Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2006
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2007
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2008
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2009... Read More
Faizah Sururi
30
Sep2025
12
Sep2025
Pada 10-12 September 2025, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) bekerja sama dengan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan Pelatihan “Penafsiran Hukum Pasal Tindak Pidana Terhadap ... Read More
03
Sep2025
Hak kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia dijamin pemenuhannya oleh Negara dalam konstitusi maupun sejumlah peraturan perundangan seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dan ratifikasi sejumlah konvensi internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman ... Read More
03
Sep2025
LeIP, Jakarta – Pada 3 September 2025, LeIP menyelenggarakan webinar dan peluncuran “Putusan-putusan Penting (Landmark Decisions) terkait Kebebasan Berekspresi dan Hak-hak Digital” dengan menghadirkan beberapa narasumber, yakni Suharto, S.H., M.H. (Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial), ... Read More
29
Aug2025
LeIP, Kuala Lumpur, Malaysia – Pada 26 - 28 Agustus 2025, Shevierra Danmadiyah (Peneliti LeIP), dengan dukungan dari Luminate, mengikuti Digital Rights in Asia-Pacific (DRAPAC25) Assembly
DRAPAC25 merupakan forum dialog terkait hak-hak digital di ... Read More
15
Aug2025
Sejak awal tahun 2025, Komisi Yudisial (KY) RI telah melaksanakan proses seleksi atas para Calon Hakim Agung (CHA) dan calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung. Seleksi tersebut berakhir dengan pengumuman rekomendasi sederet nama yang terdiri dari 16 nama CHA dan 3 nama calon hakim ad hoc ... Read More
27
May2025
Sejak tahun 2007, khususnya melalui penerbitan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK KMA No. 144/2007), pengadilan telah berkomitmen untuk mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan. Komitmen ini salah satunya diwujudkan dengan cara mempublikasi putusan melalui kanal daring (online) yang aksesibel bagi ... Read More
16
May2025
Hukum pidana seringkali hanya diartikan sebagai seperangkat aturan yang berisi larangan untuk melakukan kejahatan-kejahatan tertentu beserta hukuman-hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang melanggar larangan tersebut. Padahal, hukum pidana perlu pula dilihat sebagai instrumen pembatasan hak asasi manusia yang diperbolehkan untuk tujuan-tujuan yang sah (legitimate aim) menurut ... Read More
16
May2025
Muhammad Rafi, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Sabang Kelas II)
Dr (c) Erwin Susilo, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB)
Doktrin rarest of rare merupakan prinsip penting dalam hukum pidana ... Read More
25
Apr2025
Pada dasarnya, “kekuasaan kehakiman yang merdeka” atau “independensi peradilan” bukanlah sekadar jargon tanpa arti dan/atau intisari bunyi Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Pun juga, frase tersebut tidak selalu dapat ditafsirkan hanya sebagai “kemewahan” yang harus dimiliki Lembaga pengadilan dalam pelaksanaan tugasnya. Lebih dari itu, frase “kekuasaan kehakiman ... Read More