Press Release
Penyadapan bukan Ranah Komisi Yudisial
Permintaan sejumlah pihak, termasuk Komisi Yudisial (KY), agar Komisi Yudisial diberi wewenang penyadapan adalah tidak tepat. KY adalah lembaga pengawas eksternal yang berwenang menegakkan kode etik & kode perilaku Hakim dan bukan menegakkan hukum pidana sehingga tidak seharusnya diberikan kewenangan melakukan upaya paksa dalam hal ... Read More
28
Oct2015
Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan:
Rekomendasi untuk Proses Seleksi Calon Hakim Agung oleh DPR Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat
Senin, 19 September 2011
Tujuan Proses Rekrutmen Hakim Agung
Hal lain yang tidak boleh dilupakan dalam proses seleksi Hakim Agung ini adalah rencana MA untuk menerapkan sistem kamar. Pada ... Read More
28 October 2015admin
28
Oct2015
Pernyataan Pers Koalisi Pemantau Peradilan Terkait Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) Komisioner Komisi Yudisial oleh DPR
"DPR Harus Membuka Alasan Penolakan Dua Calon Komisioner Komisi Yudisial Kepada Publik"
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan persetujuan terhadap Komisioner Komisi Yudisial (KY) yang baru. Dari 7 (tujuh) nama yang diberikan oleh ... Read More
28 October 2015admin
28
Oct2015
Lima tahun sudah seleksi hakim terbengkalai akibat tidak adanya kata sepakat antara Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). Hingga kemudian di bulan Mei 2015 perwakilan IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) menggugat keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi hakim melalui permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal yang dipermasalahkan oleh IKAHI ... Read More
28 October 2015admin
28
Oct2015
Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) telah lama menjadi tulang punggung reformasi peradilan di Indonesia. Sejak awal Reformasi 1998, OMSl terlibat aktif dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembaruan hukum, termasuk di lembaga peradilan.
Dalam kerangka pertukaran pengetahuan antar negara ASEAN, pada tanggal 21 Oktober 2015 USAID beberapa perwakilan masyarakat sipil ... Read More
28 October 2015admin
26
Oct2015
Sebagai tindak lanjut kegiatan pada Komponen 1 JSSP terkait dengan pengembangan organisasi dan SDM peradilan, Senin, 26 Oktober 2015, Wakil Jaksa Agung beserta jajarannya menerima kunjungan perwakilan Badiklat Hakim dan Jaksa Belanda (SSR).
Kunjungan ini dimaksudkan untuk menyampaikan hasil asesmen SSR ... Read More
26 October 2015admin
26
Oct2015
Pada tanggal 19 Oktober telah diselenggarakan Lokakarya Monitoring dan Evaluasi untuk pimpinan Balitbangdiklat Kumdil MA RI yang merupakan kerjasama antara Balitbangdiklat Kumdil MA RI dan Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR – Pusat Pelatihan Peradilan di Belanda).
26 October 2015admin
17
Oct2015
Anggaran berbasis kinerja merupakan syarat utama agar pengadilan dapat menjalankan fungsi secara optimal untuk mencapai prinsip pengadilan independen. Mahkamah Agung sebagai pelaksana fungsi administrasi, organisasi dan keuangan, telah memiliki indikator anggaran berbasis kinerja. Namun apakah indikator tersebut telah tepat atau telah merepresentasikan ... Read More
17 October 2015admin
02
Oct2015
Permasalahan kepastian hukum merupakan isu mendasar yang dihadapi dunia hukum Indonesia. Salah satu faktor penyebab ketidakpastian hukum adalah inkonsistensi putusan pengadilan yang meluas dan berakar hingga ke Mahkamah Agung (MA). Beberapa permasalahan mendasar yang terjadi di MA yang mengakibatkan inkonsistensi putusan adalah: Pertama, sistem pendistribusian perkara yang tidak mempertimbangkan kompetensi dan ... Read More
2 October 2015admin
02
Oct2015
Inkonsistensi Mahkamah Agung (MA) dalam memutus perkara (kasasi dan peninjauan kembali) merupakan masalah klasik yang secara perlahan namun pasti telah membuat MA semakin jauh dari fungsi utamanya, yaitu menjaga kesatuan penerapan hukum.
Belum (jika tidak bisa dibilang tidak) konsistennya putusanputusan MA menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat dan berdampak pada banyak hal, ... Read More
2 October 2015admin