Pasal penodaan agama masih menjadi polemik di Indonesia karena dinilai membatasi hak kebebasan beragama dan berpendapat dari warga negara. Telah banyak gerakan dan kajian yang membahas perlu tidaknya pasal tersebut diatur di Indonesia. Namun, faktanya pasal tersebut masih berlaku dan masih digunakan, bahkan kepada orang2 yang seharusnya tidak dihukum dengan ... Read More
Faizah Sururi
10
Oct2018
Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (Indonesian Institute for Independent Judiciary) was established in January 12, 1999. Reformation in 1998 brought fresh air for the development of social movement that encouraged democracy and better governance that upheld transparency, participation and rule of law principles.
Concerns over the importance of judicial ... Read More
10 October 2018Faizah Sururi
06
Oct2018
Pada 4 Oktober 2018, LeIP menyelenggarakan Talkshow "Permasalahan Eksekusi Putusan Perdata di Indonesia". Menghadirkan narasumber-narasumber yang mumpuni di bidangnya. Acara ini mendapatkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Dalam waktu 1 (satu) hari pendaftaran peserta sudah harus ditutup karena peserta yang mendaftar mencapai 180 orang. Audiens yang hadir terdiri dari berbagai kelompok ... Read More
6 October 2018Faizah Sururi
03
Oct2018
Dalam upaya untuk terus mendorong pembaruan hukum dan peradilan, khususnya dalam hal kepastian hukum, Saat ini LeIP di bawah dukungan International Development Law Organization (IDLO) tengah melakukan riset terkait “Eksekusi Putusan Perdata di Indonesia.” Riset ini berawal dari banyaknya permohonan eksekusi yang belum selesai dilaksanakan dan berdampak pada kredibilitas lembaga ... Read More
3 October 2018Faizah Sururi
11
Sep2018
Tahun ini kali kedua LeIP menerima Mahasiswa Magang dari luar negeri. Sebelumnya pada Februari 2018, LeIP menerima mahasiswa magang dari Murdoch University. Kali ini LeIP berkesempatan belajar bersama Kyra Rachel Jasper dan Kaylana Mueller-Hsia dari WSD Handa Center for Human Right and International Justice. Mereka menghabiskan liburan musim panas dengan magang ... Read More
11 September 2018Faizah Sururi
12
Jul2018
Dalam beberapa tahun terakhir terjadi kemunduran yang serius dalam perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berekspresi di Indonesia, ditandai dengan menyempitnya ruang kebebasan dan keberagaman beragama dan keyakinan. Pasal-pasal penodaan agama (blasphemy), sering digunakan untuk mendakwa dan memidanakan anggota kelompokagama minoritas dan keyakinan berdasarkan tradisi. Laporan Amnesty International menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2005-2014, 39 orang telah ... Read More
12 July 2018Faizah Sururi
09
Jul2018
Undang–Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua telah menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya jaminan terhadap kebebasan beragama, berkeyakinan, berpendapat, dan berekspresi. Negara, termasuk lembaga yudikatif bertanggungjawab dalam memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan olehPengadilan melalui putusan yang adil dan konsisten.... Read More
9 July 2018Faizah Sururi
09
Jul2018
Undang–Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua telah menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya jaminan terhadap kebebasan beragama, berkeyakinan, berpendapat, dan berekspresi. Negara, termasuk lembaga yudikatif bertanggungjawab dalam memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan olehPengadilan melalui putusan yang adil dan konsisten.... Read More
9 July 2018Faizah Sururi
30
Jun2018
Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua telah mengatur secara menyeluruh mengenai perlindungan hak asasi manusia khususnya jaminan terhadap kebebasan beragama, berkeyakinan, berpendapat, dan berekspresi. UUD 1945 mengatur bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan ... Read More
30 June 2018Faizah Sururi
31
May2018
Pembuktian Masyarakat Hukum Adat Pada Gugatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
oleh: Muhammad Amin Putra
Pendahuluan
Disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, direspon oleh ... Read More
31 May 2018Faizah Sururi