Kusuma Atmadja lahir di Purwakarta, 8 September 1898 dan meninggal di Jakarta, 11 Agustus 1952. Beliau memperoleh gelar diploma dari Rechtsschool1 pada tahun 1913. Kariernya di dunia pengadilan dimulai sebagai pegawai yang diperbantukan pada Pengadilan di Bogor (1919). Pada tahun 1919, beliau melanjutkan pendidikan hukumnya di Universitas Leiden, Belanda dan mendapat gelar Doctor in de recht geleerheid pada tahun 1922. Kembali ke Hindia Belanda, beliau dipercaya menjadi hakim di Raad Van Justitie (setingkat Pengadilan Tinggi) Batavia dan setelahnya diangkat menjadi Voor Zitter Landraad (Ketua Pengadilan Negeri) di Indramayu. Pada masa penjajahan Jepang, beliau pernah menjabat Ketua Tihoo Hooin (Pengadilan Negeri) di Semarang, Hakim Pengadilan Tinggi Padang dan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang.

Kusuma Atmadja selaku Ketua Mahkamah Agung pertama menghadapi tantangan- tantangan zaman revolusi dimana hukum bukanlah prioritas utama. Pada masa-masa awal kemerdekaan, masih belum ada kejelasan tugas Mahkamah Agung, selain bekerja sebagai panitia penyusunan perundang-undangan baru. Pada tahun 1946, perkara Sudarsono menjadi perkara pertama yang bermuatan politis yang ditangani oleh Mahkamah Agung. Kasus penculikan Perdana Menteri Sjahrir pada tahun 1946 oleh anasir tentara yang kecewa dan didukung oleh beberapa pemuka politik, kemudian disebut sebagai perkara Sudarsono. Dalam perkara ini Kusuma Atmadja menentang tekanan politik dari Presiden Soekarno. Ada dugaan kuat Presiden Soekarno menekan Mahkamah Agung karena kedekatannya dengan beberapa terdakwa. Namun Kusuma Atmadja dengan tegas menyatakan bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga mandiri yang harus bebas campur tangan politik yang berasal dari lembaga manapun.

Sumber :
• Sebastian Pompe, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, (LeIP: Jakarta, 2012)
• http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/3919-ketua- mahkamah-agung-pertama
• http://law.ui.ac.id/v3/profil/sejarah-dan-perkembangan/