Category: Pusat Data

edisi4

30

Jun2013
Permasalahan harta bersama adalah permasalahan yang umum terjadi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Harta bersama adalah harta yang dikumpulkan oleh sepasang suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Sah dalam arti disini adalah sah menurut agama dan dilakukan dihadapan pegawai pencatat serta dicatatkan oleh pegawai pencatat. Menariknya, terdapat ... Read More
30 June 2013admin
edisi3s-2013

30

Apr2013
Editorial Praktik suap menyuap maupun percaloan dalam rekrutmen Pegawai Negeri merupakan salah satu permasalahan yang sudah cukup lama terjadi di negeri ini. Praktik seperti ini tentu akan dan telah merusak birokrasi pemerintahan, yang pada akhirnya membuat orang-orang yang duduk dalam birokrasi bukan lah orang-orang yang profesional. Selain itu praktik ini juga ... Read More
30 April 2013admin
dictum2

31

Mar2013
Wacana seputar Hukuman Mati kembali marak akhir-akhir ini. Wacana ini kembali ramai saat ditemukan beberapa putusan Peninjauan Kembali atas beberapa kasus narkotika yang membatalkan hukuman mati yang sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap. Putusan-putusan yang membatalkan hukuman mati tersebut menjadi bahan perdebatan publik oleh karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim Agung yang memriksa dan memutus perkara-perkara ... Read More
31 March 2013admin

14

Jan2013
A. Tanggapan Umum tentang RUU Mahkamah Agung Sejak tahun 1999 melalui UU Mahkamah Agung telah dilaksanakan penyatuan atap dengan dialihkannya fungsi-fungsi administrasi, finansial, dan organisasi badan peradilan yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah ke tangan Mahkamah Agung atau lazim dikenal sebagai sistem satu atap (one roof system). Namun demikian permasalahan substansial ... Read More
14 January 2013Faizah Sururi

01

Dec2012
Pengaturan Jabatan Hakim untuk Menciptakan Indepedensi Peradilan oleh: Nur Syarifah Topik Bahasan: Prinsip-prinsip universal independensi kekuasaan kehakiman Aspek – aspek independensi kekuasaan kehakiman Dampak jabatan hakim terhadap independensi kekuasaan kehakiman Kondisi saat ini Pengaturan jabatan hakim menurut prinsip-prinsip internasional Payung hukum pengaturan jabatan hakim Tantangan pembentukan payung hukum ... Read More
1 December 2012Faizah Sururi

23

Nov2012
Sudah hampir satu bulan isu mengenai transparansi di tubuh Mahkamah Agung berkembang. Isu ini dimulai dengan adanya pernyataan dari salah satu Hakim Agung, Gayus Lumbuun, yang mengungkapkan adanya diskriminasi antara hakim agung dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Mahkamah Agung. Hakim Gayus menyatakan bahwa PNS di Mahkamah Agung khususnya Pejabat Eselon ... Read More
23 November 2012Faizah Sururi

16

Oct2012
Hampir tiga minggu ini isu pembatalan hukuman mati terhadap ‘gembong’ narkotika mengemuka. Isu ini mulai naik sejak putusan pembatalan hukuman mati terhadap Hanky Gunawan di tingkat Peninjauan Kembali terbuka. Putusan ini sendiri sebenarnya telah diputus Agustus tahun lalu, tepatnya tanggal 16 Agustus 2011 melalui putusan nomor 39 PK/Pid.Sus/2011, ... Read More
16 October 2012Faizah Sururi

27

Sep2012
Tujuan utama dari diterapkannya Sistem Kamar di Mahkamah Agung adalah terciptanya kesatuan hukum yang akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Ketidakpastian hukum yang terjadi selama ini memberikan dampak yang sangat mendasar terhadap penegakan hukum di Indonesia, karena menimbulkan (1) ketidakpastian perlindungan hak-hak masyarakat dan (2) ketidakjelasan panduan bagi pengadilan di tingkat ... Read More
27 September 2012Faizah Sururi
edisi1

20

Sep2012
Editorial Setelah hampir 7 tahun vakum kini Jurnal Kajian Putusan dictum terbit kembali, dengan format yang sedikit berbeda. Besarnya biaya penerbitan dan sulitnya mendapatkan putusan merupakan alasan kami menghentikan penerbitan dictum. Kini dengan semakin meluasnya penggunaan internet di Indonesia serta semakin mudahnya mendapatkan putusan pengadilan khususnya putusan-putusan di tingkat kasasi dan ... Read More
20 September 2012admin

11

Apr2012
Catatan LeIP Terhadap Draft Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung (disusun berdasarkan draft RUUMahkamah Agung  versi Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, 11 April 2012)  Menanggapi Draft Rancangan Undang-Undang Mahkamah yang disusun atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) sebagai lembaga yang fokus dan terlibat aktif ... Read More
11 April 2012admin