Dalam upaya untuk terus mendorong pembaruan hukum dan peradilan, khususnya dalam hal kepastian hukum, Saat ini LeIP di bawah dukungan International Development Law Organization (IDLO) tengah melakukan riset terkait “Eksekusi Putusan Perdata di Indonesia.” Riset ini berawal dari banyaknya permohonan eksekusi yang belum selesai dilaksanakan dan berdampak pada kredibilitas lembaga ... Read More
Category: Hasil Penelitian
31
May2018
Reformasi peradilan telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Berbagai perubahan fundamental telah terjadi mulai dari meningkatnya level keterbukaan,penggunaan teknologi dalam manajemen perkara, pelayanan pengadilan yang lebih baik, mekanisme pengaduan yang lebih mudah diakses dan seterusnya. Namun demikian, di samping berbagai kemajuan tersebut, berbagai permasalahan juga masih terus membayangi peradilan. ... Read More
31 May 2018Faizah Sururi
13
Sep2017
Salah satu kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 (UU KPK) yaitu kewenangan Koordinasi dan Supervisi terhadap instansi (lain) yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dan pasal 50 UU KPK. Dari ... Read More
13 September 2017Faizah Sururi
18
Aug2017
Setiap penegak hukum, yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU), Advokat, dan Hakim perlu melakukan riset ketika menangani suatu perkara. Sebagai contoh, untuk menjaga konsistensi putusan, Hakim perlu untuk mengetahui apakah sebelumnya pernah ada perkara serupa yang telah diputus dan bagaimana sudut pandang (standpoint) yang diambil serta argumentasi hukum Hakim ... Read More
18 August 2017Faizah Sururi
18
Apr2017
Penerapan sistem kamar pada Mahkamah Agung RI (MA) telah memasuki tahun ke empat sejak ditetapkan secara resmi melalui SK KMA No. 142/KMA/SK/IX/2011 pada September tahun 2011. Dalam rentang waktu tersebut, berbagai langkah perubahan telah ditempuh oleh MA untukmengimplementasikan sistem kamar secara penuh, sekaligus merespon segala dinamika yang muncul di awal ... Read More
18 April 2017Faizah Sururi
30
Jan2017
Judicial Sector Support Programme (JSSP) yaitu program tiga tahun dari 2014 sampai dengan 2017 yang didukung oleh Kedutaan Besar Belanda dan dikelola oleh Center for International Legal Cooperation (CILC) di Den Haag, bekerjasama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) di Jakarta.
Salah satu dari dukungan institusional ini adalah kegiatan penelitian SOCIOLEGAL untuk tema Hukum Tata ... Read More
30 January 2017Faizah Sururi
18
Aug2016
Program Dukungan Sektor Peradilan (Judicial Sector Support Program - JSSP) adalah program yangdidasarkan pada kerja sama hukum antara lembaga-lembaga hukum di Indonesia (Mahkamah AgungRepublik Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia) danlembaga-lembaga hukum di Belanda (Hoge Raad, Raad voor de Rechtspraak dan Stichting StudiecentrumRechtspleging). Kerja ... Read More
18 August 2016Faizah Sururi
18
May2016
Penjelasan Hukum Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik - Hukum Administrasi NegaraDownload
Download PDF
18 May 2016Liza Farihah
18
May2016
Penjelasan Hukum tentang Unsur Melawan Hukum - Hukum PidanaDownload
18 May 2016Liza Farihah









