Faizah Sururi

20

Sep2022

PANEL 2: Using Administrative Law Enforcement to Halt Environmental Pollution and Damage Effectively

topic: “Administrative sanction, administrative fine (bestuurlijke boete), administrative coercion (bestuursdwang) and administrative monitoring and inspection.”convenor: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)coordinator: Grita Anindarini (ICEL)moderator: Difa Shafira (Researcher of ICEL)speakers:• Dr. Rasio Ridho Sani (Director General for Law Enforcement of Environment and Forestry of MoEF) Download here• Prof. ... Read More
20 September 2022Faizah Sururi

19

Sep2022

PANEL 1: The Restorative Justice Approach in Indonesia’s Criminal Justice System to Accommodate Access to Justice for All

convenors: The Consortium of Restorative Justice (Institute for Criminal Justice Reform/ICJR, Indonesia Judicial Research Society/ IJRS, Indonesian Institute for Independent Judiciary/LeIP) and Stichting Restorative Justice Nederlandcoordinator: Dio Ashar (IJRS)moderator: Andreas Nathaniel Marbun, S.H., LL.M. (Researcher of IJRS)speakers:• Dewo Broto Joko Putranto, S.H., LLM. (Director of Law and Regulation, ... Read More
19 September 2022Faizah Sururi

19

Sep2022

DIGITALIZATION, INNOVATION, AND SUSTAINING LEGAL RELATIONSHIPS

Jakarta, September 19-29, 2022 The Indonesia-Netherlands Legal Update (INLU) is a biennial event, building on the success of the INLU in November 2014 in the Hague and the INLU in January 2018 and December 2019 in Jakarta. The INLU is designed as an open platform ... Read More
19 September 2022Faizah Sururi
Job Vacancy – Finance Manager

11

Apr2022

Lowongan Kerja Manajer Keuangan

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) adalah organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pembaruan peradilan. LeIP juga aktif dalam merumuskan konsep-konsep pembaruan peradilan yang dapat dijadikan arahan strategis untuk memperjuangkan peradilan Indonesia yang dicita-citakan di masa depan. Dalam kerja-kerjanya, LeIP meyakini bahwa peradilan yang independen adalah ... Read More
11 April 2022Faizah Sururi

08

Dec2021

[LeIP] ICJR dan LeIP Luncurkan Terjemahan Risalah Pembahasan KUHP Belanda dan KUHP Indonesia: Pentingnya Risalah Pembahasan RUU dalam Penegakan dan Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia

ICJR dan LeIP pada 8 Desember 2021 secara resmi meluncurkan dokumen Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan KUHP Belanda dan KUHP Indonesia, yang didukung oleh TAF dan Hivos. Peluncuran buku sekaligus acara diskusi diselenggarakan secara daring dengan mengangkat tema “Pentingnya Risalah Pembahasan RUU dalam Penegakan dan Perkembangan Hukum Pidana”. ... Read More
8 December 2021Faizah Sururi
Flyer MvT

08

Dec2021

Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië

KUHP Belanda dan KUHP Indonesia Wetboek van Straftrecht (WvS) atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sampai sekarang belum memiliki terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia sejak ditetapkan berlaku oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. KUHP atau WvS yang berlaku saat ini masih dalam ... Read More
8 December 2021Faizah Sururi

08

Nov2021

[ICJR dan LeIP] Catatan terhadap Hadirnya Pedoman Kejaksaan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa

Pertama-tama kehadiran Pedoman Kejaksaan RI Nomor 18 Tahun 2021 ini perlu diapresiasi sebagai bentuk salah upaya Kejaksaan melakukan reorientasi kebijakan narkotika yang seharusnya tidak menjatuhkan pemenjaraan bagi pengguna narkotika. Pedoman ini mendorong optimalisasi penggunaan rehabilitasi dibandingkan penjatuhan pidana penjara. Namun demikian, terdapat sejumlah catatan dalam ... Read More
8 November 2021Faizah Sururi

21

Oct2021

[LeIP] Menjembatani Jurang Ekspektasi dan Realita Terhadap Pengadilan Tipikor

Jakarta, 21 Oktober 2021 Lahirnya UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi membawa perubahan besar pada institusi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor). Sebelas tahun pasca diresmikannya gelombang pertama Pengadilan Tipikor di tingkat provinsi sebagai amanat undang-undang tersebut, berbagai fenomena yang menandai ... Read More
21 October 2021Faizah Sururi
Mockup Book 7

21

Oct2021

Anti-Corruption Courts in Indonesia After 2009: Between Expectation And Reality

The establishment of the Anti-Corruption Court after Indonesia’s Reformation is a manifestation of hope for a better anti-corruption law enforcement in Indonesia. This court was established through Law No. 30 Year 2002 concerning Commission for the Eradication of Criminal Acts of Corruption. With its specialties such as the ... Read More
21 October 2021Faizah Sururi
Mockup Book 7

21

Oct2021

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca 2009: Antara Harapan Dan Kenyataan

Kelahiran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) pasca reformasi merupakan perwujudan harapan akan penegakan hukum anti-korupsi yang lebih baik lagi di Indonesia. Pengadilan ini dibentuk melalui UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan kekhususan yang terdapat padanya seperti keberadaan hakim ad hoc, pengkhususan ... Read More
21 October 2021Faizah Sururi