DSC_1523-copy-2-2

INDAH MUTIA, S.H.

Peneliti


Indah Mutia (Indah) bergabung dengan LeIP pada Februari 2025 dan resmi berstatus sebagai peneliti pada Mei 2025. Sebelum bergabung dengan LeIP, Indah bekerja selama dua tahun sebagai Asisten Peneliti pada Tim Asistensi Pembaruan Peradilan/Judicial Reform Team Office (JRTO) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Indah merupakan lulusan Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera dengan konsentrasi pada Hukum Konstitusi dan Legisprudensi pada tahun 2023. Sebagai peneliti, Indah berfokus pada isu-isu terkait legal drafting dan advokasi kebijakan, khususnya di bidang pembaruan hukum dan peradilan.

Penelitian/Kegiatan

Selama bergabung dengan LeIP, Indah terlibat dalam beberapa penelitian dan kegiatan, antara lain:

  • Penelitian tentang Transformasi Kelembagaan Pengadilan Pajak Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XXI/2023 (2025);
  • Penelitian terkait prinsip dan praktik perlindungan Hak Asasi Manusia dalam kasus-kasus perampasan tanah (land-grabbing) di Peradilan Tata Usaha Negara (2025);

Sebelum bergabung dengan LeIP, Indah terlibat dalam beberapa penelitian atau kegiatan semasa bekerja di JRTO, antara lain:

  • Evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI 2010–2035 (2023 – 2024);
  • Penyusunan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2025–2029 (2024);
  • Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 terkait Tata Cara Restitusi (2024);
  • Revitalisasi Sistem Pengawasan (SIWAS) bersama Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI (2024);
  • Indeksasi putusan pengadilan dan penyusunan Kertas Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Peradilan oleh American Bar Association Rule of Law Initiative (2024);
  • Penelitian terkait kepatuhan Indonesia terhadap 6 (enam) instrumen hukum Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang relevan dengan proses aksesi Indonesia ke OECD oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan PT Archipel Prime Advisory (2024);
  • Asisten peneliti pada studi kasus pencegahan perkawinan anak di Indonesia oleh Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) (2024);
  • Asesor Indeks Integritas Bisnis Lestari oleh Transparency International Indonesia (TII) (2024);
  • Penyusunan Program Mentorship Badan Perhimpunan Hakim Perempuan di Indonesia (BPHPI) (2024 – 2025).

Publikasi