Disusun oleh: Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan (KPP), Minggu 21 Februari 2016
Tertangkap tangannya Kepala Sub-Direktorat Kasasi dan Perdata Khusus MA RI, Andri Tristianto Sutrisna, semakin memperjelas bahwa manajemen penanganan perkara pada MA RI masih menyimpan sejumlah permasalahan yang menyediakan celah potensial bagi ... Read More
29
Jan2016
Jumat 8 Januari 2016 sejarah baru telah diukir di Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP). Setelah 6 tahun tidak berganti Direktur Eksekutif, akhirnya terpilih Direktur Eksekutif baru. Astriyani, seorang Peneliti yang telah malang melintang di dunia reformasi peradilan menjadi orang yang terpilih itu. Astriyani (Aci) menerima amanah untuk menjadi ... Read More
29 January 2016Liza Farihah
30
Nov2015
Berbagai Pengetahuan dan Pengalaman tentang Anggaran Pengadilan antara MARI dan RvdR Kerajaan Belanda
Pada tanggal 23 hingga 26 November 2015, Mahkamah Agung melakukan serangkaian kegiatan tukar pengetahuan dengan Raad vood de Rechtspraak (RvdR) Negeri Belanda dalam kerangka pengembangan sistem anggaran pengadilan ... Read More
30 November 2015Alfeus Jebabun
20
Nov2015
Sejak tahun 2014 lalu, LeIP bekerjasama dengan van Vollenhoven Institute (VVI) dalam bidang judicial sector support program (JSSP). JSSP disusun sebagai tanggapan atas permintaan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Kejaksaan Agung untuk penguatan penerapan rule of law di Indonesia. Program ini dibiayai oleh Kedutaan Besar Kerajaan Belanda.
Salah satu komponen dalam ... Read More
20 November 2015Alfeus Jebabun
16
Nov2015
Aplikasi "Audio to Text Recording" atau ATR diusulkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015. Aplikasi ini dimanfaatkan untuk merekam proses persidangan, kemudian suara rekaman dapat langsung diubah menjadi tulisan. ATR menyabet juara pertama inovasi yang digelar untuk pertama kali di Mahkamah Agung.
Ide membuat ... Read More
16 November 2015Alfeus Jebabun
08
Nov2015
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui 5 (lima) nama dari 7 (tujuh) nama calon Komisioner Komisi Yudisial (KY) yang diajukan oleh Panitia Seleksi (Pansel KY). Dua nama yang tidak disetujui tersebut merupakan perwakilan dari akademisi. Keputusan demikian disepakati secara aklamasi oleh ... Read More
8 November 2015Liza Farihah
04
Nov2015
Rabu siang 4 November 2015 LeIP kedatangan sekelompok mahasiswa berjaket abu-abu dari Indonesia Jentera School of Law (IJSL). Kunjungan ini dapat dinyatakan sebagai "kunjungan turun tangga" karena IJSL berada di lantai di atas kantor LeIP. Pihak LeIP yang menerima kunjungan adalah Dian Rosita, Liza Farihah, M. Tanziel Aziezi, Della Sri Wahyuni, dan ... Read More
4 November 2015Liza Farihah
04
Nov2015
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya menyetujui 5 dari 7 calon Komisioner Komisi Yudisial (KY) yang diusulkan presiden. Persetujuan tersebut diambil dalam rapat pleno Komisi III DPR, Selasa, 20 Oktober 2015, setelah sebelumnya melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon.[1] ... Read More
4 November 2015Alfeus Jebabun
28
Oct2015
Press Release
Penyadapan bukan Ranah Komisi Yudisial
Permintaan sejumlah pihak, termasuk Komisi Yudisial (KY), agar Komisi Yudisial diberi wewenang penyadapan adalah tidak tepat. KY adalah lembaga pengawas eksternal yang berwenang menegakkan kode etik & kode perilaku Hakim dan bukan menegakkan hukum pidana sehingga tidak seharusnya diberikan kewenangan melakukan upaya paksa dalam hal ... Read More
28 October 2015admin
28
Oct2015
Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan:
Rekomendasi untuk Proses Seleksi Calon Hakim Agung oleh DPR Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat
Senin, 19 September 2011
Tujuan Proses Rekrutmen Hakim Agung
Hal lain yang tidak boleh dilupakan dalam proses seleksi Hakim Agung ini adalah rencana MA untuk menerapkan sistem kamar. Pada ... Read More
28 October 2015admin





