LeIP, Jakarta – Pada 3 September 2025, LeIP menyelenggarakan webinar dan peluncuran “Putusan-putusan Penting (Landmark Decisions) terkait Kebebasan Berekspresi dan Hak-hak Digital” dengan menghadirkan beberapa narasumber, yakni Suharto, S.H., M.H. (Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial), ... Read More
Category: Liputan Kegiatan
03
Sep2025
29
Aug2025
LeIP, Kuala Lumpur, Malaysia – Pada 26 - 28 Agustus 2025, Shevierra Danmadiyah (Peneliti LeIP), dengan dukungan dari Luminate, mengikuti Digital Rights in Asia-Pacific (DRAPAC25) Assembly
DRAPAC25 merupakan forum dialog terkait hak-hak digital di ... Read More
27
Feb2025
LeIP, Taipei – Pada 24—27 Februari 2025, dua peneliti LeIP, Shevi dan Mentari, menghadiri RightsCon 2025 yang diselenggarakan di Taipei, Taiwan.
RightsCon merupakan konferensi tahunan yang diorganisasi oleh organisasi nirlaba Access Now dan berfokus ... Read More
23
Feb2025
Pimpinan Mahkamah Agung RI berkomitmen dalam memperkuat akses keadilan bagi seluruh warga negara, khususnya kelompok rentan, melalui pembentukan Kelompok Kerja Penguatan Akses terhadap Keadilan bagi Masyarakat dengan Disabilitas dan Bantuan Hukum bagi Kelompok Marjinal (Pokja Akses Keadilan) ... Read More
12
Dec2024
LeIP, Den Haag—Sebagai bagian dari upaya reformasi sistem peradilan pajak di Indonesia, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI, serta ... Read More
19
Aug2024
LeIP, Taipei, Taiwan – Pada 18 - 19 Agustus 2024, Shevierra Danmadiyah (Peneliti LeIP), dengan dukungan dari Luminate, mengikuti Digital Rights in Asia-Pacific (DRAPAC25) Assembly.
DRAPAC25 merupakan forum dialog terkait hak-hak digital di kawasan ... Read More
12
Feb2024
Awal Januari 2024 lalu, terdapat artikel berjudul “Bersikap Adil pada Kesejahteraan Hakim” yang dipublikasi melalui Hukumonline.[1] Tulisan tersebut secara garis besar mengkritisi sistem pemenuhan hak kesejahteraan hakim yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah ... Read More
21
Jan2021
Ketentuan pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) hadir sebagai salah satu upaya melindungi kepentingan lingkungan hidup dan masyarakat terdampak. Salah satu ketentuan yang terkait dengan hal ini adalah adanya sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yang diatur dalam ... Read More
12
Jan2021
Pada awal bulan Oktober 2020 yang lalu, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), walaupun masih mendapat kritikan dari masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut menghapus dan/atau mengubah serta menggabungkan beberapa undang-undang yang berlaku ke dalam satu ... Read More
05
Jan2021
Masyarakat memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai pihak terdampak dari pembangunan yang acap kali mempengaruhi kelestarian lingkungan hidup, penolakan maupun penerimaan dari masyarakat menjadi unsur yang menentukan kelancaran pembangunan. Guna menjamin pengejawantahan peran penting masyarakat tersebut, ruang untuk partisipasi publik haruslah dibuka sebesar-besarnya.... Read More