Konsep Demokrasi Deliberatif yang digagas oleh Jugen Habermas bukanlah konsep yang sama sekali baru dalam perbincangan akademik seputar demokrasi di Indonesia. Gagasan ini memandang bahwa setiap kebijakan publik harus diuji terlebih dahulu melalui konsultasi publik atau lewat diskursus publik dengan keberadaan “Ruang Publik”. Hal yang hendak dituju dari Demokrasi Deliberatif ... Read More
Category: Opini
02
Oct2015
02
Oct2015
Persitegangan antara hukum rakyat dengan hukum negara telah terjadi sejak zaman pendudukan kolonial di Indonesia dan niscaya terjadi pada negara-negara yang terbentuk atas berbagai suku bangsa dengan keragaman budayanya. Persitegangan hukum yang berbeda tersebut tidak jarang berujung pada konflik horizontal maupun vertikal. Ketidakharmonisan hukum rakyat dan negara mengemuka sebagai akibat ... Read More
02
Oct2015
Pada saat ini, pengadilan bisa dikatakan sebagai lembaga yang terbuka. Jika kita membuka situs putusan Mahkamah Agung http://putusan.mahkamahagung.go.id/, kita akan menemukan 811.654 putusan pengadilan yang dapat diunduh. Kemudian, dari 825 pengadilan di Indonesia saat ini, 750 pengadilan atau 90,91% dari jumlah pengadilan telah memiliki website. Dari 750 pengadilan yang ... Read More
02
Oct2015
Gagasan mengenai perlunya pembatasan perkara yang dapat diajukan ke Mahkamah Agung (MA) sudah cukup lama dilontarkan sebagai respon atas permasalahan tunggakan perkara (case backlog) di Mahkamah Agung (MA). Gagasan-gagasan di atas berangkat dari asumsi bahwa salah satu penyebab tunggakan perkara di MA adalah karena banyaknya jumlah perkara yang masuk ke ... Read More
14
Jan2013
A. Tanggapan Umum tentang RUU Mahkamah Agung
Sejak tahun 1999 melalui UU Mahkamah Agung telah dilaksanakan penyatuan atap dengan dialihkannya fungsi-fungsi administrasi, finansial, dan organisasi badan peradilan yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah ke tangan Mahkamah Agung atau lazim dikenal sebagai sistem satu atap (one roof system). Namun demikian permasalahan substansial ... Read More
01
Dec2012
Pengaturan Jabatan Hakim untuk Menciptakan Indepedensi Peradilan
oleh: Nur Syarifah
Topik Bahasan:
Prinsip-prinsip universal independensi kekuasaan kehakiman
Aspek – aspek independensi kekuasaan kehakiman
Dampak jabatan hakim terhadap independensi kekuasaan kehakiman
Kondisi saat ini
Pengaturan jabatan hakim menurut prinsip-prinsip internasional
Payung hukum pengaturan jabatan hakim
Tantangan pembentukan payung hukum ... Read More
23
Nov2012
Sudah hampir satu bulan isu mengenai transparansi di tubuh Mahkamah Agung berkembang. Isu ini dimulai dengan adanya pernyataan dari salah satu Hakim Agung, Gayus Lumbuun, yang mengungkapkan adanya diskriminasi antara hakim agung dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Mahkamah Agung. Hakim Gayus menyatakan bahwa PNS di Mahkamah Agung khususnya Pejabat Eselon ... Read More
16
Oct2012
Hampir tiga minggu ini isu pembatalan hukuman mati terhadap ‘gembong’ narkotika mengemuka. Isu ini mulai naik sejak putusan pembatalan hukuman mati terhadap Hanky Gunawan di tingkat Peninjauan Kembali terbuka. Putusan ini sendiri sebenarnya telah diputus Agustus tahun lalu, tepatnya tanggal 16 Agustus 2011 melalui putusan nomor 39 PK/Pid.Sus/2011, ... Read More
27
Sep2012
Tujuan utama dari diterapkannya Sistem Kamar di Mahkamah Agung adalah terciptanya kesatuan hukum yang akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Ketidakpastian hukum yang terjadi selama ini memberikan dampak yang sangat mendasar terhadap penegakan hukum di Indonesia, karena menimbulkan (1) ketidakpastian perlindungan hak-hak masyarakat dan (2) ketidakjelasan panduan bagi pengadilan di tingkat ... Read More
11
Apr2011
Menanggapi Draft Rancangan Undang-Undang Mahkamah yang disusun atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) sebagai lembaga yang fokus dan terlibat aktif dalam kegiatan pembaruan peradilan mencatat sejumlah hal yang perlu dikritisi secara cermat dari draft tersebut, yaitu:
1. Pengawasan DPR Terhadap Mahkamah Agung ... Read More