Sejak tahun 2007, khususnya melalui penerbitan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK KMA No. 144/2007), pengadilan telah berkomitmen untuk mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan. Komitmen ini salah satunya diwujudkan dengan cara mempublikasi putusan melalui kanal daring (online) yang aksesibel bagi ... Read More
Faizah Sururi
27
May2025
16
May2025
Hukum pidana seringkali hanya diartikan sebagai seperangkat aturan yang berisi larangan untuk melakukan kejahatan-kejahatan tertentu beserta hukuman-hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang melanggar larangan tersebut. Padahal, hukum pidana perlu pula dilihat sebagai instrumen pembatasan hak asasi manusia yang diperbolehkan untuk tujuan-tujuan yang sah (legitimate aim) menurut ... Read More
16
May2025
Muhammad Rafi, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Sabang Kelas II)
Dr (c) Erwin Susilo, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB)
Doktrin rarest of rare merupakan prinsip penting dalam hukum pidana ... Read More
25
Apr2025
Pada dasarnya, “kekuasaan kehakiman yang merdeka” atau “independensi peradilan” bukanlah sekadar jargon tanpa arti dan/atau intisari bunyi Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Pun juga, frase tersebut tidak selalu dapat ditafsirkan hanya sebagai “kemewahan” yang harus dimiliki Lembaga pengadilan dalam pelaksanaan tugasnya. Lebih dari itu, frase “kekuasaan kehakiman ... Read More
23
Apr2025
Meski secara normatif memindahkan Pengadilan Pajak di bawah MA adalah narasi yang sederhana, namun proses transisi pengelolaan Pengadilan Pajak kepada MA disinyalir bakal menemui jalan berliku dan tantangan, termasuk isu independensi peradilan.
Putusan Mahkamah ... Read More
21
Mar2025
Hasil Indeksasi Putusan Pengadilan: Dugaan Praktik Kekerasan dalam Proses Peradilan Pidana Indonesia
Tanggal 28 September 1998 merupakan salah satu momentum penting terkait pengakuan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Pada hari tersebut, Indonesia secara resmi mulai mengakui keberlakuan aturan-aturan anti penyiksaan ... Read More
17
Mar2025
Pada 25 Mei 2023 Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 26/PUU-XXI/2023 telah memutus Pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) khusus terkait frase “Departemen Keuangan” inkonstitusional ... Read More
27
Feb2025
LeIP, Taipei – Pada 24—27 Februari 2025, dua peneliti LeIP, Shevi dan Mentari, menghadiri RightsCon 2025 yang diselenggarakan di Taipei, Taiwan.
RightsCon merupakan konferensi tahunan yang diorganisasi oleh organisasi nirlaba Access Now dan berfokus ... Read More
23
Feb2025
Pimpinan Mahkamah Agung RI berkomitmen dalam memperkuat akses keadilan bagi seluruh warga negara, khususnya kelompok rentan, melalui pembentukan Kelompok Kerja Penguatan Akses terhadap Keadilan bagi Masyarakat dengan Disabilitas dan Bantuan Hukum bagi Kelompok Marjinal (Pokja Akses Keadilan) ... Read More