Faizah Sururi

08

Dec2021

[PRESS RILIS] ICJR dan LeIP Luncurkan Terjemahan Risalah Pembahasan KUHP Belanda dan KUHP Indonesia: Pentingnya Risalah Pembahasan RUU dalam Penegakan dan Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia

ICJR dan LeIP pada 8 Desember 2021 secara resmi meluncurkan dokumen Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan KUHP Belanda dan KUHP Indonesia, yang didukung oleh TAF dan Hivos. Peluncuran buku sekaligus acara diskusi diselenggarakan secara daring dengan mengangkat tema “Pentingnya Risalah Pembahasan RUU dalam Penegakan dan Perkembangan Hukum Pidana”. ... Read More
8 December 2021Faizah Sururi
Flyer MvT

08

Dec2021

Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië

KUHP Belanda dan KUHP Indonesia Wetboek van Straftrecht (WvS) atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sampai sekarang belum memiliki terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia sejak ditetapkan berlaku oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. KUHP atau WvS yang berlaku saat ini masih dalam ... Read More
8 December 2021Faizah Sururi

08

Nov2021

[Press Rilis – ICJR dan LeIP] Catatan terhadap Hadirnya Pedoman Kejaksaan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa

Pertama-tama kehadiran Pedoman Kejaksaan RI Nomor 18 Tahun 2021 ini perlu diapresiasi sebagai bentuk salah upaya Kejaksaan melakukan reorientasi kebijakan narkotika yang seharusnya tidak menjatuhkan pemenjaraan bagi pengguna narkotika. Pedoman ini mendorong optimalisasi penggunaan rehabilitasi dibandingkan penjatuhan pidana penjara. Namun demikian, terdapat sejumlah catatan dalam ... Read More
8 November 2021Faizah Sururi

21

Oct2021

[Siaran Pers] Menjembatani Jurang Ekspektasi dan Realita Terhadap Pengadilan Tipikor

Jakarta, 21 Oktober 2021 Lahirnya UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi membawa perubahan besar pada institusi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor). Sebelas tahun pasca diresmikannya gelombang pertama Pengadilan Tipikor di tingkat provinsi sebagai amanat undang-undang tersebut, berbagai fenomena yang menandai ... Read More
21 October 2021Faizah Sururi
Mockup Book 7

21

Oct2021

ANTI-CORRUPTION COURTS IN INDONESIA AFTER 2009: BETWEEN EXPECTATION AND REALITY

The establishment of the Anti-Corruption Court after Indonesia’s Reformation is a manifestation of hope for a better anti-corruption law enforcement in Indonesia. This court was established through Law No. 30 Year 2002 concerning Commission for the Eradication of Criminal Acts of Corruption. With its specialties such as the ... Read More
21 October 2021Faizah Sururi
Mockup Book 7

21

Oct2021

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA PASCA 2009: ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Kelahiran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) pasca reformasi merupakan perwujudan harapan akan penegakan hukum anti-korupsi yang lebih baik lagi di Indonesia. Pengadilan ini dibentuk melalui UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan kekhususan yang terdapat padanya seperti keberadaan hakim ad hoc, pengkhususan ... Read More
21 October 2021Faizah Sururi

08

Sep2021

[Press Release] Kebakaran (Lagi) di Lembaga Pemasyarakatan: Evaluasi dan Investigasi Harus Segera Dilakukan

Rabu, 8 September 2021, kita semua dikejutkan dengan kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang yang menewaskan 41 (empat puluh satu) orang. Peristiwa terbakarnya Lapas Kelas I Tangerang bukanlah kejadian baru di Indonesia. Berdasarkan pemantauan ICJR, IJRS, dan LeIP, selama 3 (tiga) tahun terakhir terdapat 13 (tiga ... Read More
8 September 2021Faizah Sururi

07

Jul2021

[ PRESS RELEASE ] ICJR, IJRS, dan LeIP dukung Perpanjang Kebijakan Pemberian Hak Asimilasi di Rumah, Namun Tidak Cukup Untuk Atasi Darurat Pandemi di Rutan dan Lapas.

Berdasarkan siaran pers yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Kamis, 1 Juli 2021, disebutkan bahwa Pemerintah melalui Kemenkumham memperpanjang kebijakan pemberian hak Asimilasi di rumah bagi narapidana dan Anak dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) ... Read More
7 July 2021Faizah Sururi

02

Jul2021

[ PRESS RELEASE ] Darurat Kondisi Pandemi: ICJR, IJRS dan LeIP serukan 5 Langkah Darurat yang Perlu Dilakukan Presiden terkait Kondisi Rutan dan Lapas

Presiden Joko Widodo mengumumkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berlaku mulai 3-20 Juli 2021, namun bentuk aturan resmi pemberlakukan PPKM ini masih belum tersedia. Dalam pemberlakuan PPKM yang diumumkan tersebut, terdapat sejumlah kegiatan yang dibatasi untuk dilakukan dan juga terdapat target mengenai pencapaian vaksinasi sebesar 70% ... Read More
2 July 2021Faizah Sururi

07

May2021

[ Rilis Aliansi Nasional Reformasi KUHP ] – Dialog Masyarakat Aliansi Nasional Reformasi KUHP: Pemerintah Harus Membuka Informasi Pembahasan Perubahan RKUHP Secara Partisipatif

Pada 6 Mei 2021, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyelenggarakan Dialog Masyarakat dengan tema “RKUHP: Hukum Untuk Siapa?”. Dialog Masyarakat ini diselenggarakan untuk merespon adanya rangkaian diskusi yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM tentang RKUHP di berbagai wilayah di Indonesia diantaranya di Medan, Semarang, Bali, Yogyakarta, Ambon, Makassar, ... Read More
7 May 2021Faizah Sururi