Category: Hasil Penelitian

Cover Hasil Indeksasi Putusan Pengadilan_Dugaan Praktik Kekerasan dalam Proses Peradilan Pidana Indonesia

21

Mar2025
Tanggal 28 September 1998 merupakan salah satu momentum penting terkait pengakuan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Pada hari tersebut, Indonesia secara resmi mulai mengakui keberlakuan aturan-aturan anti penyiksaan dalam Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) di Indonesia dengan meratifikasi ... Read More
21 March 2025Faizah Sururi
Cover Buku Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai Edisi Kedua

17

Mar2025
Pada 25 Mei 2023 Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 26/PUU-XXI/2023 telah memutus Pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) khusus terkait frase “Departemen Keuangan” inkonstitusional secara bersyarat. ... Read More
17 March 2025Faizah Sururi
Cover Kumpulan Putusan-putusan Penting (Landmark Decisions) Penerapan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)

08

Mar2024
Dalam konsep Hak Asasi Manusia (HAM), negara adalah pemegang kewajiban (duty bearer) dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, baik warga negara, maupun setiap orang dalam wilayah negara tersebut. Sebagai salah satu cabang kekuasaan negara yang menjalankan fungsi yudisial, pengadilan juga seharusnya melaksanakan kewajiban tersebut dalam pelaksanaan ... Read More
8 March 2024Faizah Sururi
Ringkasan Putusan Terpilih Perkara Lingkungan Hidup_Page_001

31

Dec2022
Pengadilan sebagai salah satu instrumen penegakan hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam yang baik berjalan di Indonesia. MA telah menerbitkan beberapa regulasi yang mendorong agar perkara lingkungan dan sumber daya alam perlu ditangani secara khusus. Selain itu, MA juga telah ... Read More
31 December 2022Faizah Sururi
WhatsApp Image 2022-11-28 at 08.02.42

30

Nov2022
Jaminan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi telah lama diakui oleh komunitas internasional dan menjadi bagian dari hukum nasional di Indonesia. Namun, saat ini Indonesia menghadapi tantangan dengan memburuknya perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia. Sejumlah studi yang dilakukan elemen masyarakat sipil secara umum telah menguraikan tentang ekspresi yang sah (legitimate ... Read More
30 November 2022Faizah Sururi
Flyer Buku RJ_web

01

Nov2022
“Perlu ada Sinergi Kebijakan Keadilan Restoratif di Indonesia” Jakarta, 01 November 2022—Saat ini, perdamaian antara pelaku dan korban tindak pidana adalah kabar dominan dari pelaksanaan keadilan restoratif oleh penegak hukum. Tidak salah, tetapi keadilan restoratif bukan hanya tentang perdamaian. Soal lainnya adalah, di konteks Indonesia ... Read More
1 November 2022Faizah Sururi
Flyer MvT

08

Dec2021
KUHP Belanda dan KUHP Indonesia Wetboek van Straftrecht (WvS) atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sampai sekarang belum memiliki terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia sejak ditetapkan berlaku oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. KUHP atau WvS yang berlaku saat ini masih dalam ... Read More
8 December 2021Faizah Sururi
Mockup Book 7

21

Oct2021
The establishment of the Anti-Corruption Court after Indonesia’s Reformation is a manifestation of hope for a better anti-corruption law enforcement in Indonesia. This court was established through Law No. 30 Year 2002 concerning Commission for the Eradication of Criminal Acts of Corruption. With its specialties such as the ... Read More
21 October 2021Faizah Sururi
Mockup Book 7

21

Oct2021
Kelahiran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) pasca reformasi merupakan perwujudan harapan akan penegakan hukum anti-korupsi yang lebih baik lagi di Indonesia. Pengadilan ini dibentuk melalui UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan kekhususan yang terdapat padanya seperti keberadaan hakim ad hoc, pengkhususan ... Read More
21 October 2021Faizah Sururi
Mock up Book Lingkungan copy

05

Jan2021
Penyusunan Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup bermula dari kegelisahan LeIP melihat kerusakan lingkungan hidup saat ini. Berbagai kebijakan dan perubahan gaya hidup untuk mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan, masif dilakukan. Namun, upaya pemerintah tersebut perlu ditopang dengan penegakan hukum lingkungan melalui pengadilan. Dalam menangani kasus-kasus lingkungan, yaitu ... Read More
5 January 2021Faizah Sururi