Tag: Mahkamah Agung

16

Jan2025
Pada hari Selasa, 14 Januari 2025, Kejaksaan Agung menangkap RS, mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, atas dugaan keterlibatannya dalam kasus penjatuhan vonis bebas terhadap Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam kasus tersebut, RS diduga menerima uang sebesar 20.000 dolar Singapura dari ED (Hakim Ketua Majelis) dan 43.000 ... Read More
16 January 2025Faizah Sururi
Webinar – Komitmen MA Penanganan Covid19 di Pengadilan

06

Oct2020
Pandemi COVID-19 telah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan menimbulkan banyak korban, termasuk Hakim dan Pegawai Pengadilan di Indonesia. Melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 623/SEK/SK/IX/2020, Mahkamah Agung merespon kondisi COVID-19 di pengadilan dengan membentuk Satgas Pencegahan Penyebaran Covid-19. Sebelumnya Mahkamah Agung mengeluarkan beberapa pedoman terkait pencegahan ... Read More
6 October 2020Faizah Sururi
IMG_5711

22

Jul2019
Perlindungan atas hak asas manusia (HAM) merupakan salah satu dasar dibentuknya negara hukum. Pengadilan, secara khusus, memiliki fungsi yang sangat sentral dalam perlindungan tersebut, para ahli bahkan menyebut pengadilan sebagai protector of the fundamental rights. Oleh karena itu, sangat penting bagi para Hakim—yang merupakan pejabat-pejabat yang akan menjalankan fungsi ... Read More
22 July 2019Faizah Sururi
IMG_5507

15

May2019
Terwujudnya konsistensi putusan merupakan salah satu tujuan pembaruan peradilan. Salah satu upaya untuk menunjang hal tersebut dilakukan melalui transparansi (publikasi) putusan. Transparansi putusan khususnya putusan di tingkat Mahkamah Agung telah dimulai sejak tahun 2008, melalui website direktori putusan MA. Sampai awal April 2019, MA telah menguggah sebanyak 119.053 ... Read More
15 May 2019Faizah Sururi
10-Delegasi-dengan-Perwakilan-IDLO-Den-Haag

30

Apr2019
Selama 2 pekan lebih, 10 (sepuluh) orang perwakilan delegasi dari Indonesia melakukan kegiatan Studi Banding ke beberapa negara di Eropa guna Membangun Sistem Eksekusi Perdata yang Efisien. Mereka diantaranya Nur Syarifah (Peneliti LeIP), Liza Farihah (Peneliti LeIP) , M. Tanziel Aziezi (Peneliti LeIP), Alfeus Jebabun (Peneliti LeIP), Fifiek ... Read More
30 April 2019Faizah Sururi
IMG_5346

27

Feb2019
Setelah menghadiri Undangan Ketua Mahkamah Agung RI dalam kegiatan Laporan Tahunan MA RI tahun 2018, sebuah kehormatan Presiden Hoge Raad, Mr Maarten Feteris mengunjungi Kantor Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dalam rangka diskusi tentang Perkembangan Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung. Selama ini, LeIP dinilai sebagai Critical Partner ... Read More
27 February 2019Faizah Sururi
HR 11

02

Jan2019
Pada 3 sampai dengan 7 Desember 2018, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) kembali memfasilitasi kunjungan kerja Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad der Nederlanden) ke Mahkamah Agung RI di Jakarta. Kunjungan kerja ini dilakukan sebagai bagian dari kegiatan di Komponen 2 Program Dukungan Sektor Peradilan (Judicial Sector Support Program ... Read More
2 January 2019Faizah Sururi
Thumbnail-Data1

29

Dec2017
Berikut ini adalah data perkara yang masuk ke Mahkamah Agung per tahunnya tahun 2008-2018 yang diolah dari laporan-laporan tahunan Mahkamah Agung. Untuk beberapa bagian data yang ditampilkan tidak dari 2008 namun 2009 atau 2011 dikarenakan ketidaklengkapan data yang ada di Laporan Tahunan sebelum tahun 2011. Tabel 1 Jumlah Perkara ... Read More
29 December 2017arsil kurus

22

Aug2017
MENINJAU KEMBALI FORMAT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG oleh: Ade Rizky Fachreza, SH.   Tiga tahun terakhir, Mahkamah Agung RI (MA) berhasil mempercepat proses penanganan perkara, khususnya pada proses memutus perkara. Keberhasilan ini ditandai oleh kian meningkatnya produktivitas MA dalam memutus perkara. Pada tahun 2015 saja, rasio produktivitas MA mencapai 78,53% (14.452 ... Read More
22 August 2017Faizah Sururi

24

Jun2017
A. Mengenali Korupsi di Pengadilan 1. Korupsi di pengadilan adalah segala tindakan oleh dan untuk mempengaruhi hakim dan aparat pengadilan, yang melanggar prinsip independensi peradilan, untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak benar atau melawan hukum. 2. Korupsi di pengadilan terdiri dari korupsi sistemik dan korupsi non sistemik. Korupsi sistemik adalah korupsi ... Read More
24 June 2017Faizah Sururi