Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya menyetujui 5 dari 7 calon Komisioner Komisi Yudisial (KY) yang diusulkan presiden. Persetujuan tersebut diambil dalam rapat pleno Komisi III DPR, Selasa, 20 Oktober 2015, setelah sebelumnya melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon.[1] ... Read More
Category: Kabar
04
Nov2015
28
Oct2015
Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan:
Rekomendasi untuk Proses Seleksi Calon Hakim Agung oleh DPR Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat
Senin, 19 September 2011
Tujuan Proses Rekrutmen Hakim Agung
Hal lain yang tidak boleh dilupakan dalam proses seleksi Hakim Agung ini adalah rencana MA untuk menerapkan sistem kamar. Pada ... Read More
28
Oct2015
Pernyataan Pers Koalisi Pemantau Peradilan Terkait Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) Komisioner Komisi Yudisial oleh DPR
"DPR Harus Membuka Alasan Penolakan Dua Calon Komisioner Komisi Yudisial Kepada Publik"
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan persetujuan terhadap Komisioner Komisi Yudisial (KY) yang baru. Dari 7 (tujuh) nama yang diberikan oleh ... Read More
28
Oct2015
Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) telah lama menjadi tulang punggung reformasi peradilan di Indonesia. Sejak awal Reformasi 1998, OMSl terlibat aktif dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembaruan hukum, termasuk di lembaga peradilan.
Dalam kerangka pertukaran pengetahuan antar negara ASEAN, pada tanggal 21 Oktober 2015 USAID beberapa perwakilan masyarakat sipil ... Read More
26
Oct2015
Sebagai tindak lanjut kegiatan pada Komponen 1 JSSP terkait dengan pengembangan organisasi dan SDM peradilan, Senin, 26 Oktober 2015, Wakil Jaksa Agung beserta jajarannya menerima kunjungan perwakilan Badiklat Hakim dan Jaksa Belanda (SSR).
Kunjungan ini dimaksudkan untuk menyampaikan hasil asesmen SSR ... Read More
26
Oct2015
Pada tanggal 19 Oktober telah diselenggarakan Lokakarya Monitoring dan Evaluasi untuk pimpinan Balitbangdiklat Kumdil MA RI yang merupakan kerjasama antara Balitbangdiklat Kumdil MA RI dan Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR – Pusat Pelatihan Peradilan di Belanda).
17
Oct2015
Anggaran berbasis kinerja merupakan syarat utama agar pengadilan dapat menjalankan fungsi secara optimal untuk mencapai prinsip pengadilan independen. Mahkamah Agung sebagai pelaksana fungsi administrasi, organisasi dan keuangan, telah memiliki indikator anggaran berbasis kinerja. Namun apakah indikator tersebut telah tepat atau telah merepresentasikan ... Read More
21
Sep2015
Polemik dan desas-desus seputar calon-calon yang akan digadang-gadang untuk memegang jabatan Jaksa Agung perlu disikapi secara cermat. Isu yang berkembang saat ini adalah apakah calon Jaksa Agung akan berasal dari kalangan internal (karir) atau dari eksternal (non karir). Koalisi Pemantau Peradilan telah melakukan pemetaan terhadap prestasi rezim Jaksa Agung terdahulu, ... Read More
21
Sep2015
Pilihan Panitia Kerja RUU Komisi Yudisial untuk memberikan kewenangan penyadapan kepada Komisi Yudisial adalah berlebihan. DPR melupakan khitah KY sebagai lembaga pengawas eksternal yang hanya berwenang menegakkan kode etik & kode perilaku Hakim dan bukan menegakkan hukum pidana sehingga tidak seharusnya diberikan kewenangan melakukan upaya paksa dalam hal ... Read More