Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurachman, yang sedang disorot karena dugaan kasus korupsi di MA, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekretaris MA dan dari status pegawai negeri sipil. Surat pengunduran diri sebagai Sekretaris MA yang diajukan kepada Presiden Joko Widodo telah disetujui melalui Keputusan Presiden (Kepres). Selanjutnya terhitung 1 Agustus ... Read More
11
Jul2016
Koalisi Pemantau Peradilan
Jakarta, 29 Juni 2016
Komisi Yudisial (KY) selesai menggelar seleksi wawancara yang dilakukan secara terbuka terhadap 15 (lima belas) Calon Hakim Agung. Wawancara itu merupakan proses terakhir di KY sebelum nama-nama Calon Hakim Agung terpilih diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dimintakan persetujuan. Kelimabelas ... Read More
11 July 2016Liza Farihah
11
Jul2016
Koalisi Pemantau Peradilan
Jakarta, 27 Maret 2016
Saat ini Komisi Yudisial (KY) kembali membuka seleksi Calon Hakim Agung untuk mencari 8 (delapan) orang Hakim Agung dengan formasi 4 (empat) untuk Kamar Perdata; 1 (satu) untuk Kamar Pidana; 1 (satu) untuk Kamar Agama; 1 (satu) untuk Kamar ... Read More
11 July 2016Liza Farihah
30
Mar2016
Para penegak hukum, termasuk Mahkamah Agung (MA) masih keliru memahami Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Mereka lebih menekankan pada usur kerugian Negara daripada unsur memperkaya diri sendiri. Seharusnya, cara pembuktiannya ... Read More
30 March 2016Alfeus Jebabun
15
Mar2016
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah memasukan Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim (RUU JH) ke dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2016. RUU JH berada pada urutan 16 dari 40 RUU prioritas.[1] Kesepakatan itu diambil pada rapat Panja Prolegnas, Rabu (20/1/2016).[2] RUU tersebut diharapkan mampu menjawab ... Read More
15 March 2016Alfeus Jebabun
21
Feb2016
Disusun oleh: Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan (KPP), Minggu 21 Februari 2016
Tertangkap tangannya Kepala Sub-Direktorat Kasasi dan Perdata Khusus MA RI, Andri Tristianto Sutrisna, semakin memperjelas bahwa manajemen penanganan perkara pada MA RI masih menyimpan sejumlah permasalahan yang menyediakan celah potensial bagi ... Read More
21 February 2016Liza Farihah
29
Jan2016
Jumat 8 Januari 2016 sejarah baru telah diukir di Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP). Setelah 6 tahun tidak berganti Direktur Eksekutif, akhirnya terpilih Direktur Eksekutif baru. Astriyani, seorang Peneliti yang telah malang melintang di dunia reformasi peradilan menjadi orang yang terpilih itu. Astriyani (Aci) menerima amanah untuk menjadi ... Read More
29 January 2016Liza Farihah
30
Nov2015
Berbagai Pengetahuan dan Pengalaman tentang Anggaran Pengadilan antara MARI dan RvdR Kerajaan Belanda
Pada tanggal 23 hingga 26 November 2015, Mahkamah Agung melakukan serangkaian kegiatan tukar pengetahuan dengan Raad vood de Rechtspraak (RvdR) Negeri Belanda dalam kerangka pengembangan sistem anggaran pengadilan ... Read More
30 November 2015Alfeus Jebabun
20
Nov2015
Sejak tahun 2014 lalu, LeIP bekerjasama dengan van Vollenhoven Institute (VVI) dalam bidang judicial sector support program (JSSP). JSSP disusun sebagai tanggapan atas permintaan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Kejaksaan Agung untuk penguatan penerapan rule of law di Indonesia. Program ini dibiayai oleh Kedutaan Besar Kerajaan Belanda.
Salah satu komponen dalam ... Read More
20 November 2015Alfeus Jebabun
16
Nov2015
Aplikasi "Audio to Text Recording" atau ATR diusulkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015. Aplikasi ini dimanfaatkan untuk merekam proses persidangan, kemudian suara rekaman dapat langsung diubah menjadi tulisan. ATR menyabet juara pertama inovasi yang digelar untuk pertama kali di Mahkamah Agung.
Ide membuat ... Read More
16 November 2015Alfeus Jebabun





