Siaran Pers

Home Siaran Pers

01

Oct2024
[Media Release] The State is Lazing Around, the Judges are Left Behind
On September 26, 2024, there was a media release which essentially announce that judges in Indonesia will take leave collectively on October 7-11, 2024. This action was motivated by the tension among Indonesian judges over the many problems they are facing, from the amount of judges' salary which ... Read More
1 October 2024Faizah Sururi

27

Sep2024
[Rilis Media] Negara Tidak Serius, Hakim Tidak Terurus: Masalah Laten Yang Perlu Segera Diselesaikan
Pada tanggal 26 September 2024, terdapat rilis media yang pada intinya menyerukan gerakan cuti bersama para Hakim di Indonesia pada tanggal 7 – 11 Oktober 2024. Aksi ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan para Hakim Indonesia terhadap masalah-masalah yang dihadapi para Hakim, mulai dari besaran gaji hakim yang belum pernah ... Read More
27 September 2024Faizah Sururi
1

17

Apr2024
[Press Release] The Verdict on Daniel Tangkilisan’s Case: A Hate Speech Misconception Resulting in Threat against Freedom of Expression[Press Release]
On April 4, 2024, a panel of judges at the Jepara District Court read out its verdict over case No. 14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa in which Daniel Tangkilisan sat as the defendant. The Jepara District Court decided that Daniel is guilty of committing crime described as "disseminating information aimed at inflicting ... Read More
17 April 2024Faizah Sururi

23

Mar2024
[Rilis Media] Putusan MK No. 78/PUU-XX1/2023: Penghapusan Pasal “Berita Bohong” Yang (Semoga) Menjadi Kenyataan
Pada hari Kamis, 21 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan Putusan No. 78/PUU-XXI/2023 yang salah satunya memutuskan bahwa pasal “berita bohong”, yaitu Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946, bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan ini merupakan putusan judicial ... Read More
23 March 2024Faizah Sururi

23

Mar2024
[Press Release] Revocation of “Fake News” Provisions is (Hopefully) Not Fake
On Thursday, March 21, 2024, the Indonesian Constitutional Court (MK), through the Decision No. 78/PUU-XXI/2023, declared Article 14 and Article 15 of Law No. 1/1946 which regulate distribution of “fake news” unconstitutional as the provisions were incompatible with Article 28D of the 1945 Constitution of Indonesia. This judicial ... Read More
23 March 2024Faizah Sururi
Rilis Media_LeIP_Putusan Bebas Fatia – Haris (980 x 400 piksel) (2)

11

Jan2024
[Press Release] Acquittal of Fatia – Haris: An Urge to Continue Nurturing Best Practice in Protecting Freedom of Expression
On Monday, January 8, 2024, East Jakarta District Court held a verdict hearing of a case Number 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim about an alleged defamation addressed to Coordinating Minister for Maritime and Investment Affairs, Luhut Binsar Panjaitan, by the defendants Fatia Maulidiyanti and Haris Azhar. The Panel of Judges for ... Read More
11 January 2024Faizah Sururi
Rilis Media_LeIP_Putusan Bebas Fatia – Haris

11

Jan2024
[Rilis Media] Putusan Bebas Fatia – Haris: Harapan Baik yang Perlu Dijaga dalam Praktik Kebebasan Berekspresi
Pada hari Senin, 8 Januari 2024, PN Jakarta Timur menggelar persidangan terakhir untuk perkara No. 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim dengan agenda pembacaan putusan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, atas Terdakwa Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar. Setelah menjalani proses persidangan ... Read More
11 January 2024Faizah Sururi

30

Mar2023
[Rilis Media] Nihilnya Hakim Ad Hoc HAM yang Dipilih DPR: Mari Bergegas Mencari yang Berkualitas
Pada Selasa (28/3), DPR RI mengumumkan hasil fit & proper test enam Calon Hakim Agung dan tiga Calon Hakim Ad Hoc HAM untuk tingkat kasasi yang telah diuji sepanjang 27 - 28 Maret 2023. Dari total sembilan orang yang diuji, hanya tiga nama calon Hakim Agung yang dinyatakan ... Read More
30 March 2023Faizah Sururi

06

Mar2023
[Rilis Media] Independensi Hakim Harus Dijaga: Perlunya Sikap dan Upaya Hukum yang Konstitusional Atas Putusan No. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst
Pada Kamis, 2 Maret 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan No. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. yang mengabulkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Perkara ini bermula ketika Prima merasa dirugikan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024, sehingga ia ... Read More
6 March 2023Faizah Sururi
Lebih Baik Mengulangi Daripada Menyesali

03

Feb2023
[Rilis Media] Pelaksanaan Wawancara Calon Hakim Agung Ad Hoc Hak Asasi Manusia Tahun 2023 – “Lebih Baik Mengulangi Daripada Menyesali”
Pada hari Kamis, 2 Februari 2023, Komisi Yudisial (KY) menyelenggarakan wawancara terhadap 5 (lima) orang calon Hakim Agung Ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu: 1). Harnoto, S.H.; 2). Heppy Wojongkere, S.H.; 3). Lafat Akbar, S.H., M.H.; 4). M. Fatan Riyadhi, S.H., M.H.; dan 5). Dr. Ukar Priyambodo, ... Read More
3 February 2023Faizah Sururi

25

Oct2022
[MEDIA RILIS ICJR, IJRS, PUSKAPA, LEIP] “Salah-Kaprah” Penerapan RJ Tidak Akan Pernah Memberikan Keadilan Bagi Korban  
Restorative Justice yang Tidak Me-Restore dan Tidak Justice Pemberitaan tentang kesalahan fatal dalam penanganan kasus perkosaan kembali muncul ke publik. Kanal berita konde.co (24/10) memberitakan adanya kasus perkosaan seorang perempuan oleh 4 orang laki-laki pada tahun 2019, yang proses hukumnya dihentikan karena korban dikawinkan dengan ... Read More
25 October 2022Faizah Sururi

08

Dec2021
[PRESS RILIS] ICJR dan LeIP Luncurkan Terjemahan Risalah Pembahasan KUHP Belanda dan KUHP Indonesia: Pentingnya Risalah Pembahasan RUU dalam Penegakan dan Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia
ICJR dan LeIP pada 8 Desember 2021 secara resmi meluncurkan dokumen Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan KUHP Belanda dan KUHP Indonesia, yang didukung oleh TAF dan Hivos. Peluncuran buku sekaligus acara diskusi diselenggarakan secara daring dengan mengangkat tema “Pentingnya Risalah Pembahasan RUU dalam Penegakan dan Perkembangan Hukum Pidana”. ... Read More
8 December 2021Faizah Sururi

08

Nov2021
[Press Rilis – ICJR dan LeIP] Catatan terhadap Hadirnya Pedoman Kejaksaan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa
Pertama-tama kehadiran Pedoman Kejaksaan RI Nomor 18 Tahun 2021 ini perlu diapresiasi sebagai bentuk salah upaya Kejaksaan melakukan reorientasi kebijakan narkotika yang seharusnya tidak menjatuhkan pemenjaraan bagi pengguna narkotika. Pedoman ini mendorong optimalisasi penggunaan rehabilitasi dibandingkan penjatuhan pidana penjara. Namun demikian, terdapat sejumlah catatan dalam ... Read More
8 November 2021Faizah Sururi

21

Oct2021
[Siaran Pers] Menjembatani Jurang Ekspektasi dan Realita Terhadap Pengadilan Tipikor
Jakarta, 21 Oktober 2021 Lahirnya UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi membawa perubahan besar pada institusi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor). Sebelas tahun pasca diresmikannya gelombang pertama Pengadilan Tipikor di tingkat provinsi sebagai amanat undang-undang tersebut, berbagai fenomena yang menandai ... Read More
21 October 2021Faizah Sururi

08

Sep2021
[Press Release] Kebakaran (Lagi) di Lembaga Pemasyarakatan: Evaluasi dan Investigasi Harus Segera Dilakukan
Rabu, 8 September 2021, kita semua dikejutkan dengan kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang yang menewaskan 41 (empat puluh satu) orang. Peristiwa terbakarnya Lapas Kelas I Tangerang bukanlah kejadian baru di Indonesia. Berdasarkan pemantauan ICJR, IJRS, dan LeIP, selama 3 (tiga) tahun terakhir terdapat 13 (tiga ... Read More
8 September 2021Faizah Sururi

07

Jul2021
[ PRESS RELEASE ] ICJR, IJRS, dan LeIP dukung Perpanjang Kebijakan Pemberian Hak Asimilasi di Rumah, Namun Tidak Cukup Untuk Atasi Darurat Pandemi di Rutan dan Lapas.
Berdasarkan siaran pers yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Kamis, 1 Juli 2021, disebutkan bahwa Pemerintah melalui Kemenkumham memperpanjang kebijakan pemberian hak Asimilasi di rumah bagi narapidana dan Anak dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) ... Read More
7 July 2021Faizah Sururi

02

Jul2021
[ PRESS RELEASE ] Darurat Kondisi Pandemi: ICJR, IJRS dan LeIP serukan 5 Langkah Darurat yang Perlu Dilakukan Presiden terkait Kondisi Rutan dan Lapas
Presiden Joko Widodo mengumumkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berlaku mulai 3-20 Juli 2021, namun bentuk aturan resmi pemberlakukan PPKM ini masih belum tersedia. Dalam pemberlakuan PPKM yang diumumkan tersebut, terdapat sejumlah kegiatan yang dibatasi untuk dilakukan dan juga terdapat target mengenai pencapaian vaksinasi sebesar 70% ... Read More
2 July 2021Faizah Sururi

07

May2021
[ Rilis Aliansi Nasional Reformasi KUHP ] – Dialog Masyarakat Aliansi Nasional Reformasi KUHP: Pemerintah Harus Membuka Informasi Pembahasan Perubahan RKUHP Secara Partisipatif
Pada 6 Mei 2021, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyelenggarakan Dialog Masyarakat dengan tema “RKUHP: Hukum Untuk Siapa?”. Dialog Masyarakat ini diselenggarakan untuk merespon adanya rangkaian diskusi yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM tentang RKUHP di berbagai wilayah di Indonesia diantaranya di Medan, Semarang, Bali, Yogyakarta, Ambon, Makassar, ... Read More
7 May 2021Faizah Sururi

12

Mar2021
[ Press Release – Aliansi Nasional Reformasi KUHP ] Pemerintah Beralasan Revisi UU ITE Tidak Masuk Prolegnas Karena RKUHP, Aliansi: Langkah Mundur!
Menteri Hukum dan HAM pada 9 Maret 2021 menjelaskan alasan UU ITE tidak masuk Prolegnas 2021. Beliau mengatakan karena pemerintah masih terus menjaring masukan publik untuk kajian UU ITE, selain itu juga pemerintah tengah melakukan sosialisasi RKUHP, sehingga Revisi UU ITE tidak masuk dalam Prolegnas karena keterkaitannya dengan ... Read More
12 March 2021Faizah Sururi

10

Mar2021
[ Rilis Media Aliansi Nasional Reformasi KUHP ] Pembahasan RKUHP Jangan Asal Cepat: Harus Ada Evaluasi Komprehensif, Berbasis Data dan Melibatkan Tidak Hanya Ahli Hukum Pidana.
Pemerintah mengusulkan RKUHP untuk masuk kembali dalam Prolegnas Prioritas 2021 pada bulan Juli atau Agustus 2021. Berbagai perwakilan pemerintah menyatakan RKUHP agar dapat disahkan tahun ini. Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengingatkan RKUHP tidak dapat disahkan begitu saja, masih ada PR pembahasan di DPR yang harus bisa diakses publik. ... Read More
10 March 2021Faizah Sururi
Revisi RUU ITE_Sosmed

09

Mar2021
[ Press Release – Koalisi Masyarakat Sipil ] Koalisi Meminta UU ITE Direvisi Total dan Menyesalkan Revisi UU ITE Tidak Masuk Prioritas Prolegnas 2021
Pada Selasa, 9 Maret 2021, sejumlah anggota Koalisi Masyarakat Sipil memenuhi undangan dari Kementerian Polhukam Republik Indonesia untuk memberi masukan kepada Tim Kajian Revisi UU ITE yang dikepalai oleh Dr. Sigit Purnomo dari Kedeputian III Polhukam. Koalisi meminta Tim Kajian Polhukam RI untuk merevisi total UU ITE.... Read More
9 March 2021Faizah Sururi

15

Feb2021
[ Rilis Koalisi Masyarakat Sipil ] Presiden Jokowi Segera Cabut Pasal Karet UU ITE, Rakyat Mendesak dan Siap Mengawal.
Senin, 15 Februari 2021, dalam rapat tertutup dengan pimpinan TNI dan Polri di Istana Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Pemerintah akan membuka ruang untuk duduk bersama dengan DPR RI guna merevisi UU ITE. Koalisi mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam membuka wacana Revisi UU ... Read More
15 February 2021Faizah Sururi

11

Feb2021
[ PERNYATAAN SIKAP KOALISI MASYARAKAT SIPIL ] USUT TUNTAS KEKERASAN DAN PENYERANGAN TERHADAP WARGA DAN PEMBELA HAM DI TAMAN SARI
Kamis, 11 Februari 2021 warga korban penggusuran paksa Taman Sari, Bandung, yang sedang berjuang mempertahankan hak tempat tinggalnya diserang orang tak dikenal berpakaian preman dan sebagian di antaranya diduga kuat merupakan pekerja proyek rumah deret PT Sartonia ... Read More
11 February 2021Faizah Sururi
Infografis-vaksin-WBP-1

09

Feb2021
[ Media Rilis ] Kasus Covid-19 Terus Terjadi di Lapas: Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Petugas Pemasyarakatan Harus Masuk sebagai Kelompok Prioritas Vaksin
Berdasarkan pemberitaan ... Read More
9 February 2021Faizah Sururi

26

Jul2020
[Media Rilis Koalisi Pemantau Peradilan] Djoko Tjandra adalah Gejala Pembobolan Hukum dan Sistem Layanan di Indonesia: Usut Tuntas dan Benahi Sistem Sekarang Juga!
Press Conference Online melalui Zoom (26/07) Djoko Tjandra, buronan kasus pengalihan hak tagih utang Bank Bali kembali membuat masalah. Pada tahun 2009, Djoko Tjandra kabur ke Papua Nugini setelah Mahkamah Agung menyatakan ia terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman dua ... Read More
26 July 2020Faizah Sururi

14

Jul2020
[Media Rilis Koalisi Pemantau Peradilan] Kondisi Buruk Lapas Terekspos Kembali: Mutlak, Reformasi Kebijakan Pidana Harus Perhatikan Lapas
Jajaran Pemerintah dan DPR Harus Serius Bahas Pembaharuan KUHAP, Kebijakan Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan dalam RKUHP untuk Pengarusutamaan Restorative Justice, dan Reformasi Kebijakan Narkotika dengan Menggunakan Pendekatan Kesehatan Lagi-lagi kondisi buruk dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terungkap. Kali ini dibeberkan oleh Surya Anta, yang pernah menjadi ... Read More
14 July 2020Faizah Sururi

22

Jun2020
[ Rilis Media ] Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi Narkotika untuk Kesehatan: Satu Lagi, Reyndhart Rossy N. Siahaan Korban Kampanye Buta Anti Narkotika Pemerintah Indonesia
Perjuangan Reyndhart Rossy mendapatkan keadilan terpatahkan. Pada Senin, 22 Juni 2020 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang memutus bersalah Reyndhart Rossy dan menghukum Rossy selama 10 bulan penjara. Koalisi menyayangkan Majelis Hakim perkara Reyndhart Rossy yang tidak melihat dan menganalisis fakta-fakta persidangan secara menyeluruh. Kondisi Reyndhart Rossy yang menjadikan ... Read More
22 June 2020Faizah Sururi

13

May2020
[ Rilis Media ] Putusan Pidana Pelanggaran PSBB di Pekanbaru: Pengadilan Buka Peluang Pasal Karet Baru
Melalui pemberitaan diketahui pada 30 April 2020 lalu Pengadilan Negeri Pekanbaru memutus pidana 16 pelanggar PSBB di Pekanbaru. Ke-16 orang tersebut divonis pidana denda subsider pidana penjara, mulai dari denda sebesar Rp 700 ribu subsider satu bulan penjara, hingga Rp 3 juta subsider dua bulan penjara.... Read More
13 May 2020Faizah Sururi

05

Apr2020
[ Rilis Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) ] Catatan Bagi Para Yang Mulia Yang Akan Memilih Ketua Mahkamah Agung yang Baru
Ketua Mahkamah Agung (MA) saat ini, Prof. Dr. M. Hatta Ali akan genap berusia 70 tahun pada Selasa, 7 April 2020 dan dengan demikian resmi memasuki usia pensiun sebagai Hakim Agung sekaligus Ketua Mahkamah MA. Ketua MA yang baru akan dipilih oleh 48 orang Hakim Agung pada Senin, ... Read More
5 April 2020Faizah Sururi

05

Apr2020
[ Media Rilis Masyarakat Sipil ] Pemerintah Tidak Jelas Soal PSBB, Tindakan Kepolisian Melakukan Penangkapan atas dasar PSBB Melanggar Hukum
Diketahui Polda Metro Jaya menangkap 18 orang di Jakarta Pusat pada Jumat malam 3 April 2010. Menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya mereka diduga melanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan/atau Pasal 218 KUHP. Terhadap ke-18 orang ... Read More
5 April 2020Faizah Sururi

05

Apr2020
[ PRESS RELEASE ] Notes to Your Excellencies Who Will Elect the New Chief Justice
by Coalition of Judiciary Monitors (KPP) The current Chief Justice, Prof. Dr. M. Hatta Ali, will turn 70 years old on Tuesday, 7 April 2020, and thus will officially enter retirement age as a Justice of the Supreme Court and the Chief Justice. The new Chief Justice will ... Read More
5 April 2020Faizah Sururi

03

Apr2020
[ RILIS UNTUK SEGERA, ALIANSI NASIONAL REFORMASI KUHP ] Tunda Pembahasan RKUHP, Bukti Kepedulian Presiden Jokowi dan DPR pada Penderitaan Rakyat
Berita tentang DPR yang akan mengesahkan RKUHP dalam seminggu merupakan kabar yang memprihatinkan. Langkah tersebut jelas tidak menunjukkan niat baik Pemerintah maupun DPR. Masih menjadi catatan, sebelumnya DPR menunjukkan ketidakpekaannya dengan meminta tes Covid-19 bagi anggota dan keluarganya. Berita tentang rencana DPR mengesahkan RKUHP dalam sepekan di masa ... Read More
3 April 2020Faizah Sururi

30

Mar2020
[ Rilis Media ] Bersama Mencegah Covid-19, Majelis Hakim Harus Maksimalkan Penggunaan Hukuman Non-Pemenjaraan
Di tengah upaya pencegahan pandemi COVID-19, majelis hakim dituntut untuk lebih banyak menggunakan opsi alternatif pemidanaan non-pemenjaraan. Upaya ini dapat membantu mengurangi jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di dalam Rutan/Lapas yang sudah mengalami overcrowding dan mencegah terjadinya potensi penularan COVID-19 di dalam Rutan/Lapas. Dalam melaksanakan ... Read More
30 March 2020Faizah Sururi

27

Mar2020
[ Rilis Media ] Kumham Tak Bisa Sendiri Hadapi Covid-19 Sistem Peradilan Pidana Harus Terpadu
Koalisi mencatat beberapa solusi mengenai masalah penahanan di tengah kondisi pandemi. Selain itu, masalah penahanan dalam perubahan KUHAP ke depan, perlu memastikan adanya mekanisme kontrol dan pengawasan yang lebih ketat dan detail terkait penahanan, hal ini bisa dimulai dengan mamasukkan sistem hakim pemeriksaan pendahuluan (judicial scrutiny) dalam Rancangan ... Read More
27 March 2020Faizah Sururi

22

Mar2020
[ Rilis Koalisi Pemantau Peradilan ] MENDESAK LEMBAGA PERADILAN MENUNDA PERSIDANGAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 & LEPASKAN SEBAGIAN TAHANAN
Per Sabtu 21 Maret 2020 pukul 16.00 WIB, Achmad Yurianto selaku Juru Bicara Pemerintah RI untuk penanganan Coronavirus disease (COVID-19) menyatakan bahwa 450 orang positif COVID-19, 38 orang meninggal dunia dan 20 orang sembuh. Terdapat penambahan kasus baru sebanyak 81 orang, kematian sejumlah 6 orang dan pasien sembuh ... Read More
22 March 2020Faizah Sururi

18

Mar2020
[ Rilis Media ] Covid-19, Suara Difabel: Jangan Lupakan Kami!
Dalam situasi pandemik Covid-19 yang membahayakan ini, penyandang disabilitas/difabel merupakan bagian yang paling rentan dalam masyarakat. Seringkali anggota kelompok kami memiliki kerentanan berlapis, ketika yang bersangkutan sekaligus adalah anak-anak, orang tua, dan juga perempuan difabel yang sedang hamil. Sayangnya, kerentanan difabel dalam situasi ini belum ... Read More
18 March 2020Faizah Sururi

17

Mar2020
[ Rilis Media ] COVID-19, MENDESAK PERLINDUNGAN TERHADAP TAHANAN
Pandemi Coronavirus disease (COVID-19) sedang menjalar ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data tercatat per 16 Maret 2020 telah terdapat 134 kasus positif (data Kementerian Kesehatan RI) dan telah menyebar di 8 Provinsi di Indonesia. Provinsi DKI Jakarta adalah daerah dengan kasus positif COVID-19 terbanyak dan menjadi daerah ... Read More
17 March 2020Faizah Sururi
2019-LeIP Screen-Diskusi Publik-Rev

30

Sep2019
[ Siaran Pers ] Diskusi Publik “Mewujudkan Sistem Eksekusi Putusan Perdata yang Efektif dan Efisien”
Jakarta, 30 September 2019 “Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Melalui Eksekusi Perdata yang Efektif dan Efisien” Putusan sengketa perdata harus dilaksanakan, baik dalam kondisi sukarela maupun upaya paksa eksekusi, karena sejatinya hal tersebut merupakan upaya merealisasikan hak keperdataan warga negara. Demikian salah satu pokok pikiran yang akan disampaikan ... Read More
30 September 2019Faizah Sururi

26

Apr2018
Press Release – “Triumvirat Pengawasan: Mampukah Mengubah Citra Pengadilan?”
Press Release Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) "Triumvirat Pengawasan: Mampukah Mengubah Citra Pengadilan?" Kamis 26 April 2018, Mahkamah Agung (MA) memiliki Wakil Ketua Non Yudisial yang baru, yaitu Hakim Agung Sunarto. Hakim Agung Sunarto mendapat 24 suara dan mengungguli lawannya Hakim Agung Andi Samsan Nganro yang ... Read More
26 April 2018Faizah Sururi

05

Apr2017
Menginjak-injak Putusannya sendiri, Sikap Mahkamah Agung Mengecewakan
Setelah sehari sebelumnya masyarakat disuguhi tontonan memalukan kekisruhan bahkan diwarnai kekerasan dalam rapat DPD, polemik pemilihan Ketua DPD justru kemudian diamini oleh MA yang melantik Ketua DPD baru hasil pemilihan yang penuh sengketa tersebut. Sikap MA ini mengecewakan, mengingat sehari sebelumnya MA pula yang membatalkan putusan DPD tentang pergantian pimpinan ... Read More
5 April 2017Faizah Sururi

04

Aug2016
Urgensi Pengisian Posisi Baru Sekretaris Mahkamah Agung
Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurachman, yang sedang disorot karena dugaan kasus korupsi di MA, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekretaris MA dan dari status pegawai negeri sipil. Surat pengunduran diri sebagai Sekretaris MA yang diajukan kepada Presiden Joko Widodo telah disetujui melalui Keputusan Presiden (Kepres). Selanjutnya terhitung 1 Agustus ... Read More
4 August 2016Liza Farihah

11

Jul2016
Komisi Yudisial, Jangan Pilih Hakim Agung yang Tidak Berkompeten dan Bermasalah
Koalisi Pemantau Peradilan Jakarta, 29 Juni 2016 Komisi Yudisial (KY) selesai menggelar seleksi wawancara yang dilakukan secara terbuka terhadap 15 (lima belas) Calon Hakim Agung. Wawancara itu merupakan proses terakhir di KY sebelum nama-nama Calon Hakim Agung terpilih diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dimintakan persetujuan. Kelimabelas ... Read More
11 July 2016Liza Farihah

11

Jul2016
Kebutuhan Calon Hakim Agung dalam Seleksi Calon Hakim Agung
Koalisi Pemantau Peradilan Jakarta, 27 Maret 2016 Saat ini Komisi Yudisial (KY) kembali membuka seleksi Calon Hakim Agung untuk mencari 8 (delapan) orang Hakim Agung dengan formasi 4 (empat) untuk Kamar Perdata; 1 (satu) untuk Kamar Pidana; 1 (satu) untuk Kamar Agama; 1 (satu) untuk Kamar ... Read More
11 July 2016Liza Farihah

21

Feb2016
Korupsi Lewat Celah Administrasi Penanganan Perkara: Urgensi Reformasi Manajemen Perkara pada MA RI
Disusun oleh: Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan (KPP), Minggu 21 Februari 2016 Tertangkap tangannya Kepala Sub-Direktorat Kasasi dan Perdata Khusus MA RI, Andri Tristianto Sutrisna,  semakin memperjelas bahwa manajemen penanganan perkara pada MA RI  masih menyimpan sejumlah permasalahan yang menyediakan celah potensial bagi ... Read More
21 February 2016Liza Farihah

08

Nov2015
Pernyataan Pers Koalisi Pemantau Peradilan “Darurat Pimpinan Komisi Yudisial, Panitia Seleksi Harus Segera Kirim Calon Pengganti”
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui 5 (lima) nama dari 7 (tujuh) nama calon Komisioner Komisi Yudisial (KY) yang diajukan oleh Panitia Seleksi (Pansel KY). Dua nama yang tidak disetujui tersebut merupakan perwakilan dari akademisi. Keputusan demikian disepakati secara aklamasi oleh ... Read More
8 November 2015Liza Farihah

28

Oct2015
Wewenang Penyadapan Komisi Yudisial
Press Release Penyadapan bukan Ranah Komisi Yudisial  Permintaan sejumlah pihak, termasuk Komisi Yudisial (KY), agar Komisi Yudisial diberi wewenang penyadapan adalah tidak tepat. KY adalah lembaga pengawas eksternal yang berwenang menegakkan kode etik & kode perilaku Hakim dan bukan menegakkan hukum pidana sehingga tidak seharusnya diberikan kewenangan melakukan upaya paksa dalam hal ... Read More
28 October 2015admin

28

Oct2015
Rekomendasi Calon Hakim Agung
Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan: Rekomendasi untuk Proses Seleksi Calon Hakim Agung oleh DPR Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Senin, 19 September 2011 Tujuan Proses Rekrutmen Hakim Agung Hal lain yang tidak boleh dilupakan dalam proses seleksi Hakim Agung ini adalah rencana MA untuk menerapkan sistem kamar. Pada ... Read More
28 October 2015admin

28

Oct2015
FPT Seleksi Komisioner KY 2015-2020 di DPR
Pernyataan Pers Koalisi Pemantau Peradilan Terkait Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) Komisioner Komisi Yudisial oleh DPR  "DPR Harus Membuka Alasan Penolakan Dua Calon Komisioner Komisi Yudisial Kepada Publik"  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan persetujuan terhadap Komisioner Komisi Yudisial (KY) yang baru. Dari 7 (tujuh) nama yang diberikan oleh ... Read More
28 October 2015admin