Awal tahun 2018 ini LeIP menerima mahasiswi magang dari Murdoch University, Australia, bernama Charlotte
Sykora Solomon. Melalui kerjasama dengan ACICIS Study Indonesia Charlotte melakukan riset di LeIP mengenai “perbandingan fungsi dan peran Kementerian Kehakiman di Australia dan negara bagian Western Australia dengan
Kementerian Kehakiman di Indonesia”. Dalam masa magangnya, LeIP memfasilitasi wawancara dengan ... Read More
Faizah Sururi
18
Jan2018
Indonesian Judicial Reform Forum pertama kalinya dilaksanakan pada 15 - 16 Januari 2018. Dihadiri lebih dari 400 orang peserta, Indonesian Judicial Reform Forum sukses dilaksanakan. Selain menghasilkan 63 (enam puluh tiga) Rekomendasi IJRF dan Capaian, Tantangan, dan Rekomendasi Pembaruan Peradilan. Selama 2 (dua) hari kegiatan IJRF, peserta Konferensi ... Read More
17
Jan2018
Rekomendasi Indonesian Judicial Reform Forum 2018
Senin, 15 Januari 2018 merupakan hari pertama sebuah forum besar tentang Peradilan Indonesia berdiri. Sebuah Konferensi yang diberi nama Indonesian Judicial Reform Forum terselenggara selama 2 (dua) hari berturut-turut di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Acara yang dihadiri lebih dari 200 orang setiap harinya, meyakinkan ... Read More
04
Jan2018
Berikut adalah hasil olahan data putusan MK yang putusan-putusannya saya himpun dari website resmi MK, www.mahkamahkonstitusi.go.id , sejak putusan MK pertama tahun 2003, sampai tanggal 31 Desember 2017. Tercatat telah ada 1134 perkara yang masuk ke MK dengan jumah putusan terunggah sebanyak 1007 putusan. Dar jumlah ... Read More
04
Jan2018
Berikut adalah informasi tentang putusan-putusan MK yang menguji Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau yang lazim disebut "KUHAP". Pada infografis sebelumnya, kita dapat melihat bahwa KUHAP adalah undang-undang yang terbanyak yang pernah diuji ke MK, yaitu sebanyak 58 kali pengujian. Dari 58 pengujian tersebut, MK mengabulkan ... Read More
13
Sep2017
Salah satu kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 (UU KPK) yaitu kewenangan Koordinasi dan Supervisi terhadap instansi (lain) yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dan pasal 50 UU KPK. Dari ... Read More
22
Aug2017
MENINJAU KEMBALI FORMAT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
oleh: Ade Rizky Fachreza, SH.
Tiga tahun terakhir, Mahkamah Agung RI (MA) berhasil mempercepat proses penanganan perkara, khususnya pada proses memutus perkara. Keberhasilan ini ditandai oleh kian meningkatnya produktivitas MA dalam memutus perkara. Pada tahun 2015 saja, rasio produktivitas MA mencapai 78,53% (14.452 ... Read More
18
Aug2017
Setiap penegak hukum, yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU), Advokat, dan Hakim perlu melakukan riset ketika menangani suatu perkara. Sebagai contoh, untuk menjaga konsistensi putusan, Hakim perlu untuk mengetahui apakah sebelumnya pernah ada perkara serupa yang telah diputus dan bagaimana sudut pandang (standpoint) yang diambil serta argumentasi hukum Hakim ... Read More