Sejak tahun 2014 lalu, LeIP bekerjasama dengan van Vollenhoven Institute (VVI) dalam bidang judicial sector support program (JSSP). JSSP disusun sebagai tanggapan atas permintaan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Kejaksaan Agung untuk penguatan penerapan rule of law di Indonesia. Program ini dibiayai oleh Kedutaan Besar Kerajaan Belanda.
Salah satu komponen dalam ... Read More
16
Nov2015
Aplikasi "Audio to Text Recording" atau ATR diusulkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015. Aplikasi ini dimanfaatkan untuk merekam proses persidangan, kemudian suara rekaman dapat langsung diubah menjadi tulisan. ATR menyabet juara pertama inovasi yang digelar untuk pertama kali di Mahkamah Agung.
Ide membuat ... Read More
16 November 2015Alfeus Jebabun
08
Nov2015
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui 5 (lima) nama dari 7 (tujuh) nama calon Komisioner Komisi Yudisial (KY) yang diajukan oleh Panitia Seleksi (Pansel KY). Dua nama yang tidak disetujui tersebut merupakan perwakilan dari akademisi. Keputusan demikian disepakati secara aklamasi oleh ... Read More
8 November 2015Liza Farihah
04
Nov2015
Rabu siang 4 November 2015 LeIP kedatangan sekelompok mahasiswa berjaket abu-abu dari Indonesia Jentera School of Law (IJSL). Kunjungan ini dapat dinyatakan sebagai "kunjungan turun tangga" karena IJSL berada di lantai di atas kantor LeIP. Pihak LeIP yang menerima kunjungan adalah Dian Rosita, Liza Farihah, M. Tanziel Aziezi, Della Sri Wahyuni, dan ... Read More
4 November 2015Liza Farihah
04
Nov2015
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya menyetujui 5 dari 7 calon Komisioner Komisi Yudisial (KY) yang diusulkan presiden. Persetujuan tersebut diambil dalam rapat pleno Komisi III DPR, Selasa, 20 Oktober 2015, setelah sebelumnya melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon.[1] ... Read More
4 November 2015Alfeus Jebabun
28
Oct2015
Press Release
Penyadapan bukan Ranah Komisi Yudisial
Permintaan sejumlah pihak, termasuk Komisi Yudisial (KY), agar Komisi Yudisial diberi wewenang penyadapan adalah tidak tepat. KY adalah lembaga pengawas eksternal yang berwenang menegakkan kode etik & kode perilaku Hakim dan bukan menegakkan hukum pidana sehingga tidak seharusnya diberikan kewenangan melakukan upaya paksa dalam hal ... Read More
28 October 2015admin
28
Oct2015
Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan:
Rekomendasi untuk Proses Seleksi Calon Hakim Agung oleh DPR Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat
Senin, 19 September 2011
Tujuan Proses Rekrutmen Hakim Agung
Hal lain yang tidak boleh dilupakan dalam proses seleksi Hakim Agung ini adalah rencana MA untuk menerapkan sistem kamar. Pada ... Read More
28 October 2015admin
28
Oct2015
Pernyataan Pers Koalisi Pemantau Peradilan Terkait Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) Komisioner Komisi Yudisial oleh DPR
"DPR Harus Membuka Alasan Penolakan Dua Calon Komisioner Komisi Yudisial Kepada Publik"
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan persetujuan terhadap Komisioner Komisi Yudisial (KY) yang baru. Dari 7 (tujuh) nama yang diberikan oleh ... Read More
28 October 2015admin
28
Oct2015
Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) telah lama menjadi tulang punggung reformasi peradilan di Indonesia. Sejak awal Reformasi 1998, OMSl terlibat aktif dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembaruan hukum, termasuk di lembaga peradilan.
Dalam kerangka pertukaran pengetahuan antar negara ASEAN, pada tanggal 21 Oktober 2015 USAID beberapa perwakilan masyarakat sipil ... Read More
28 October 2015admin
26
Oct2015
Sebagai tindak lanjut kegiatan pada Komponen 1 JSSP terkait dengan pengembangan organisasi dan SDM peradilan, Senin, 26 Oktober 2015, Wakil Jaksa Agung beserta jajarannya menerima kunjungan perwakilan Badiklat Hakim dan Jaksa Belanda (SSR).
Kunjungan ini dimaksudkan untuk menyampaikan hasil asesmen SSR ... Read More
26 October 2015admin





