Category: Laporan Penelitian

Cover Kumpulan Putusan-putusan Penting (Landmark Decisions) Penerapan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)

08

Mar2024
Dalam konsep Hak Asasi Manusia (HAM), negara adalah pemegang kewajiban (duty bearer) dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, baik warga negara, maupun setiap orang dalam wilayah negara tersebut. Sebagai salah satu cabang kekuasaan negara yang menjalankan fungsi yudisial, pengadilan juga seharusnya melaksanakan kewajiban tersebut dalam pelaksanaan ... Read More
8 March 2024Faizah Sururi
Kertas Kebijakan Penguatan Manajemen Perkara Lingkungan Hidup_Page_01

31

Dec2022
Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan kerusakan lingkungan hidup. Posisi hakim sangat strategis untuk mengimplementasikan kerangka hukum yang ada guna melindungi lingkungan hidup. Melalui putusannya, hakim dapat mencegah terjadi atau meluasnya kerusakan lingkungan hidup, misalnya melalui putusan hakim pada peradilan tata usaha negara yang membatalkan surat ... Read More
31 December 2022Faizah Sururi
Ringkasan Putusan Terpilih Perkara Lingkungan Hidup_Page_001

31

Dec2022
Pengadilan sebagai salah satu instrumen penegakan hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam yang baik berjalan di Indonesia. MA telah menerbitkan beberapa regulasi yang mendorong agar perkara lingkungan dan sumber daya alam perlu ditangani secara khusus. Selain itu, MA juga telah ... Read More
31 December 2022Faizah Sururi
WhatsApp Image 2022-11-28 at 08.02.42

30

Nov2022
Jaminan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi telah lama diakui oleh komunitas internasional dan menjadi bagian dari hukum nasional di Indonesia. Namun, saat ini Indonesia menghadapi tantangan dengan memburuknya perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia. Sejumlah studi yang dilakukan elemen masyarakat sipil secara umum telah menguraikan tentang ekspresi yang sah (legitimate ... Read More
30 November 2022Faizah Sururi
Flyer Buku RJ_web

01

Nov2022
“Perlu ada Sinergi Kebijakan Keadilan Restoratif di Indonesia” Jakarta, 01 November 2022—Saat ini, perdamaian antara pelaku dan korban tindak pidana adalah kabar dominan dari pelaksanaan keadilan restoratif oleh penegak hukum. Tidak salah, tetapi keadilan restoratif bukan hanya tentang perdamaian. Soal lainnya adalah, di konteks Indonesia ... Read More
1 November 2022Faizah Sururi
Infografis-PERMA Persidangan Pidana Online-FA-01

10

Dec2020
Pada awal Maret 2020, pasien pertama COVID-19 ditemukan di Indonesia. Sejak saat itu jumlah temuan harian COVID-19 terus bertambah. Untuk mencegah semakin banyaknya penularan, sejak April 2020 Pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah di Indonesia yang masih berlangsung hingga saat ini. Namun demikian, angka ... Read More
10 December 2020Faizah Sururi
0001

07

May2020
Salah satu agenda pembaruan Mahkamah Agung adalah untuk melakukan percepatan, peningkatan kualitas, dan konsistensi penyelesaian penanganan perkara. Berbagai upaya telah dan terus dilakukan oleh MA untuk dapat mewujudkan proses penyelesaian perkara yang tidak hanya cepat, tetapi juga transparan, konsisten dan tepat waktu. Pada 29 Desember ... Read More
7 May 2020Faizah Sururi
Cover Depan

02

Oct2019
Penyusunan Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia bermula dari kegelisahan melihat banyaknya permohonan eksekusi yang belum selesai atau masih terus berproses di pengadilan. Terhambatnya eksekusi tidak hanya berpengaruh kepada kepuasan para pihak dan kepercayaan publik terhadap pengadilan, tetapi juga kepastian hukum, keadilan dan kredibilitas Indonesia ... Read More
2 October 2019Faizah Sururi
Cover Arus Perkara

08

May2017
Mahkamah Agung memiliki fungsi untuk menjaga kesatuan hukum dan konsistensi putusan. Dalam menjalankan fungsinya ini, Mahkamah Agung mengalami berbagai tantangan dimana salah satunya adalah tingginya arus perkara ke Mahkamah Agung. Tingginya arus perkara ke Mahkamah Agung berdampak pada menumpuknya perkara di Mahkamah Agung, menurunnya produktivitas Hakim Agung dalam memutus, sampai ... Read More
Implementasi Sistem Kamar

18

Apr2017
Penerapan sistem kamar pada Mahkamah Agung RI (MA) telah memasuki tahun ke empat sejak ditetapkan secara resmi melalui SK KMA No. 142/KMA/SK/IX/2011 pada September tahun 2011. Dalam rentang waktu tersebut, berbagai langkah perubahan telah ditempuh oleh MA untukmengimplementasikan sistem kamar secara penuh, sekaligus merespon segala dinamika yang muncul di awal ... Read More
18 April 2017Faizah Sururi