Lima tahun sudah seleksi hakim terbengkalai akibat tidak adanya kata sepakat antara Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). Hingga kemudian di bulan Mei 2015 perwakilan IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) menggugat keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi hakim melalui permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal yang dipermasalahkan oleh IKAHI ... Read More
28
Oct2015
Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) telah lama menjadi tulang punggung reformasi peradilan di Indonesia. Sejak awal Reformasi 1998, OMSl terlibat aktif dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembaruan hukum, termasuk di lembaga peradilan.
Dalam kerangka pertukaran pengetahuan antar negara ASEAN, pada tanggal 21 Oktober 2015 USAID beberapa perwakilan masyarakat sipil ... Read More
28 October 2015admin
26
Oct2015
Sebagai tindak lanjut kegiatan pada Komponen 1 JSSP terkait dengan pengembangan organisasi dan SDM peradilan, Senin, 26 Oktober 2015, Wakil Jaksa Agung beserta jajarannya menerima kunjungan perwakilan Badiklat Hakim dan Jaksa Belanda (SSR).
Kunjungan ini dimaksudkan untuk menyampaikan hasil asesmen SSR ... Read More
26 October 2015admin
26
Oct2015
Pada tanggal 19 Oktober telah diselenggarakan Lokakarya Monitoring dan Evaluasi untuk pimpinan Balitbangdiklat Kumdil MA RI yang merupakan kerjasama antara Balitbangdiklat Kumdil MA RI dan Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR – Pusat Pelatihan Peradilan di Belanda).
26 October 2015admin
17
Oct2015
Anggaran berbasis kinerja merupakan syarat utama agar pengadilan dapat menjalankan fungsi secara optimal untuk mencapai prinsip pengadilan independen. Mahkamah Agung sebagai pelaksana fungsi administrasi, organisasi dan keuangan, telah memiliki indikator anggaran berbasis kinerja. Namun apakah indikator tersebut telah tepat atau telah merepresentasikan ... Read More
17 October 2015admin
02
Oct2015
Permasalahan kepastian hukum merupakan isu mendasar yang dihadapi dunia hukum Indonesia. Salah satu faktor penyebab ketidakpastian hukum adalah inkonsistensi putusan pengadilan yang meluas dan berakar hingga ke Mahkamah Agung (MA). Beberapa permasalahan mendasar yang terjadi di MA yang mengakibatkan inkonsistensi putusan adalah: Pertama, sistem pendistribusian perkara yang tidak mempertimbangkan kompetensi dan ... Read More
2 October 2015admin
02
Oct2015
Inkonsistensi Mahkamah Agung (MA) dalam memutus perkara (kasasi dan peninjauan kembali) merupakan masalah klasik yang secara perlahan namun pasti telah membuat MA semakin jauh dari fungsi utamanya, yaitu menjaga kesatuan penerapan hukum.
Belum (jika tidak bisa dibilang tidak) konsistennya putusanputusan MA menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat dan berdampak pada banyak hal, ... Read More
2 October 2015admin
02
Oct2015
Konsep Demokrasi Deliberatif yang digagas oleh Jugen Habermas bukanlah konsep yang sama sekali baru dalam perbincangan akademik seputar demokrasi di Indonesia. Gagasan ini memandang bahwa setiap kebijakan publik harus diuji terlebih dahulu melalui konsultasi publik atau lewat diskursus publik dengan keberadaan “Ruang Publik”. Hal yang hendak dituju dari Demokrasi Deliberatif ... Read More
2 October 2015admin
02
Oct2015
Persitegangan antara hukum rakyat dengan hukum negara telah terjadi sejak zaman pendudukan kolonial di Indonesia dan niscaya terjadi pada negara-negara yang terbentuk atas berbagai suku bangsa dengan keragaman budayanya. Persitegangan hukum yang berbeda tersebut tidak jarang berujung pada konflik horizontal maupun vertikal. Ketidakharmonisan hukum rakyat dan negara mengemuka sebagai akibat ... Read More
2 October 2015admin
02
Oct2015
Pada saat ini, pengadilan bisa dikatakan sebagai lembaga yang terbuka. Jika kita membuka situs putusan Mahkamah Agung http://putusan.mahkamahagung.go.id/, kita akan menemukan 811.654 putusan pengadilan yang dapat diunduh. Kemudian, dari 825 pengadilan di Indonesia saat ini, 750 pengadilan atau 90,91% dari jumlah pengadilan telah memiliki website. Dari 750 pengadilan yang ... Read More
2 October 2015admin









