Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) adalah organisasi masyarakat sipil non-profit yang bergerak di bidang penelitian dan advokasi terhadap reformasi peradilan melalui penguatan supremasi hukum dan pemajuan hak asasi manusia di institusi peradilan. Berkaitan dengan persidangan atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat di Paniai, LeIP ... Read More
Category: Info Peradilan
07
Dec2022
27
Oct2016
Sejarah Mahkamah Agung dapat ditelusuri dari warisan-warisan yang ditinggalkan para pemimpinnnya. Mulai dari Kusuma Atmadja sampai Hatta Ali, Ketua Mahkamah Agung memimpin Mahkamah Agung melewati zaman revolusi fisik, orde lama, orde baru dan reformasi. Para Ketua Mahkamah Agung, dengan caranya masing-masing, mengubah arah Mahkamah Agung, dari suatu lembaga yang tertutup ... Read More
27
Oct2016
Data yang disajikan adalah jumlah pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dari 4 (empat) lingkungan peradilan (peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer). Sumber data diperoleh dari Laporan Tahunan masing-masing Direktorat Jenderal dan website Direktorat Jenderal Badan Peradilan.
Download PDF
27
Oct2016
Data yang disajikan adalah jumlah personil peradilan dari Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan peradilan di bawahnya (peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer). Sumber data diperoleh Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015.
Download PDF
27
Oct2016
Data yang disajikan adalah klasifikasi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Baik Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri memiliki kelas dan tipe masing-masing yang disesuaikan dengan kriteria tertentu. Sumber data diperoleh dari Buku I tentang Peradilan Umum.
Download PDF
30
Aug2016
30
Mar2016
Para penegak hukum, termasuk Mahkamah Agung (MA) masih keliru memahami Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Mereka lebih menekankan pada usur kerugian Negara daripada unsur memperkaya diri sendiri. Seharusnya, cara pembuktiannya ... Read More
15
Mar2016
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah memasukan Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim (RUU JH) ke dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2016. RUU JH berada pada urutan 16 dari 40 RUU prioritas.[1] Kesepakatan itu diambil pada rapat Panja Prolegnas, Rabu (20/1/2016).[2] RUU tersebut diharapkan mampu menjawab ... Read More
16
Nov2015
Aplikasi "Audio to Text Recording" atau ATR diusulkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015. Aplikasi ini dimanfaatkan untuk merekam proses persidangan, kemudian suara rekaman dapat langsung diubah menjadi tulisan. ATR menyabet juara pertama inovasi yang digelar untuk pertama kali di Mahkamah Agung.
Ide membuat ... Read More
04
Nov2015
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya menyetujui 5 dari 7 calon Komisioner Komisi Yudisial (KY) yang diusulkan presiden. Persetujuan tersebut diambil dalam rapat pleno Komisi III DPR, Selasa, 20 Oktober 2015, setelah sebelumnya melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon.[1] ... Read More
- Previous
- 1
- 2