Hak kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia dijamin pemenuhannya oleh Negara dalam konstitusi maupun sejumlah peraturan perundangan seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dan ratifikasi sejumlah konvensi internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman ... Read More
Faizah Sururi
03
Sep2025
03
Sep2025
LeIP, Jakarta – Pada 3 September 2025, LeIP menyelenggarakan webinar dan peluncuran “Putusan-putusan Penting (Landmark Decisions) terkait Kebebasan Berekspresi dan Hak-hak Digital” dengan menghadirkan beberapa narasumber, yakni Suharto, S.H., M.H. (Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial), ... Read More
29
Aug2025
LeIP, Kuala Lumpur, Malaysia – Pada 26 - 28 Agustus 2025, Shevierra Danmadiyah (Peneliti LeIP), dengan dukungan dari Luminate, mengikuti Digital Rights in Asia-Pacific (DRAPAC25) Assembly
DRAPAC25 merupakan forum dialog terkait hak-hak digital di ... Read More
15
Aug2025
Sejak awal tahun 2025, Komisi Yudisial (KY) RI telah melaksanakan proses seleksi atas para Calon Hakim Agung (CHA) dan calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung. Seleksi tersebut berakhir dengan pengumuman rekomendasi sederet nama yang terdiri dari 16 nama CHA dan 3 nama calon hakim ad hoc ... Read More
27
May2025
Sejak tahun 2007, khususnya melalui penerbitan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK KMA No. 144/2007), pengadilan telah berkomitmen untuk mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan. Komitmen ini salah satunya diwujudkan dengan cara mempublikasi putusan melalui kanal daring (online) yang aksesibel bagi ... Read More
16
May2025
Hukum pidana seringkali hanya diartikan sebagai seperangkat aturan yang berisi larangan untuk melakukan kejahatan-kejahatan tertentu beserta hukuman-hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang melanggar larangan tersebut. Padahal, hukum pidana perlu pula dilihat sebagai instrumen pembatasan hak asasi manusia yang diperbolehkan untuk tujuan-tujuan yang sah (legitimate aim) menurut ... Read More
16
May2025
Muhammad Rafi, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Sabang Kelas II)
Dr (c) Erwin Susilo, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB)
Doktrin rarest of rare merupakan prinsip penting dalam hukum pidana ... Read More
25
Apr2025
Pada dasarnya, “kekuasaan kehakiman yang merdeka” atau “independensi peradilan” bukanlah sekadar jargon tanpa arti dan/atau intisari bunyi Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Pun juga, frase tersebut tidak selalu dapat ditafsirkan hanya sebagai “kemewahan” yang harus dimiliki Lembaga pengadilan dalam pelaksanaan tugasnya. Lebih dari itu, frase “kekuasaan kehakiman ... Read More
23
Apr2025
Meski secara normatif memindahkan Pengadilan Pajak di bawah MA adalah narasi yang sederhana, namun proses transisi pengelolaan Pengadilan Pajak kepada MA disinyalir bakal menemui jalan berliku dan tantangan, termasuk isu independensi peradilan.
Putusan Mahkamah ... Read More
21
Mar2025
Hasil Indeksasi Putusan Pengadilan: Dugaan Praktik Kekerasan dalam Proses Peradilan Pidana Indonesia
Tanggal 28 September 1998 merupakan salah satu momentum penting terkait pengakuan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Pada hari tersebut, Indonesia secara resmi mulai mengakui keberlakuan aturan-aturan anti penyiksaan ... Read More