Perubahan Pola Rekrutmen Hakim dalam RUU JH
Adanya penetapan wilayah penerimaan (regionalisasi) dalam Ps.16 huruf b.
Adanya batas usia minimum (30 tahun) dan maksimum (35 tahun) dalam Ps. 19 huruf g.
Disyaratkan memiliki pengalaman praktik profesi hukum minimal 5 tahun (advokat, jaksa, polisi, notaris, mediator, atau arbiter tersertifikasi) dalam Ps. ... Read More
Category: Opini
11
Nov2016
30
Sep2016
KETIDAKEFEKTIFAN PELAKSANAAN PUTUSAN l DI INDONESIA
Oleh : Muhammad Tanziel Aziezi
Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh kontitusi sebagai lembaga yang berwenang menguji kontitusionalitas suatu norma yang ada di dalam Undang-undang terhadap norma yang ada di ... Read More
30
Aug2016
Oleh Nindya Wulandari
Masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat. Selama ini, cara yang biasa dilakukan Negara adalah menghukum pelaku kejahatan dengan cara mengasingkannya dari masyarakat. Namun dalam perkembangannya, pemidanaan terhadap pelaku kejahatan berkembang. Selain sanksi penjara, di beberapa Negara menerapkan pula sanksi tambahan berupa pengumuman putusan hakim.
Pengumuman putusan hakim ... Read More
18
Aug2016
Tahun 2014 silam, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan terhadap Dokter Bambang Suprapto. Dia terbukti bersalah melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik dan tidak memenuhi kewajibannya memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Bambang melanggar Pasal 76 dan Pasal 79 ... Read More
30
Jun2016
Oleh: Edwin Yonatan Sunarjo
Permasalahan kelebihan beban yang dialami oleh lembaga pemasyarakatan merupakan masalah yang sudah terjadi sejak dulu. Hal ini tidak semata-mata terjadi akibat kurangnya infrastruktur soal kapasitas lembaga pemasyarakatan tetapi perlu juga ditinjau faktor lain. Sebelumnya perlu diketahui bahwa penuhnya lembaga pemasyarakatan ini tidak semata-mata diisi oleh ... Read More
24
Jun2016
Oleh: Ade Rizky Fachreza[1]
Sekilas Mengenai Yurisprudensi
Berdasarkan Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung bertugas untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan pada semua badan peradilan yang berada di bawahya dalam menyelenggarakan kekuasaan ... Read More
22
Jun2016
Oleh: M. Tanziel Aziezi
Pada tanggal 19 April 2016, Mahkamah Agung RI menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (Perma No. 4 Tahun 2016). Perma ini dibentuk untuk mengakhiri polemik boleh atau tidaknya putusan praperadilan diajukan upaya hukum peninjauan kembali ... Read More
20
Jun2016
Oleh: Muhammad Amin Putra (Peneliti LeIP)
Satu bulan terakhir, media massa di Indonesia ramai memberitakan kasus pemerkosaan yang disertai kekerasan, bahkan pembunuhan terhadap korban. Rata-rata yang menjadi korban adalah anak di bawah umur. Dimulai dengan kasus Yuyun di Rejang Lebong, Bengkulu, Eno di Tangerang, bocah kelas IV SD di ... Read More
02
Jun2016
Oleh
Muhammad Rafi[1]
Kemarin (Rabu, 27 April 2016) muncul sebuah artikel yang cukup menarik dari media online Hukumonline.com yang berjudul “Catatan KY untuk Sistem Penanganan Perkara MA”[2]. Media tersebut pada intinya membahas mengenai 4 cara mencegah adanya Mafia Perkara di Mahkamah Agung dimana Farid ... Read More
02
Jun2016
Oleh Nur Syarifah[1]
Tulisan telah dimuat sebelumnya dalam situs indonesiana.tempo.co pada Senin, 23 Mei 2016
April lalu, Komisi Yudisial (KY) telah menjaring 49 calon Hakim Agung (10 diantaranya adalah calon Hakim Adhoc Tipikor) yang lolos mengikuti serangkaian seleksi calon Hakim Agung. Sebelumnya, ke-49 calon tersebut telah mengikuti ... Read More