Gagasan mengenai perlunya pembatasan perkara yang dapat diajukan ke Mahkamah Agung (MA) sudah cukup lama dilontarkan sebagai respon atas permasalahan tunggakan perkara (case backlog) di Mahkamah Agung (MA). Gagasan-gagasan di atas berangkat dari asumsi bahwa salah satu penyebab tunggakan perkara di MA adalah karena banyaknya jumlah perkara yang masuk ke ... Read More
admin
02
Oct2015
02
Oct2015
Penanganan perkara merupakan core business Mahkamah Agung (MA) sesuai fungsinya sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, proses penanganan perkara yang efisien, efektif dan terkendali merupakan kondisi yang sangat penting yang harus dimiliki oleh MA. Kondisi ini bukan hanya dibutuhkan oleh MA sebagai pengadilan tertinggi, tetapi juga untuk dilihat ... Read More
02
Oct2015
Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa persoalan korupsi di Indonesia merupakan persoalan yang rumit untuk diselesaikan. Sedemikian banyak lini kehidupan yang terjangkit wabah korupsi, baik di lingkungan birokrasi, aparat penegak hukum dan di masyarakat . Tidak mengherankan jika saat ini masyarakat Indonesia menjadi apatis dengan upaya penegakan hukum soal korupsi. Bahkan ... Read More
02
Oct2015
Pembatasan Perkara:Strategi Mendorong Peradilan Cepat, Murah, Efisien dan Berkualitas
Gagasan mengenai perlunya pembatasan perkara yang dapat diajukan ke Mahkamah Agung (MA) sudah cukup lama dilontarkan sebagai respon atas permasalahan tunggakan perkara (case backlog) di Mahkamah Agung (MA). Selain itu, muncul ... Read More
01
Oct2015
Video dibuat oleh Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) mengenai manfaat indeks hukum (www.indekshukum.org) bagi mahasiswa hukum, akademisi, DPR, dan CSOs.
21
Sep2015
Polemik dan desas-desus seputar calon-calon yang akan digadang-gadang untuk memegang jabatan Jaksa Agung perlu disikapi secara cermat. Isu yang berkembang saat ini adalah apakah calon Jaksa Agung akan berasal dari kalangan internal (karir) atau dari eksternal (non karir). Koalisi Pemantau Peradilan telah melakukan pemetaan terhadap prestasi rezim Jaksa Agung terdahulu, ... Read More
21
Sep2015
Pilihan Panitia Kerja RUU Komisi Yudisial untuk memberikan kewenangan penyadapan kepada Komisi Yudisial adalah berlebihan. DPR melupakan khitah KY sebagai lembaga pengawas eksternal yang hanya berwenang menegakkan kode etik & kode perilaku Hakim dan bukan menegakkan hukum pidana sehingga tidak seharusnya diberikan kewenangan melakukan upaya paksa dalam hal ... Read More
21
Sep2015
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan Lembaga Negara Independen sebagai penegak hukum tindak pidana korupsi yang mana dengan sifat superbody-nya paling tidak sampai hari ini masih dipercaya publik ketimbang penegak hukum lainnya. Sebagaimana kita ketahui, pada tanggal 28 Desember 2011 masa jabatan Pimpinan Komisi KPK periode 2007-2011 akan segera berakhir. Maka, ... Read More
21
Sep2015
Konsep Ideal Peradilan Indonesia: Menciptakan Kesatuan Hukum & Meningkatkan Akses Masyarakat pada Keadilan
Kata Pengantar
Reformasi peradilan telah berjalan sejak tahun 2000. Pada masa awal reformasi peradilan, sejarah mencatat besarnya peran serta masyarakat melalui berbagai organisasi non pemerintah dalam mendorong proses reformasi peradilan, baik ... Read More
19
Sep2015
Setelah tampil di media televisi nasional, kali ini LeIP mencoba kembali eksis dengan pemikiran-pemikirannya dengan menggandeng organisasi mahasiswa di kampus FHUI sebagai mitra nya.
Tersebutlah, Arsil, kembali dinobatkan sebagai pembicara dalam diskusi yang akan diselenggarakan oleh Asian Law Student’s Association Local Chapter Universitas Indonesia. Dari begitu melonjaknya permintaan fans terhadapnya, sampai-sampai ... Read More