Pada 19-21 Januari 2026, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) bersama Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (BSDK MA RI) mengadakan Pelatihan “Pelindungan Hak atas Kebebasan Berekspresi di ... Read More

LeIP, Jakarta—Dalam rangka mempersiapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Mahkamah Agung (MA) menyelenggarakan Kick-off Meeting Kelompok Kerja (Pokja) ... Read More

LeIP, Jakarta — Pada September - Oktober 2025, lima peneliti LeIP, yakni Alfeus Jebabun, Indah Mutia, Nabila Syahrani, Raynov Tumorang Pamintori, dan Shevierra Danmadiyah, yang tergabung dalam penelitian “Melindungi Hak Asasi Manusia dalam Perkara-Perkara Pengambilalihan Lahan oleh ... Read More

Pada 10-12 September 2025, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) bekerja sama dengan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan Pelatihan “Penafsiran Hukum Pasal Tindak Pidana Terhadap ... Read More

LeIP, Jakarta – Pada 3 September 2025, LeIP menyelenggarakan webinar dan peluncuran “Putusan-putusan Penting (Landmark Decisions) terkait Kebebasan Berekspresi dan Hak-hak Digital” dengan menghadirkan beberapa narasumber, yakni Suharto, S.H., M.H. (Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial), ... Read More

LeIP, Kuala Lumpur, Malaysia – Pada 26 - 28 Agustus 2025, Shevierra Danmadiyah (Peneliti LeIP), dengan dukungan dari Luminate, mengikuti Digital Rights in Asia-Pacific (DRAPAC25) Assembly DRAPAC25 merupakan forum dialog terkait hak-hak digital di ... Read More

LeIP, Taipei – Pada 24—27 Februari 2025, dua peneliti LeIP, Shevi dan Mentari, menghadiri RightsCon 2025 yang diselenggarakan di Taipei, Taiwan. RightsCon merupakan konferensi tahunan yang diorganisasi oleh organisasi nirlaba Access Now dan berfokus ... Read More

Pimpinan Mahkamah Agung RI berkomitmen dalam memperkuat akses keadilan bagi seluruh warga negara, khususnya kelompok rentan, melalui pembentukan Kelompok Kerja Penguatan Akses terhadap Keadilan bagi Masyarakat dengan Disabilitas dan Bantuan Hukum bagi Kelompok Marjinal (Pokja Akses Keadilan) ... Read More

LeIP, Den Haag—Sebagai bagian dari upaya reformasi sistem peradilan pajak di Indonesia, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI, serta ... Read More