Pimpinan Mahkamah Agung RI memandang bahwa tingkat kepercayaan publik adalah salah satu indikator kinerja terpenting bagi Mahkamah Agung dan segenap peradilan di bawahnya. Oleh karena itu, sejak tahun 2016 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membentuk Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Kepercayaan Publik melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 135/KMA/SK/VIII/2016 yang ... Read More
Faizah Sururi
02
Apr2019
25
Mar2019
Setelah melaksanakan Diskusi Terfokus Pembahasan Draft Modul Pelatihan HAM untuk Calon Hakim pada Januari 2019 lalu. LeIP bersama Pusdiklat MA RI melaksanakan Diskusi Terfokus Pembahasan dan Finalisasi Draft TOR untuk Pembuatan Materi e Learning pada 21-22 Maret 2019.
Diskusi dilaksanakan secara pararel dengan Pimpinan, para Koordinator Peradilan Agama, Umum, TUN, dan Tim Inti e ... Read More
19
Mar2019
2019 menjadi tahun kedua bagi Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan bekerjasama dengan Australian Consortium for ‘In-Country’ Indonesian Studies (ACICIS Study Indonesia). Kali ini Alessandra Hayward dan Olivia Creagh dari Australian National University belajar dan berbagi pengalaman di LeIP dari 21 Januari - 15 Februari 2019.... Read More
27
Feb2019
Setelah menghadiri Undangan Ketua Mahkamah Agung RI dalam kegiatan Laporan Tahunan MA RI tahun 2018, sebuah kehormatan Presiden Hoge Raad, Mr Maarten Feteris mengunjungi Kantor Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dalam rangka diskusi tentang Perkembangan Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung. Selama ini, LeIP dinilai sebagai Critical Partner ... Read More
01
Feb2019
Pada 28-29 Januari 2019 LeIP bersama melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Program Penguatan Pelatihan dan Kebijakan Hak Asasi Manusia dalam Proses Persidangan. Program yang didukung oleh WSD Handa Center for Human Rights & International Justice, Royal Norwegian Embassy in Jakarta, dan East West Center direncanakan selama kurun waktu ... Read More
11
Jan2019
Tahun 2018 menjadi tahun pertama Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan menerima program Magang dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Tujuan magang ini sebagai salah satu pemenuhan mata kuliah magang di semester terakhir Martadina Yosefin Siregar dan Adam Tri Kurniawan. Periode Magang dilaksanakan pada 12 September 2018 – 9 Januari ... Read More
10
Jan2019
oleh: Alfeus Jebabun
Pada Rabu, 9 Januari 2019, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Klasifikasi Putusan Tindak Pidana Korupsi & Revitalisasi Direktori Putusan (Data Warehouse) dengan para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia. FGD ini dilakukan sebagai ... Read More
02
Jan2019
Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) memandatkan adanya tugas dan fungsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satunya untuk melaksanakan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pasal tersebut menyebutkan bahwa koordinasi dilakukan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tipikor ... Read More
02
Jan2019
Pada 3 sampai dengan 7 Desember 2018, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) kembali memfasilitasi kunjungan kerja Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad der Nederlanden) ke Mahkamah Agung RI di Jakarta. Kunjungan kerja ini dilakukan sebagai bagian dari kegiatan di Komponen 2 Program Dukungan Sektor Peradilan (Judicial Sector Support Program ... Read More
15
Nov2018
Awal November 2018, salah satu peneliti LeIP, Nur Syarifah berkesempatan mewakili LeIP dalam kegiatan studi banding ke Amerika Serikat untuk mempelajari pengelolaan, pertukaran dan pemanfaatan data dalam sistem peradilan pidana. Kegiatan ini merupakan bagian dari kerangka program CEGAH yang didukung oleh USAID. Selain LeIP, turut terlibat juga dalam kegiatan ini perwakilan ... Read More