentuan-ketentuan terkait HAM dalam UUD tahun 1945, ... Read More
31 December 2022Faizah Sururi
Modul Pelatihan Calon Hakim-FINAL-_Page_001

31

Dec2022
Hak Asasi Manusia (HAM) telah melewati babakan sejarah yang panjang. Diskusi mengenainya telah dimulai jauh sejak Abad Pencerahan, hingga akhirnya lahir berbagai deklarasi dan kovenan internasional pasca dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB): Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (1948); Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (1966); Kovenan Internasional tentang ... Read More
31 December 2022Faizah Sururi
Kertas Kebijakan Penguatan Manajemen Perkara Lingkungan Hidup_Page_01

31

Dec2022
Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan kerusakan lingkungan hidup. Posisi hakim sangat strategis untuk mengimplementasikan kerangka hukum yang ada guna melindungi lingkungan hidup. Melalui putusannya, hakim dapat mencegah terjadi atau meluasnya kerusakan lingkungan hidup, misalnya melalui putusan hakim pada peradilan tata usaha negara yang membatalkan surat ... Read More
31 December 2022Faizah Sururi