Category: Press Realease

Lebih Baik Mengulangi Daripada Menyesali

03

Feb2023

[Rilis Media] Pelaksanaan Wawancara Calon Hakim Agung Ad Hoc Hak Asasi Manusia Tahun 2023 – “Lebih Baik Mengulangi Daripada Menyesali”

Pada hari Kamis, 2 Februari 2023, Komisi Yudisial (KY) menyelenggarakan wawancara terhadap 5 (lima) orang calon Hakim Agung Ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu: 1). Harnoto, S.H.; 2). Heppy Wojongkere, S.H.; 3). Lafat Akbar, S.H., M.H.; 4). M. Fatan Riyadhi, S.H., M.H.; dan 5). Dr. Ukar Priyambodo, ... Read More
3 February 2023Faizah Sururi
Flyer Buku RJ_web

01

Nov2022

Konferensi Nasional Keadilan Restoratif

“Perlu ada Sinergi Kebijakan Keadilan Restoratif di Indonesia” Jakarta, 01 November 2022—Saat ini, perdamaian antara pelaku dan korban tindak pidana adalah kabar dominan dari pelaksanaan keadilan restoratif oleh penegak hukum. Tidak salah, tetapi keadilan restoratif bukan hanya tentang perdamaian. Soal lainnya adalah, di konteks Indonesia ... Read More
1 November 2022Faizah Sururi

25

Oct2022

[MEDIA RILIS ICJR, IJRS, PUSKAPA, LEIP] “Salah-Kaprah” Penerapan RJ Tidak Akan Pernah Memberikan Keadilan Bagi Korban  

Restorative Justice yang Tidak Me-Restore dan Tidak Justice Pemberitaan tentang kesalahan fatal dalam penanganan kasus perkosaan kembali muncul ke publik. Kanal berita konde.co (24/10) memberitakan adanya kasus perkosaan seorang perempuan oleh 4 orang laki-laki pada tahun 2019, yang proses hukumnya dihentikan karena korban dikawinkan dengan ... Read More
25 October 2022Faizah Sururi

08

Dec2021

[PRESS RILIS] ICJR dan LeIP Luncurkan Terjemahan Risalah Pembahasan KUHP Belanda dan KUHP Indonesia: Pentingnya Risalah Pembahasan RUU dalam Penegakan dan Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia

ICJR dan LeIP pada 8 Desember 2021 secara resmi meluncurkan dokumen Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan KUHP Belanda dan KUHP Indonesia, yang didukung oleh TAF dan Hivos. Peluncuran buku sekaligus acara diskusi diselenggarakan secara daring dengan mengangkat tema “Pentingnya Risalah Pembahasan RUU dalam Penegakan dan Perkembangan Hukum Pidana”. ... Read More
8 December 2021Faizah Sururi

08

Nov2021

[Press Rilis – ICJR dan LeIP] Catatan terhadap Hadirnya Pedoman Kejaksaan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa

Pertama-tama kehadiran Pedoman Kejaksaan RI Nomor 18 Tahun 2021 ini perlu diapresiasi sebagai bentuk salah upaya Kejaksaan melakukan reorientasi kebijakan narkotika yang seharusnya tidak menjatuhkan pemenjaraan bagi pengguna narkotika. Pedoman ini mendorong optimalisasi penggunaan rehabilitasi dibandingkan penjatuhan pidana penjara. Namun demikian, terdapat sejumlah catatan dalam ... Read More
8 November 2021Faizah Sururi

07

Jul2021

[ PRESS RELEASE ] ICJR, IJRS, dan LeIP dukung Perpanjang Kebijakan Pemberian Hak Asimilasi di Rumah, Namun Tidak Cukup Untuk Atasi Darurat Pandemi di Rutan dan Lapas.

Berdasarkan siaran pers yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Kamis, 1 Juli 2021, disebutkan bahwa Pemerintah melalui Kemenkumham memperpanjang kebijakan pemberian hak Asimilasi di rumah bagi narapidana dan Anak dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) ... Read More
7 July 2021Faizah Sururi

02

Jul2021

[ PRESS RELEASE ] Darurat Kondisi Pandemi: ICJR, IJRS dan LeIP serukan 5 Langkah Darurat yang Perlu Dilakukan Presiden terkait Kondisi Rutan dan Lapas

Presiden Joko Widodo mengumumkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berlaku mulai 3-20 Juli 2021, namun bentuk aturan resmi pemberlakukan PPKM ini masih belum tersedia. Dalam pemberlakuan PPKM yang diumumkan tersebut, terdapat sejumlah kegiatan yang dibatasi untuk dilakukan dan juga terdapat target mengenai pencapaian vaksinasi sebesar 70% ... Read More
2 July 2021Faizah Sururi

07

May2021

[ Rilis Aliansi Nasional Reformasi KUHP ] – Dialog Masyarakat Aliansi Nasional Reformasi KUHP: Pemerintah Harus Membuka Informasi Pembahasan Perubahan RKUHP Secara Partisipatif

Pada 6 Mei 2021, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyelenggarakan Dialog Masyarakat dengan tema “RKUHP: Hukum Untuk Siapa?”. Dialog Masyarakat ini diselenggarakan untuk merespon adanya rangkaian diskusi yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM tentang RKUHP di berbagai wilayah di Indonesia diantaranya di Medan, Semarang, Bali, Yogyakarta, Ambon, Makassar, ... Read More
7 May 2021Faizah Sururi

12

Mar2021

[ Press Release – Aliansi Nasional Reformasi KUHP ] Pemerintah Beralasan Revisi UU ITE Tidak Masuk Prolegnas Karena RKUHP, Aliansi: Langkah Mundur!

Menteri Hukum dan HAM pada 9 Maret 2021 menjelaskan alasan UU ITE tidak masuk Prolegnas 2021. Beliau mengatakan karena pemerintah masih terus menjaring masukan publik untuk kajian UU ITE, selain itu juga pemerintah tengah melakukan sosialisasi RKUHP, sehingga Revisi UU ITE tidak masuk dalam Prolegnas karena keterkaitannya dengan ... Read More
12 March 2021Faizah Sururi

10

Mar2021

[ Rilis Media Aliansi Nasional Reformasi KUHP ] Pembahasan RKUHP Jangan Asal Cepat: Harus Ada Evaluasi Komprehensif, Berbasis Data dan Melibatkan Tidak Hanya Ahli Hukum Pidana.

Pemerintah mengusulkan RKUHP untuk masuk kembali dalam Prolegnas Prioritas 2021 pada bulan Juli atau Agustus 2021. Berbagai perwakilan pemerintah menyatakan RKUHP agar dapat disahkan tahun ini. Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengingatkan RKUHP tidak dapat disahkan begitu saja, masih ada PR pembahasan di DPR yang harus bisa diakses publik. ... Read More
10 March 2021Faizah Sururi