Salah satu kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 (UU KPK) yaitu kewenangan Koordinasi dan Supervisi terhadap instansi (lain) yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dan pasal 50 UU KPK. Dari ... Read More
Category: Hasil Penelitian
13
Sep2017
18
Aug2017
Setiap penegak hukum, yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU), Advokat, dan Hakim perlu melakukan riset ketika menangani suatu perkara. Sebagai contoh, untuk menjaga konsistensi putusan, Hakim perlu untuk mengetahui apakah sebelumnya pernah ada perkara serupa yang telah diputus dan bagaimana sudut pandang (standpoint) yang diambil serta argumentasi hukum Hakim ... Read More
18
Apr2017
Penerapan sistem kamar pada Mahkamah Agung RI (MA) telah memasuki tahun ke empat sejak ditetapkan secara resmi melalui SK KMA No. 142/KMA/SK/IX/2011 pada September tahun 2011. Dalam rentang waktu tersebut, berbagai langkah perubahan telah ditempuh oleh MA untukmengimplementasikan sistem kamar secara penuh, sekaligus merespon segala dinamika yang muncul di awal ... Read More
30
Jan2017
Judicial Sector Support Programme (JSSP) yaitu program tiga tahun dari 2014 sampai dengan 2017 yang didukung oleh Kedutaan Besar Belanda dan dikelola oleh Center for International Legal Cooperation (CILC) di Den Haag, bekerjasama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) di Jakarta.
Salah satu dari dukungan institusional ini adalah kegiatan penelitian SOCIOLEGAL untuk tema Hukum Tata ... Read More
18
Aug2016
Program Dukungan Sektor Peradilan (Judicial Sector Support Program - JSSP) adalah program yangdidasarkan pada kerja sama hukum antara lembaga-lembaga hukum di Indonesia (Mahkamah AgungRepublik Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia) danlembaga-lembaga hukum di Belanda (Hoge Raad, Raad voor de Rechtspraak dan Stichting StudiecentrumRechtspleging). Kerja ... Read More
18
May2016
Penjelasan Hukum Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik - Hukum Administrasi NegaraDownload
Download PDF
18
May2016
Penjelasan Hukum Pembeli Beritikad Baik - Hukum PerdataDownload
18
May2016
Penjelasan Hukum tentang Unsur Melawan Hukum - Hukum PidanaDownload
02
Nov2015
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya, Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat menyelesaikan pembuatan Buku Saku Gugatan Sederhana. Penyelesaian gugatan sederhana merupakan langkah baru dalam penyederhanaan mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara perdata yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 2 ... Read More
29
Oct2015
Kondisi politik, ekonomi dan hukum di Indonesia telah berubah secara dramatis dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Interaksi dengan dunia internasional juga semakin kompleks, penuh dinamika dan tantangan. Hal ini menimbulkan harapan bagi masyarakat baik di Indonesia maupun di luar negeri, untuk terciptanya kemajuan positif, berupa membaiknya penanganan kasus-kasus yang ... Read More