Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan kerusakan lingkungan hidup. Posisi hakim sangat strategis untuk mengimplementasikan kerangka hukum yang ada guna melindungi lingkungan hidup. Melalui putusannya, hakim dapat mencegah terjadi atau meluasnya kerusakan lingkungan hidup, misalnya melalui putusan hakim pada peradilan tata usaha negara yang membatalkan surat ... Read More
Category: Kertas Kebijakan
31
Dec2022
02
Oct2019
Penyusunan Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia bermula dari kegelisahan melihat banyaknya permohonan eksekusi yang belum selesai atau masih terus berproses di pengadilan. Terhambatnya eksekusi tidak hanya berpengaruh kepada kepuasan para pihak dan kepercayaan publik terhadap pengadilan, tetapi juga kepastian hukum, keadilan dan kredibilitas Indonesia ... Read More
10
Oct2018
Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (Indonesian Institute for Independent Judiciary) was established in January 12, 1999. Reformation in 1998 brought fresh air for the development of social movement that encouraged democracy and better governance that upheld transparency, participation and rule of law principles.
Concerns over the importance of judicial ... Read More
17
Jan2018
Rekomendasi Indonesian Judicial Reform Forum 2018
Senin, 15 Januari 2018 merupakan hari pertama sebuah forum besar tentang Peradilan Indonesia berdiri. Sebuah Konferensi yang diberi nama Indonesian Judicial Reform Forum terselenggara selama 2 (dua) hari berturut-turut di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Acara yang dihadiri lebih dari 200 orang setiap harinya, meyakinkan ... Read More
08
May2017
Mahkamah Agung memiliki fungsi untuk menjaga kesatuan hukum dan konsistensi putusan. Dalam menjalankan fungsinya ini, Mahkamah Agung mengalami berbagai tantangan dimana salah satunya adalah tingginya arus perkara ke Mahkamah Agung. Tingginya arus perkara ke Mahkamah Agung berdampak pada menumpuknya perkara di Mahkamah Agung, menurunnya produktivitas Hakim Agung dalam memutus, sampai ... Read More
02
Mar2017
LeIP menyusun Kertas Kerja Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan pada tahun 2016 dengan dukungan dari Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ). Kertas kerja ini dibuat karena LeIP menganggap manajemen pengetahuan khususnya di sektor peradilan sangat penting karena ikut mempengaruhi kepastian hukum, konsistensi putusan, dan perkembangan hukum. Selain itu, perlu untuk ... Read More
02
Oct2015
Penanganan perkara merupakan core business Mahkamah Agung (MA) sesuai fungsinya sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, proses penanganan perkara yang efisien, efektif dan terkendali merupakan kondisi yang sangat penting yang harus dimiliki oleh MA. Kondisi ini bukan hanya dibutuhkan oleh MA sebagai pengadilan tertinggi, tetapi juga untuk dilihat ... Read More