Category: Press Realease

10

Mar2021

[ Rilis Media Aliansi Nasional Reformasi KUHP ] Pembahasan RKUHP Jangan Asal Cepat: Harus Ada Evaluasi Komprehensif, Berbasis Data dan Melibatkan Tidak Hanya Ahli Hukum Pidana.

Pemerintah mengusulkan RKUHP untuk masuk kembali dalam Prolegnas Prioritas 2021 pada bulan Juli atau Agustus 2021. Berbagai perwakilan pemerintah menyatakan RKUHP agar dapat disahkan tahun ini. Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengingatkan RKUHP tidak dapat disahkan begitu saja, masih ada PR pembahasan di DPR yang harus bisa diakses publik. ... Read More
10 March 2021Faizah Sururi
Revisi RUU ITE_Sosmed

09

Mar2021

[ Press Release – Koalisi Masyarakat Sipil ] Koalisi Meminta UU ITE Direvisi Total dan Menyesalkan Revisi UU ITE Tidak Masuk Prioritas Prolegnas 2021

Pada Selasa, 9 Maret 2021, sejumlah anggota Koalisi Masyarakat Sipil memenuhi undangan dari Kementerian Polhukam Republik Indonesia untuk memberi masukan kepada Tim Kajian Revisi UU ITE yang dikepalai oleh Dr. Sigit Purnomo dari Kedeputian III Polhukam. Koalisi meminta Tim Kajian Polhukam RI untuk merevisi total UU ITE.... Read More
9 March 2021Faizah Sururi

15

Feb2021

[ Rilis Koalisi Masyarakat Sipil ] Presiden Jokowi Segera Cabut Pasal Karet UU ITE, Rakyat Mendesak dan Siap Mengawal.

Senin, 15 Februari 2021, dalam rapat tertutup dengan pimpinan TNI dan Polri di Istana Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Pemerintah akan membuka ruang untuk duduk bersama dengan DPR RI guna merevisi UU ITE. Koalisi mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam membuka wacana Revisi UU ... Read More
15 February 2021Faizah Sururi

11

Feb2021

[ PERNYATAAN SIKAP KOALISI MASYARAKAT SIPIL ] USUT TUNTAS KEKERASAN DAN PENYERANGAN TERHADAP WARGA DAN PEMBELA HAM DI TAMAN SARI

Kamis, 11 Februari 2021 warga korban penggusuran paksa Taman Sari, Bandung, yang sedang berjuang mempertahankan hak tempat tinggalnya diserang orang tak dikenal berpakaian preman dan sebagian di antaranya diduga kuat merupakan pekerja proyek rumah deret PT Sartonia ... Read More
11 February 2021Faizah Sururi

05

Apr2017

Menginjak-injak Putusannya sendiri, Sikap Mahkamah Agung Mengecewakan

Setelah sehari sebelumnya masyarakat disuguhi tontonan memalukan kekisruhan bahkan diwarnai kekerasan dalam rapat DPD, polemik pemilihan Ketua DPD justru kemudian diamini oleh MA yang melantik Ketua DPD baru hasil pemilihan yang penuh sengketa tersebut. Sikap MA ini mengecewakan, mengingat sehari sebelumnya MA pula yang membatalkan putusan DPD tentang pergantian pimpinan ... Read More
5 April 2017Faizah Sururi

21

Feb2016

Korupsi Lewat Celah Administrasi Penanganan Perkara: Urgensi Reformasi Manajemen Perkara pada MA RI

Disusun oleh: Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan (KPP), Minggu 21 Februari 2016 Tertangkap tangannya Kepala Sub-Direktorat Kasasi dan Perdata Khusus MA RI, Andri Tristianto Sutrisna,  semakin memperjelas bahwa manajemen penanganan perkara pada MA RI  masih menyimpan sejumlah permasalahan yang menyediakan celah potensial bagi ... Read More
21 February 2016Liza Farihah

11

Apr2012

Media Briefing RUU Mahkamah Agung

Catatan LeIP Terhadap Draft Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung (disusun berdasarkan draft RUUMahkamah Agung  versi Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, 11 April 2012)  Menanggapi Draft Rancangan Undang-Undang Mahkamah yang disusun atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) sebagai lembaga yang fokus dan terlibat aktif ... Read More
11 April 2012admin

19

Sep2011

Rekomendasi untuk Proses Seleksi Calon Hakim Agung oleh DPR

Rekomendasi untuk Proses Seleksi Calon Hakim Agung oleh DPR Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Senin, 19 September 2011   Tujuan Proses Rekrutmen Hakim Agung Tujuan utama dalam setiap proses rekrutmen adalah penyediaan sumber daya manusia/personil yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik dari segi jumlah maupun kualifikasi ... Read More
19 September 2011Faizah Sururi

08

May2010

Press Release – Penyadapan bukan Ranah Komisi Yudisial

Permintaan sejumlah pihak, termasuk Komisi Yudisial (KY), agar Komisi Yudisial diberi wewenang penyadapan adalah tidak tepat. KY adalah lembaga pengawas eksternal yang berwenang menegakkan kode etik & kode perilaku Hakim dan bukan menegakkan hukum pidana sehingga tidak seharusnya diberikan kewenangan melakukan upaya paksa dalam hal ini penyadapan. Tidak tepat kiranya, ... Read More
8 May 2010Faizah Sururi