Dalam konsep Hak Asasi Manusia (HAM), negara adalah pemegang kewajiban (duty bearer) dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, baik warga negara, maupun setiap orang dalam wilayah negara tersebut. Sebagai salah satu cabang kekuasaan negara yang menjalankan fungsi yudisial, pengadilan juga seharusnya melaksanakan kewajiban tersebut dalam pelaksanaan ... Read More
Category: Laporan Penelitian
08
Mar2024
31
Dec2022
Secara khusus, perlindungan hak asasi manusia oleh negara merupakan pelaksanaan dari konsep negara hukum (rule of law atau rechtstaat) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal ini diatur pula secara khusus dalam konstitusi Indonesia melalui Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang mengatur bahwa “Perlindungan, ... Read More
31
Dec2022
Pemajuan, penghormatan dan perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pilar dasar negara Hukum. Indonesia, sebagai negara yang mengakui dirinya adalah negara hukum, juga sudah mengakui pentingnya penegakan HAM dalam perangkat hukum nasional. Setidaknya, hal tersebut terlihat dari diaturnya secara khusus ketentuan-ketentuan terkait HAM dalam UUD tahun 1945, ... Read More
31
Dec2022
Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional dan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki kewajiban untuk melaksanakan hak asasi manusia. Diratifikasinya berbagai konvensi internasional hak asasi manusia juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjalankan kewajiban yang tertuang di dalamnya. Kewajiban ini mengikat seluruh cabang kekuasaan negara yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. ... Read More
31
Dec2022
Hak Asasi Manusia (HAM) telah melewati babakan sejarah yang panjang. Diskusi mengenainya telah dimulai jauh sejak Abad Pencerahan, hingga akhirnya lahir berbagai deklarasi dan kovenan internasional pasca dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB): Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (1948); Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (1966); Kovenan Internasional tentang ... Read More
31
Dec2022
Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan kerusakan lingkungan hidup. Posisi hakim sangat strategis untuk mengimplementasikan kerangka hukum yang ada guna melindungi lingkungan hidup. Melalui putusannya, hakim dapat mencegah terjadi atau meluasnya kerusakan lingkungan hidup, misalnya melalui putusan hakim pada peradilan tata usaha negara yang membatalkan surat ... Read More
31
Dec2022
Pengadilan sebagai salah satu instrumen penegakan hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam yang baik berjalan di Indonesia. MA telah menerbitkan beberapa regulasi yang mendorong agar perkara lingkungan dan sumber daya alam perlu ditangani secara khusus. Selain itu, MA juga telah ... Read More
30
Nov2022
Jaminan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi telah lama diakui oleh komunitas internasional dan menjadi bagian dari hukum nasional di Indonesia. Namun, saat ini Indonesia menghadapi tantangan dengan memburuknya perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia. Sejumlah studi yang dilakukan elemen masyarakat sipil secara umum telah menguraikan tentang ekspresi yang sah (legitimate ... Read More
01
Nov2022
“Perlu ada Sinergi Kebijakan Keadilan Restoratif di Indonesia”
Jakarta, 01 November 2022—Saat ini, perdamaian antara pelaku dan korban tindak pidana adalah kabar dominan dari pelaksanaan keadilan restoratif oleh penegak hukum. Tidak salah, tetapi keadilan restoratif bukan hanya tentang perdamaian. Soal lainnya adalah, di konteks Indonesia ... Read More
10
Dec2020
Pada awal Maret 2020, pasien pertama COVID-19 ditemukan di Indonesia. Sejak saat itu jumlah temuan harian COVID-19 terus bertambah. Untuk mencegah semakin banyaknya penularan, sejak April 2020 Pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah di Indonesia yang masih berlangsung hingga saat ini. Namun demikian, angka ... Read More