Oleh Nindya Wulandari
Masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat. Selama ini, cara yang biasa dilakukan Negara adalah menghukum pelaku kejahatan dengan cara mengasingkannya dari masyarakat. Namun dalam perkembangannya, pemidanaan terhadap pelaku kejahatan berkembang. Selain sanksi penjara, di beberapa Negara menerapkan pula sanksi tambahan berupa pengumuman putusan hakim.
Pengumuman putusan hakim ... Read More
Alfeus Jebabun
30
Aug2016
18
Aug2016
Tahun 2014 silam, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan terhadap Dokter Bambang Suprapto. Dia terbukti bersalah melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik dan tidak memenuhi kewajibannya memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Bambang melanggar Pasal 76 dan Pasal 79 ... Read More
22
Jun2016
Oleh: M. Tanziel Aziezi
Pada tanggal 19 April 2016, Mahkamah Agung RI menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (Perma No. 4 Tahun 2016). Perma ini dibentuk untuk mengakhiri polemik boleh atau tidaknya putusan praperadilan diajukan upaya hukum peninjauan kembali ... Read More
20
Jun2016
Oleh: Muhammad Amin Putra (Peneliti LeIP)
Satu bulan terakhir, media massa di Indonesia ramai memberitakan kasus pemerkosaan yang disertai kekerasan, bahkan pembunuhan terhadap korban. Rata-rata yang menjadi korban adalah anak di bawah umur. Dimulai dengan kasus Yuyun di Rejang Lebong, Bengkulu, Eno di Tangerang, bocah kelas IV SD di ... Read More
30
Mar2016
Para penegak hukum, termasuk Mahkamah Agung (MA) masih keliru memahami Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Mereka lebih menekankan pada usur kerugian Negara daripada unsur memperkaya diri sendiri. Seharusnya, cara pembuktiannya ... Read More
15
Mar2016
Awal tahun 2015 lalu, dunia hukum dihebohkan oleh putusan praperadilan Budi Gunawan. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Sarpin Rizaldi, mengabulkan sebagian praperadilan Budi Gunawan dan menyatakan penetapan tersangka calon Kapolri (sekarang Wakapolri) itu tidak sah. Sarpin mengabulkan permohonan praperadilan BG mengenai penetapannya sebagai tersangka dan penyidikan yang ... Read More
15
Mar2016
Setiap menerbitkan laporan tahunan, Mahkamah Agung (MA) selalu melampirkan putusan-putusan penting (landmark decisions). Namun, putusan-putusan tersebut sangat jarang dimanfaatkan maupun dikaji masyarakat. Padahal, putusan-putusan tersebut semakin hari semakin mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia.
Terlepas dari perdebatan bahwa Indonesia adalah Negara yang menggunakan civil law sistem, peran putusan hakim terhadap perubahan hukum ... Read More
15
Mar2016
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah memasukan Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim (RUU JH) ke dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2016. RUU JH berada pada urutan 16 dari 40 RUU prioritas.[1] Kesepakatan itu diambil pada rapat Panja Prolegnas, Rabu (20/1/2016).[2] RUU tersebut diharapkan mampu menjawab ... Read More
30
Nov2015
Berbagai Pengetahuan dan Pengalaman tentang Anggaran Pengadilan antara MARI dan RvdR Kerajaan Belanda
Pada tanggal 23 hingga 26 November 2015, Mahkamah Agung melakukan serangkaian kegiatan tukar pengetahuan dengan Raad vood de Rechtspraak (RvdR) Negeri Belanda dalam kerangka pengembangan sistem anggaran pengadilan ... Read More
20
Nov2015
Sejak tahun 2014 lalu, LeIP bekerjasama dengan van Vollenhoven Institute (VVI) dalam bidang judicial sector support program (JSSP). JSSP disusun sebagai tanggapan atas permintaan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Kejaksaan Agung untuk penguatan penerapan rule of law di Indonesia. Program ini dibiayai oleh Kedutaan Besar Kerajaan Belanda.
Salah satu komponen dalam ... Read More
- Previous
- 1
- 2