On September 26, 2024, there was a media release which essentially announce that judges in Indonesia will take leave collectively on October 7-11, 2024. This action was motivated by the tension among Indonesian judges over the many problems they are facing, from the amount of judges' salary which ... Read More
Category: Kabar
27
Sep2024
[Rilis Media] Negara Tidak Serius, Hakim Tidak Terurus: Masalah Laten Yang Perlu Segera Diselesaikan
Pada tanggal 26 September 2024, terdapat rilis media yang pada intinya menyerukan gerakan cuti bersama para Hakim di Indonesia pada tanggal 7 – 11 Oktober 2024. Aksi ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan para Hakim Indonesia terhadap masalah-masalah yang dihadapi para Hakim, mulai dari besaran gaji hakim yang belum pernah ... Read More
27 September 2024Faizah Sururi
17
Apr2024
On April 4, 2024, a panel of judges at the Jepara District Court read out its verdict over case No. 14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa in which Daniel Tangkilisan sat as the defendant. The Jepara District Court decided that Daniel is guilty of committing crime described as "disseminating information aimed at inflicting ... Read More
17 April 2024Faizah Sururi
23
Mar2024
Pada hari Kamis, 21 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan Putusan No. 78/PUU-XXI/2023 yang salah satunya memutuskan bahwa pasal “berita bohong”, yaitu Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946, bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan ini merupakan putusan judicial ... Read More
23 March 2024Faizah Sururi
23
Mar2024
On Thursday, March 21, 2024, the Indonesian Constitutional Court (MK), through the Decision No. 78/PUU-XXI/2023, declared Article 14 and Article 15 of Law No. 1/1946 which regulate distribution of “fake news” unconstitutional as the provisions were incompatible with Article 28D of the 1945 Constitution of Indonesia. This judicial ... Read More
23 March 2024Faizah Sururi
12
Feb2024
Awal Januari 2024 lalu, terdapat artikel berjudul “Bersikap Adil pada Kesejahteraan Hakim” yang dipublikasi melalui Hukumonline.[1] Tulisan tersebut secara garis besar mengkritisi sistem pemenuhan hak kesejahteraan hakim yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah ... Read More
12 February 2024Faizah Sururi
11
Jan2024
On Monday, January 8, 2024, East Jakarta District Court held a verdict hearing of a case Number 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim about an alleged defamation addressed to Coordinating Minister for Maritime and Investment Affairs, Luhut Binsar Panjaitan, by the defendants Fatia Maulidiyanti and Haris Azhar. The Panel of Judges for ... Read More
11 January 2024Faizah Sururi
11
Jan2024
Pada hari Senin, 8 Januari 2024, PN Jakarta Timur menggelar persidangan terakhir untuk perkara No. 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim dengan agenda pembacaan putusan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, atas Terdakwa Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar. Setelah menjalani proses persidangan ... Read More
11 January 2024Faizah Sururi
30
Mar2023
Pada Selasa (28/3), DPR RI mengumumkan hasil fit & proper test enam Calon Hakim Agung dan tiga Calon Hakim Ad Hoc HAM untuk tingkat kasasi yang telah diuji sepanjang 27 - 28 Maret 2023. Dari total sembilan orang yang diuji, hanya tiga nama calon Hakim Agung yang dinyatakan ... Read More
30 March 2023Faizah Sururi
06
Mar2023
Pada Kamis, 2 Maret 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan No. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. yang mengabulkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perkara ini bermula ketika Prima merasa dirugikan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024, sehingga ia ... Read More
6 March 2023Faizah Sururi