KETIDAKEFEKTIFAN PELAKSANAAN PUTUSAN l DI INDONESIA
Oleh : Muhammad Tanziel Aziezi
Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh kontitusi sebagai lembaga yang berwenang menguji kontitusionalitas suatu norma yang ada di dalam Undang-undang terhadap norma yang ada di ... Read More
Faizah Sururi
30
Sep2016
18
Aug2016
Program Dukungan Sektor Peradilan (Judicial Sector Support Program - JSSP) adalah program yangdidasarkan pada kerja sama hukum antara lembaga-lembaga hukum di Indonesia (Mahkamah AgungRepublik Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia) danlembaga-lembaga hukum di Belanda (Hoge Raad, Raad voor de Rechtspraak dan Stichting StudiecentrumRechtspleging). Kerja ... Read More
02
Nov2015
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya, Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat menyelesaikan pembuatan Buku Saku Gugatan Sederhana. Penyelesaian gugatan sederhana merupakan langkah baru dalam penyederhanaan mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara perdata yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 2 ... Read More
18
Aug2014
Edisi Dictum 8 kali ini mengulas mengenai Syariah. Tema Syariah merupakan tema yang jarang dikaji, padahal Syariah – layaknya cabang Ilmu Hukum lainnya – memiliki multivarian subtema yang menarik untuk dikaji dan untuk memperkaya diskursus Hukum di Indonesia. Misalnya persoalan posisi perempuan ketika bercerai menurut Syariah atau mengenai wasiat bagi ... Read More
31
May2014
Dengan mulai dipublikasikannya putusan-putusan pengadilan melalui website putusan.mahkamahagung.go.id, kesempatan untuk melakukan kajian-kajian atas putusan pengadilan semakin meningkat. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) sendiri sejak awal telah mendorong berkembangnya kajian-kajian putusan pengadilan, ... Read More
31
May2014
Dengan mulai dipublikasikannya putusan-putusan pengadilan melalui website putusan.mahkamahagung.go.id, kesempatan untuk melakukan kajian-kajian atas putusan pengadilan semakin meningkat. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) sendiri sejak awal telah mendorong berkembangnya kajian-kajian putusan pengadilan, ... Read More
14
May2014
Edisi Dictum 7 kali ini mengulas mengenai persoalan penipuan dan penggelapan. Tindak pidana penipuan dan penggelapan dapat dikatakan begitu dekat dengan setiap orang. Selain dekat, bahkan tidak sedikit orang yang menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Pasalnya, penipuan dilakukan dengan serangkaian tipu – muslihat dan kebohongan yang mampu menggerakkan orang lain ... Read More
14
Jan2013
A. Tanggapan Umum tentang RUU Mahkamah Agung
Sejak tahun 1999 melalui UU Mahkamah Agung telah dilaksanakan penyatuan atap dengan dialihkannya fungsi-fungsi administrasi, finansial, dan organisasi badan peradilan yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah ke tangan Mahkamah Agung atau lazim dikenal sebagai sistem satu atap (one roof system). Namun demikian permasalahan substansial ... Read More
01
Dec2012
Pengaturan Jabatan Hakim untuk Menciptakan Indepedensi Peradilan
oleh: Nur Syarifah
Topik Bahasan:
Prinsip-prinsip universal independensi kekuasaan kehakiman
Aspek – aspek independensi kekuasaan kehakiman
Dampak jabatan hakim terhadap independensi kekuasaan kehakiman
Kondisi saat ini
Pengaturan jabatan hakim menurut prinsip-prinsip internasional
Payung hukum pengaturan jabatan hakim
Tantangan pembentukan payung hukum ... Read More
23
Nov2012
Sudah hampir satu bulan isu mengenai transparansi di tubuh Mahkamah Agung berkembang. Isu ini dimulai dengan adanya pernyataan dari salah satu Hakim Agung, Gayus Lumbuun, yang mengungkapkan adanya diskriminasi antara hakim agung dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Mahkamah Agung. Hakim Gayus menyatakan bahwa PNS di Mahkamah Agung khususnya Pejabat Eselon ... Read More