Faizah Sururi

Modul Pelatihan_Page_001

09

Jul2018

Pelatihan Piloting Untuk Aparat Penegak Hukum: Penafsiran Hukum Penodaan Agama Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia

Undang–Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua telah menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya jaminan terhadap kebebasan beragama, berkeyakinan, berpendapat, dan berekspresi. Negara, termasuk lembaga yudikatif bertanggungjawab dalam memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan olehPengadilan melalui putusan yang adil dan konsisten.... Read More
9 July 2018Faizah Sururi
Panduan Penafsiran_Page_01

09

Jul2018

Penafsiran Pasal 156a Huruf a KUHP Tentang Penodaan Agama Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia

Undang–Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua telah menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya jaminan terhadap kebebasan beragama, berkeyakinan, berpendapat, dan berekspresi. Negara, termasuk lembaga yudikatif bertanggungjawab dalam memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan olehPengadilan melalui putusan yang adil dan konsisten.... Read More
9 July 2018Faizah Sururi

30

Jun2018

Pertemuan Pelatih (Trainers Convention) Penerapan Pasal Penodaan Agama Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua telah mengatur secara menyeluruh mengenai perlindungan hak asasi manusia khususnya jaminan terhadap kebebasan beragama, berkeyakinan, berpendapat, dan berekspresi. UUD 1945 mengatur bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan ... Read More
30 June 2018Faizah Sururi

31

May2018

Pembuktian Masyarakat Hukum Adat Pada Gugatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Pembuktian Masyarakat Hukum Adat Pada Gugatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum oleh: Muhammad Amin Putra   Pendahuluan Disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, direspon oleh ... Read More
31 May 2018Faizah Sururi
ijrf_-_kumpulan_tulisan_pilihan_pembaruan_peradilan_-_copy

31

May2018

Kumpulan Tulisan Pilihan Pembaruan Peradilan

Reformasi peradilan telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Berbagai perubahan fundamental telah terjadi mulai dari meningkatnya level keterbukaan,penggunaan teknologi dalam manajemen perkara, pelayanan pengadilan yang lebih baik, mekanisme pengaduan yang lebih mudah diakses dan seterusnya. Namun demikian, di samping berbagai kemajuan tersebut, berbagai permasalahan juga masih terus membayangi peradilan. ... Read More
31 May 2018Faizah Sururi

26

Apr2018

[LeIP] Triumvirat Pengawasan: Mampukah Mengubah Citra Pengadilan?

Press Release Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) "Triumvirat Pengawasan: Mampukah Mengubah Citra Pengadilan?" Kamis 26 April 2018, Mahkamah Agung (MA) memiliki Wakil Ketua Non Yudisial yang baru, yaitu Hakim Agung Sunarto. Hakim Agung Sunarto mendapat 24 suara dan mengungguli lawannya Hakim Agung Andi Samsan Nganro yang ... Read More
26 April 2018Faizah Sururi

28

Feb2018

International Criminal Law Workshop, Diskusi Penegakan HAM di Pengadilan Internasional bersama CSO, dan Sharing Expertise “Pelanggaran HAM yang Berat dan Prosedur Penanganannya”

LeIP bekerjasama dengan WSD Handa Center for Human Right & International Justice Stanford University mengadakan workshop Internasional Criminal Law (ICL) untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus-kasus Hak Asasi Manusia (HAM) dengan perspektif internasional. Workshop ini menjadi inisiatif penting untuk penguatan kapasitas peradilan, khususnya untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan ... Read More
28 February 2018Faizah Sururi

24

Feb2018

LeIP terlibat dalam Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Penegakan Hukum ​Kontrak

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, pada Tahun Anggaran 2018 Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementeraian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menetapkan tema "Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha", yang dilaksanakan oleh 12 (dua belas) Kelompok Kerja. Salah ... Read More
24 February 2018Faizah Sururi

15

Feb2018

Internship ACICIS Study Indonesia 2018

Awal tahun 2018 ini LeIP menerima mahasiswi magang dari Murdoch University, Australia, bernama Charlotte Sykora Solomon. Melalui kerjasama dengan ACICIS Study Indonesia Charlotte melakukan riset di LeIP mengenai “perbandingan fungsi dan peran Kementerian Kehakiman di Australia dan negara bagian Western Australia dengan Kementerian Kehakiman di Indonesia”. Dalam masa magangnya, LeIP memfasilitasi wawancara dengan ... Read More
15 February 2018Faizah Sururi
IJRF_Foto Bersama

18

Jan2018

Indonesian Judicial Reform Forum Conference

Indonesian Judicial Reform Forum pertama kalinya dilaksanakan pada 15 - 16 Januari 2018. Dihadiri lebih dari 400 orang peserta, Indonesian Judicial Reform Forum sukses dilaksanakan. Selain menghasilkan 63 (enam puluh tiga) Rekomendasi IJRF  dan Capaian, Tantangan, dan Rekomendasi Pembaruan Peradilan. Selama 2 (dua) hari kegiatan IJRF, peserta Konferensi ... Read More
18 January 2018Faizah Sururi