Jaminan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi telah lama diakui oleh komunitas internasional dan menjadi bagian dari hukum nasional di Indonesia. Namun, saat ini Indonesia menghadapi tantangan dengan memburuknya perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia. Sejumlah studi yang dilakukan elemen masyarakat sipil secara umum telah menguraikan tentang ekspresi yang sah (legitimate ... Read More
Category: Laporan Penelitian
30
Nov2022
01
Nov2022
“Perlu ada Sinergi Kebijakan Keadilan Restoratif di Indonesia”
Jakarta, 01 November 2022—Saat ini, perdamaian antara pelaku dan korban tindak pidana adalah kabar dominan dari pelaksanaan keadilan restoratif oleh penegak hukum. Tidak salah, tetapi keadilan restoratif bukan hanya tentang perdamaian. Soal lainnya adalah, di konteks Indonesia ... Read More
10
Dec2020
Pada awal Maret 2020, pasien pertama COVID-19 ditemukan di Indonesia. Sejak saat itu jumlah temuan harian COVID-19 terus bertambah. Untuk mencegah semakin banyaknya penularan, sejak April 2020 Pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah di Indonesia yang masih berlangsung hingga saat ini. Namun demikian, angka ... Read More
07
May2020
Salah satu agenda pembaruan Mahkamah Agung adalah untuk melakukan percepatan, peningkatan kualitas, dan konsistensi penyelesaian penanganan perkara. Berbagai upaya telah dan terus dilakukan oleh MA untuk dapat mewujudkan proses penyelesaian perkara yang tidak hanya cepat, tetapi juga transparan, konsisten dan tepat waktu.
Pada 29 Desember ... Read More
02
Oct2019
Penyusunan Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia bermula dari kegelisahan melihat banyaknya permohonan eksekusi yang belum selesai atau masih terus berproses di pengadilan. Terhambatnya eksekusi tidak hanya berpengaruh kepada kepuasan para pihak dan kepercayaan publik terhadap pengadilan, tetapi juga kepastian hukum, keadilan dan kredibilitas Indonesia ... Read More
08
May2017
Mahkamah Agung memiliki fungsi untuk menjaga kesatuan hukum dan konsistensi putusan. Dalam menjalankan fungsinya ini, Mahkamah Agung mengalami berbagai tantangan dimana salah satunya adalah tingginya arus perkara ke Mahkamah Agung. Tingginya arus perkara ke Mahkamah Agung berdampak pada menumpuknya perkara di Mahkamah Agung, menurunnya produktivitas Hakim Agung dalam memutus, sampai ... Read More
18
Apr2017
Penerapan sistem kamar pada Mahkamah Agung RI (MA) telah memasuki tahun ke empat sejak ditetapkan secara resmi melalui SK KMA No. 142/KMA/SK/IX/2011 pada September tahun 2011. Dalam rentang waktu tersebut, berbagai langkah perubahan telah ditempuh oleh MA untukmengimplementasikan sistem kamar secara penuh, sekaligus merespon segala dinamika yang muncul di awal ... Read More
02
Mar2017
LeIP menyusun Kertas Kerja Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan pada tahun 2016 dengan dukungan dari Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ). Kertas kerja ini dibuat karena LeIP menganggap manajemen pengetahuan khususnya di sektor peradilan sangat penting karena ikut mempengaruhi kepastian hukum, konsistensi putusan, dan perkembangan hukum. Selain itu, perlu untuk ... Read More
30
Jan2017
Judicial Sector Support Programme (JSSP) yaitu program tiga tahun dari 2014 sampai dengan 2017 yang didukung oleh Kedutaan Besar Belanda dan dikelola oleh Center for International Legal Cooperation (CILC) di Den Haag, bekerjasama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) di Jakarta.
Salah satu dari dukungan institusional ini adalah kegiatan penelitian SOCIOLEGAL untuk tema Hukum Tata ... Read More