Berikut adalah informasi tentang putusan-putusan MK yang menguji Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau yang lazim disebut "KUHAP". Pada infografis sebelumnya, kita dapat melihat bahwa KUHAP adalah undang-undang yang terbanyak yang pernah diuji ke MK, yaitu sebanyak 58 kali pengujian. Dari 58 pengujian tersebut, MK mengabulkan ... Read More
Faizah Sururi
04
Jan2018
13
Sep2017
Salah satu kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 (UU KPK) yaitu kewenangan Koordinasi dan Supervisi terhadap instansi (lain) yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dan pasal 50 UU KPK. Dari ... Read More
22
Aug2017
MENINJAU KEMBALI FORMAT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
oleh: Ade Rizky Fachreza, SH.
Tiga tahun terakhir, Mahkamah Agung RI (MA) berhasil mempercepat proses penanganan perkara, khususnya pada proses memutus perkara. Keberhasilan ini ditandai oleh kian meningkatnya produktivitas MA dalam memutus perkara. Pada tahun 2015 saja, rasio produktivitas MA mencapai 78,53% (14.452 ... Read More
18
Aug2017
Setiap penegak hukum, yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU), Advokat, dan Hakim perlu melakukan riset ketika menangani suatu perkara. Sebagai contoh, untuk menjaga konsistensi putusan, Hakim perlu untuk mengetahui apakah sebelumnya pernah ada perkara serupa yang telah diputus dan bagaimana sudut pandang (standpoint) yang diambil serta argumentasi hukum Hakim ... Read More
12
May2017
Rabu, 3 Mei 2017 LeIP menerima kunjungan Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera. Dalam audiensi ini, Mahasiswa ingin mengetahui sejarah LeIP, program-program yang dijalankan LeIP, dan diskusi peran LeIP dalam pembaruan hukum di Indonesia. Dipandu oleh Peneliti LeIP , Muhammad Tanziel Aziezi, acara berjalan lancar dan menyenangkan.
Audiensi dihadiri oleh ... Read More
12
May2017
Editorial
Pembaca yang budiman,
Senang sekali kami bisa menyapa anda kembali. Edisi pertama tahun 2017 ini, dictum mengangkat tema Pemidanaan Korporasi. Menurut kami, isu ini masih sangat penting untuk dibahas, walaupun Mahkamah Agung beberapa bulan lalu telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana ... Read More
18
Apr2017
Penerapan sistem kamar pada Mahkamah Agung RI (MA) telah memasuki tahun ke empat sejak ditetapkan secara resmi melalui SK KMA No. 142/KMA/SK/IX/2011 pada September tahun 2011. Dalam rentang waktu tersebut, berbagai langkah perubahan telah ditempuh oleh MA untukmengimplementasikan sistem kamar secara penuh, sekaligus merespon segala dinamika yang muncul di awal ... Read More