Mentari Anjhanie Ramadhianty (Mentari) bergabung dengan LeIP sebagai peneliti magang pada tahun 2021 dan peneliti paruh waktu pada tahun 2022 sebelum akhirnya bergabung sebagai peneliti tetap pada September 2022. Mentari merupakan lulusan Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera dengan peminatan konstitusi dan legisprudensi pada tahun 2022. Sebagai peneliti, Mentari berfokus pada isu-isu terkait gender dan hubungan antar-lembaga negara. Ketertarikan pada isu tersebut ditunjukkan di antaranya dengan tulisan tugas akhir magang di LeIP pada 2021, yang berlanjut menjadi topik skripsi program S1 Hukum di Jentera pada 2022, yaitu membaca putusan pengadilan pada kasus Baiq Nuril dengan feminist legal method.
Penelitian/Kegiatan
Selama bergabung dengan LeIP, Mentari telah terlibat dalam penelitian dan kegiatan, antara lain:
Rapporteur pada salah satu panel dalam workshop “Development of Environmental Democracy and Public Participation in Natural Resources Management” yang diselenggarakan oleh LeIP bekerja sama dengan Kedutaan Norwegia (2021);
Penelitian terkait justice collaborator, whistleblower, dan perlindungan saksi (2022);
Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Keadilan Restoratif dalam Kelompok Kerja (Pokja) Keadilan Restoratif Kemenko Polhukam (2022 – 2023);
Pemantauan persidangan pelanggaran HAM berat di Paniai (2022 – 2023);
Penelitian terkait demarkasi pelanggaran teknis yudisial dan non-teknis yudisial oleh hakim (2022-2023);
Asistensi Tim Penghubung-Ahli Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (2023);
Asistensi Perancangan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan dalam Penyelenggaraan Perkara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (SK No. 204/KMA/SK.HK2/X/2023) (2023);
Pemantauan seleksi Calon Hakim Agung pada Komisi Yudisial dan fit and proper test oleh DPR (2023 dan 2024);
Penyusunan modul dan pelaksanaan pelatihan “Socio-Legal Approach in Criminal Law” untuk akademisi, hakim, dan jaksa (2024);
Penelitian “Simetri Publik dan Privasi: Menyeimbangkan Pelindungan Data Pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Publikasi Putusan Pengadilan”, (2025).
Publikasi
Mengoptimalkan Zipper System Keterwakilan Perempuan, Rumah Pemilu, 2021;
