Category: Publikasi

this Publikasi

Kertas Kebijakan Penguatan Manajemen Perkara Lingkungan Hidup_Page_01

31

Dec2022
Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan kerusakan lingkungan hidup. Posisi hakim sangat strategis untuk mengimplementasikan kerangka hukum yang ada guna melindungi lingkungan hidup. Melalui putusannya, hakim dapat mencegah terjadi atau meluasnya kerusakan lingkungan hidup, misalnya melalui putusan hakim pada peradilan tata usaha negara yang membatalkan surat ... Read More
31 December 2022Faizah Sururi
Ringkasan Putusan Terpilih Perkara Lingkungan Hidup_Page_001

31

Dec2022
Pengadilan sebagai salah satu instrumen penegakan hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam yang baik berjalan di Indonesia. MA telah menerbitkan beberapa regulasi yang mendorong agar perkara ... Read More
31 December 2022Faizah Sururi
WhatsApp Image 2022-11-28 at 08.02.42

30

Nov2022
Jaminan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi telah lama diakui oleh komunitas internasional dan menjadi bagian dari hukum nasional di Indonesia. Namun, saat ini Indonesia menghadapi tantangan dengan memburuknya perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia. Sejumlah studi yang dilakukan elemen masyarakat sipil secara umum telah menguraikan tentang ekspresi yang sah (legitimate ... Read More
30 November 2022Faizah Sururi
Flyer Buku RJ_web

01

Nov2022
“Perlu ada Sinergi Kebijakan Keadilan Restoratif di Indonesia” Jakarta, 01 November 2022—Saat ini, perdamaian antara pelaku dan korban tindak pidana adalah kabar dominan dari pelaksanaan keadilan restoratif oleh penegak hukum. Tidak salah, tetapi keadilan restoratif bukan hanya tentang perdamaian. Soal lainnya adalah, di konteks Indonesia ... Read More
1 November 2022Faizah Sururi
Flyer MvT

08

Dec2021
KUHP Belanda dan KUHP Indonesia Wetboek van Straftrecht (WvS) atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sampai sekarang belum memiliki terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia sejak ditetapkan berlaku oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. KUHP atau WvS yang berlaku saat ini masih dalam ... Read More
8 December 2021Faizah Sururi
Mockup Book 7

21

Oct2021
The establishment of the Anti-Corruption Court after Indonesia’s Reformation is a manifestation of hope for a better anti-corruption law enforcement in Indonesia. This court was established through Law No. 30 Year 2002 concerning Commission for the Eradication of Criminal Acts of Corruption. With its specialties such as the ... Read More
21 October 2021Faizah Sururi
Mockup Book 7

21

Oct2021
Kelahiran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) pasca reformasi merupakan perwujudan harapan akan penegakan hukum anti-korupsi yang lebih baik lagi di Indonesia. Pengadilan ini dibentuk melalui UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan kekhususan yang terdapat padanya seperti keberadaan hakim ad hoc, pengkhususan ... Read More
21 October 2021Faizah Sururi
0001 (7)

01

Apr2021
Di tengah pandemi covid-19 ini, Dictum kembali hadir dengan mengusung tema:“Kontestasi dan Dinamika Keberlakuan Hukum Adat dalam Ruang Persidangan”. Sebagaimanakita ketahui, keberadaan masyarakat adat di Indonesia telah diakui melalui konstitusi besertabeberapa aturan turunannya. Dalam mengadili suatur perkara pun, hakim dan hakim konstituswajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum ... Read More
1 April 2021Faizah Sururi
Mock up Book Lingkungan copy

05

Jan2021
Penyusunan Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup bermula dari kegelisahan LeIP melihat kerusakan lingkungan hidup saat ini. Berbagai kebijakan dan perubahan gaya hidup untuk mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan, masif dilakukan. Namun, upaya pemerintah tersebut perlu ditopang dengan penegakan hukum lingkungan melalui pengadilan. Dalam menangani kasus-kasus lingkungan, yaitu ... Read More
5 January 2021Faizah Sururi
0001

07

May2020
Salah satu agenda pembaruan Mahkamah Agung adalah untuk melakukan percepatan, peningkatan kualitas, dan konsistensi penyelesaian penanganan perkara. Berbagai upaya telah dan terus dilakukan oleh MA untuk dapat mewujudkan proses penyelesaian perkara yang tidak hanya cepat, tetapi juga transparan, konsisten dan tepat waktu. unduh di ... Read More
7 May 2020Faizah Sururi