Syarat Mekanisme Terbuka:
Memiliki minat khusus terhadap bidang Hukum Pidana, Perdata (Umum/Bisnis), atau Tata Usaha Negara;
Mengirimkan Curriculum Vitae terbaru dengan pas foto terbaru
Mengisi dan mengirimkan formulir pendaftaran peneliti yang dapat diunduh di ... Read More
12
Dec2024
LeIP, Den Haag—Sebagai bagian dari upaya reformasi sistem peradilan pajak di Indonesia, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI, serta ... Read More
12 December 2024Faizah Sururi
08
Nov2024
Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) adalah organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pembaruan peradilan. LeIP juga aktif dalam merumuskan konsep-konsep pembaruan peradilan yang dapat dijadikan arahan strategis untuk memperjuangkan peradilan Indonesia yang dicita-citakan di masa depan. Dalam kerja-kerjanya, LeIP meyakini bahwa peradilan yang independen adalah ... Read More
8 November 2024Faizah Sururi
01
Oct2024
On September 26, 2024, there was a media release which essentially announce that judges in Indonesia will take leave collectively on October 7-11, 2024. This action was motivated by the tension among Indonesian judges over the many problems they are facing, from the amount of judges' salary which ... Read More
1 October 2024Faizah Sururi
27
Sep2024
Pada tanggal 26 September 2024, terdapat rilis media yang pada intinya menyerukan gerakan cuti bersama para Hakim di Indonesia pada tanggal 7 – 11 Oktober 2024. Aksi ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan para Hakim Indonesia terhadap masalah-masalah yang dihadapi para Hakim, mulai dari besaran gaji hakim yang belum pernah ... Read More
27 September 2024Faizah Sururi
19
Aug2024
LeIP, Taipei, Taiwan – Pada 18 - 19 Agustus 2024, Shevierra Danmadiyah (Peneliti LeIP), dengan dukungan dari Luminate, mengikuti Digital Rights in Asia-Pacific (DRAPAC25) Assembly.
DRAPAC25 merupakan forum dialog terkait hak-hak digital di kawasan ... Read More
19 August 2024Faizah Sururi
17
Apr2024
On April 4, 2024, a panel of judges at the Jepara District Court read out its verdict over case No. 14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa in which Daniel Tangkilisan sat as the defendant. The Jepara District Court decided that Daniel is guilty of committing crime described as "disseminating information aimed at inflicting ... Read More
17 April 2024Faizah Sururi
17
Apr2024
Pada tanggal 4 April 2024, Pengadilan Negeri (PN) Jepara membacakan putusan atas perkara No. 14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa dengan terdakwa Daniel Frits Tangkilisan. Majelis Hakim PN Jepara memutus bahwa Daniel bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ... Read More
17 April 2024Faizah Sururi
23
Mar2024
Pada hari Kamis, 21 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan Putusan No. 78/PUU-XXI/2023 yang salah satunya memutuskan bahwa pasal “berita bohong”, yaitu Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946, bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan ini merupakan putusan judicial ... Read More
23 March 2024Faizah Sururi
23
Mar2024
On Thursday, March 21, 2024, the Indonesian Constitutional Court (MK), through the Decision No. 78/PUU-XXI/2023, declared Article 14 and Article 15 of Law No. 1/1946 which regulate distribution of “fake news” unconstitutional as the provisions were incompatible with Article 28D of the 1945 Constitution of Indonesia. This judicial ... Read More
23 March 2024Faizah Sururi





