Tanggal 28 September 1998 merupakan salah satu momentum penting terkait pengakuan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Pada hari tersebut, Indonesia secara resmi mulai mengakui keberlakuan aturan-aturan anti penyiksaan dalam Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) di Indonesia dengan meratifikasi ... Read More
Category: Pusat Data
17
Mar2025
Pada 25 Mei 2023 Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 26/PUU-XXI/2023 telah memutus Pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) khusus terkait frase “Departemen Keuangan” inkonstitusional secara bersyarat. ... Read More
17 March 2025Faizah Sururi
21
Feb2025
Pada Kamis (20/2), Presiden Prabowo mengundang para hakim ke Istana Negara. Pertemuan ini terjadi sehari setelah Presiden menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim dalam acara peluncuran Laporan Tahunan Mahkamah Agung pada 19 Februari 2025. Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra ... Read More
21 February 2025Faizah Sururi
21
Feb2025
Pada penghujung Tahun 2024 ini, Jurnal Dictum kembali hadir menemui Pembaca dengan mengusung tema: “Penyiksaan”. Isu penyiksaan dalam proses peradilan pidana masih menjadi masalah serius dalam penegakan hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia di Indonesia. Padahal, praktik penyiksaan bertentangan dengan aturan HAM dalam konstitusi Indonesia, yaitu Pasal 28G ... Read More
21 February 2025Faizah Sururi
16
Jan2025
Pada hari Selasa, 14 Januari 2025, Kejaksaan Agung menangkap RS, mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, atas dugaan keterlibatannya dalam kasus penjatuhan vonis bebas terhadap Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam kasus tersebut, RS diduga menerima uang sebesar 20.000 dolar Singapura dari ED (Hakim Ketua Majelis) dan 43.000 ... Read More
16 January 2025Faizah Sururi
01
Oct2024
On September 26, 2024, there was a media release which essentially announce that judges in Indonesia will take leave collectively on October 7-11, 2024. This action was motivated by the tension among Indonesian judges over the many problems they are facing, from the amount of judges' salary which ... Read More
1 October 2024Faizah Sururi
17
Apr2024
On April 4, 2024, a panel of judges at the Jepara District Court read out its verdict over case No. 14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa in which Daniel Tangkilisan sat as the defendant. The Jepara District Court decided that Daniel is guilty of committing crime described as "disseminating information aimed at inflicting ... Read More
17 April 2024Faizah Sururi
17
Apr2024
Pada tanggal 4 April 2024, Pengadilan Negeri (PN) Jepara membacakan putusan atas perkara No. 14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa dengan terdakwa Daniel Frits Tangkilisan. Majelis Hakim PN Jepara memutus bahwa Daniel bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ... Read More
17 April 2024Faizah Sururi
23
Mar2024
Pada hari Kamis, 21 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan Putusan No. 78/PUU-XXI/2023 yang salah satunya memutuskan bahwa pasal “berita bohong”, yaitu Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946, bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan ini merupakan putusan judicial ... Read More
23 March 2024Faizah Sururi
23
Mar2024
On Thursday, March 21, 2024, the Indonesian Constitutional Court (MK), through the Decision No. 78/PUU-XXI/2023, declared Article 14 and Article 15 of Law No. 1/1946 which regulate distribution of “fake news” unconstitutional as the provisions were incompatible with Article 28D of the 1945 Constitution of Indonesia. This judicial ... Read More
23 March 2024Faizah Sururi