Category: Publikasi

this Publikasi

Home Publikasi
Buku Safeguard_ENG_Page_01

23

Apr2026

A FOOTNOTE ON THE DEATH PENALTY IN THE 2023 CRIMINAL CODE AND THE 2025 CRIMINAL PROCEDURE CODE

The efforts to establish safeguards for the death penalty have not been without criticism. It is not the lack of importance, yet, because the issue of arbitrariness within the death penalty will always persist. Saul Lehrfreund and Roger Hood argue that the subjectivity in imposing the death penalty ... Read More
23 April 2026Faizah Sururi
Buku Safeguard_IND_Page_01

23

Apr2026

SEBUAH CATATAN KAKI UNTUK PIDANA MATI DALAM KUHP 2023 DAN KUHAP 2025

Upaya penyusunan safeguards untuk pidana mati, tidak terlepas dari kritik. Bukan karena hal tersebut tidak penting, namun karena persoalan kesewenang-wenangan (arbitrariness) dalam penjatuhan pidana mati akan tetap selalu ada. Saul Lehrfreund dan Roger Hood menyatakan bahwa subjektivitas dalam penjatuhan pidana mati hanya menjadi bergeser kepada pada pihak yang ... Read More
23 April 2026Faizah Sururi
Implementasi Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia_Page_001

10

Apr2026

Implementasi Pelindungan Data Pribadidalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

TRANSFORMASI DIGITAL dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah berkembang pesat, ditandai dengan meningkatnya penggunaan sistem elektronik dalam pengelolaan perkara dan pertukaraninformasi antar lembaga penegak hukum. Perkembangan ini membawa peluang besar bagi efisiensi dan transparansi, namun sekaligus memperluas risiko terhadap pelindungan data pribadi, terutama mengingat skala, sensitivitas, dan ... Read More
10 April 2026Faizah Sururi
Draft Final UUITE LEIP_Revisi_02_Page_01

07

Apr2026

Regulasi Siber dan Demokrasi Digital: Menilai Ulang Pasal 32 UU ITE

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong kebutuhan akan pengaturan hukum yang mampu menjangkau penegakkan hukum dan pelindungan masyarakat dari kejahatan siber, termasuk perlindungan terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data elektronik. Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengadopsi sejumlah ketentuan yang dimaksudkan untuk ... Read More
7 April 2026Faizah Sururi
Modul Pelatihan FoE BSDK_LeIP_Page_001

15

Jan2026

Modul Pelatihan Penerapan Pasal-Pasal Terkait Kebebasan Berekspresi Dalam KUHP 2023 Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu pilar utama negara hukum yang demokratis serta menjadi prasyarat bagi tegaknya peradilan yang independen, imparsial, dan akuntabel. Hak ini tidak hanya merepresentasikan kebebasan individu untuk menyampaikan pikiran dan pendapat, tetapi juga mencerminkan kualitas penghormatan negara terhadap martabat manusia. Dalam perspektif global, sebagaimana ditegaskan ... Read More
15 January 2026Faizah Sururi
Modul Pelatihan Pidana Terhadap Agama-2025_20Nov2025_Page_001

03

Dec2025

Modul Pelatihan Penafsiran Hukum Pasal Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kepercayaan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia

"lntoleransi sendiri adalah bentuk kekerasan dan penghalang sejati dari semangat demokrasi." - Mahatma Gandhi - Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Perubahan Kedua telah mengatur secara menyeluruh mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk jaminan terhadap kebebasan beragama, berkeyakinan, berpendapat, dan berekspresi. Selain ... Read More
3 December 2025Faizah Sururi
JURNAL DICTUM 17 – OKTOBER 2025 – Rev 22-10-2025_Page_001

28

Oct2025

Dictum Vol. 17: Upaya Paksa, Teknik Investigasi, dan Prinsip HAM dalam Proses Peradilan Pidana

Salam jumpa kembali,Pada edisi Oktober 2025 ini, Jurnal Dictum kembali hadir menemui Pembaca dengan mengusung tema: “Upaya Paksa, Teknik Investigasi, dan Prinsip HAM dalam Proses Peradilan Pidana”. Isu ini merupakan kelanjutan dari Dictum edisi sebelumnya yang membahas “Penyiksaan”. Sebagaimana diketahui, pemajuan, penghormatan, dan pelindungan Hak Asasi Manusia (HAM) ... Read More
28 October 2025Faizah Sururi
Print

03

Sep2025

Putusan-Putusan Penting (Landmark Decisions) Terkait Kebebasan Berekspresi dan Hak-hak Digital

Hak kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia dijamin pemenuhannya oleh Negara dalam konstitusi maupun sejumlah peraturan perundangan seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dan ratifikasi sejumlah konvensi internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman ... Read More
3 September 2025Faizah Sururi
LEIP_Laporan PDP 2025 Layout Design-Final-WebRes0806_Page_001

27

May2025

Simetri Publik dan Privasi: Menyeimbangkan Pelindungan Data Pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Publikasi Putusan Pengadilan

Sejak tahun 2007, khususnya melalui penerbitan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK KMA No. 144/2007), pengadilan telah berkomitmen untuk mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan. Komitmen ini salah satunya diwujudkan dengan cara mempublikasi putusan melalui kanal daring (online) yang aksesibel bagi ... Read More
27 May 2025Faizah Sururi
2024-LeIP Modul Socio-Legal Training Cover

16

May2025

Socio-Legal Approach in Criminal Law

Hukum pidana seringkali hanya diartikan sebagai seperangkat aturan yang berisi larangan untuk melakukan kejahatan-kejahatan tertentu beserta hukuman-hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang melanggar larangan tersebut. Padahal, hukum pidana perlu pula dilihat sebagai instrumen pembatasan hak asasi manusia yang diperbolehkan untuk tujuan-tujuan yang sah (legitimate aim) menurut ... Read More
16 May 2025Faizah Sururi