Konsep Demokrasi Deliberatif yang digagas oleh Jugen Habermas bukanlah konsep yang sama sekali baru dalam perbincangan akademik seputar demokrasi di Indonesia. Gagasan ini memandang bahwa setiap kebijakan publik harus diuji terlebih dahulu melalui konsultasi publik atau lewat diskursus publik dengan keberadaan “Ruang Publik”. Hal yang hendak dituju dari Demokrasi Deliberatif ... Read More
02
Oct2015
Persitegangan antara hukum rakyat dengan hukum negara telah terjadi sejak zaman pendudukan kolonial di Indonesia dan niscaya terjadi pada negara-negara yang terbentuk atas berbagai suku bangsa dengan keragaman budayanya. Persitegangan hukum yang berbeda tersebut tidak jarang berujung pada konflik horizontal maupun vertikal. Ketidakharmonisan hukum rakyat dan negara mengemuka sebagai akibat ... Read More
2 October 2015admin
02
Oct2015
Pada saat ini, pengadilan bisa dikatakan sebagai lembaga yang terbuka. Jika kita membuka situs putusan Mahkamah Agung http://putusan.mahkamahagung.go.id/, kita akan menemukan 811.654 putusan pengadilan yang dapat diunduh. Kemudian, dari 825 pengadilan di Indonesia saat ini, 750 pengadilan atau 90,91% dari jumlah pengadilan telah memiliki website. Dari 750 pengadilan yang ... Read More
2 October 2015admin
02
Oct2015
Gagasan mengenai perlunya pembatasan perkara yang dapat diajukan ke Mahkamah Agung (MA) sudah cukup lama dilontarkan sebagai respon atas permasalahan tunggakan perkara (case backlog) di Mahkamah Agung (MA). Gagasan-gagasan di atas berangkat dari asumsi bahwa salah satu penyebab tunggakan perkara di MA adalah karena banyaknya jumlah perkara yang masuk ke ... Read More
2 October 2015admin
02
Oct2015
Konsistensi dan kualitas putusan telah lama menjadi permasalahan di Mahkamah Agung (MA) dan badan pengadilan di bawahnya. Untuk menjawab permasalahan ini sejak 2003 dalam Cetak Biru Pembaruan MA, telah digariskan perlunya diterapkan sistem kamar dalam penanganan perkara. Sistem kamar adalah sistem pengelompokan para hakim agung berdasarkan keahlian masing-masing dalam kamar-kamar ... Read More
2 October 2015admin
02
Oct2015
Penanganan perkara merupakan core business Mahkamah Agung (MA) sesuai fungsinya sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, proses penanganan perkara yang efisien, efektif dan terkendali merupakan kondisi yang sangat penting yang harus dimiliki oleh MA. Kondisi ini bukan hanya dibutuhkan oleh MA sebagai pengadilan tertinggi, tetapi juga untuk dilihat ... Read More
2 October 2015admin
02
Oct2015
Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa persoalan korupsi di Indonesia merupakan persoalan yang rumit untuk diselesaikan. Sedemikian banyak lini kehidupan yang terjangkit wabah korupsi, baik di lingkungan birokrasi, aparat penegak hukum dan di masyarakat . Tidak mengherankan jika saat ini masyarakat Indonesia menjadi apatis dengan upaya penegakan hukum soal korupsi. Bahkan ... Read More
2 October 2015admin
02
Oct2015
Pembatasan Perkara:
Strategi Mendorong Peradilan Cepat, Murah, Efisien dan Berkualitas
Gagasan mengenai perlunya pembatasan perkara yang dapat diajukan ke Mahkamah Agung (MA) sudah cukup lama dilontarkan sebagai respon atas permasalahan tunggakan perkara (case backlog) di Mahkamah Agung (MA). Selain itu, muncul pula ... Read More
2 October 2015admin
01
Oct2015
Video dibuat oleh Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) mengenai manfaat indeks hukum (www.indekshukum.org) bagi mahasiswa hukum, akademisi, DPR, dan CSOs.
1 October 2015admin
21
Sep2015
Polemik dan desas-desus seputar calon-calon yang akan digadang-gadang untuk memegang jabatan Jaksa Agung perlu disikapi secara cermat. Isu yang berkembang saat ini adalah apakah calon Jaksa Agung akan berasal dari kalangan internal (karir) atau dari eksternal (non karir). Koalisi Pemantau Peradilan telah melakukan pemetaan terhadap prestasi rezim Jaksa Agung terdahulu, ... Read More
21 September 2015admin