Pada 25 Mei 2023 Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 26/PUU-XXI/2023 telah memutus Pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) khusus terkait frase “Departemen Keuangan” inkonstitusional secara bersyarat. ... Read More
Category: Hasil Penelitian
17
Mar2025
30
Nov2022
Jaminan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi telah lama diakui oleh komunitas internasional dan menjadi bagian dari hukum nasional di Indonesia. Namun, saat ini Indonesia menghadapi tantangan dengan memburuknya perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia. Sejumlah studi yang dilakukan elemen masyarakat sipil secara umum telah menguraikan tentang ekspresi yang sah (legitimate ... Read More
01
Nov2022
“Perlu ada Sinergi Kebijakan Keadilan Restoratif di Indonesia”
Jakarta, 01 November 2022—Saat ini, perdamaian antara pelaku dan korban tindak pidana adalah kabar dominan dari pelaksanaan keadilan restoratif oleh penegak hukum. Tidak salah, tetapi keadilan restoratif bukan hanya tentang perdamaian. Soal lainnya adalah, di konteks Indonesia ... Read More
08
Dec2021
KUHP Belanda dan KUHP Indonesia
Wetboek van Straftrecht (WvS) atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sampai sekarang belum memiliki terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia sejak ditetapkan berlaku oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. KUHP atau WvS yang berlaku saat ini masih dalam ... Read More
21
Oct2021
The establishment of the Anti-Corruption Court after Indonesia’s Reformation is a manifestation of hope for a better anti-corruption law enforcement in Indonesia. This court was established through Law No. 30 Year 2002 concerning Commission for the Eradication of Criminal Acts of Corruption. With its specialties such as the ... Read More
21
Oct2021
Kelahiran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) pasca reformasi merupakan perwujudan harapan akan penegakan hukum anti-korupsi yang lebih baik lagi di Indonesia. Pengadilan ini dibentuk melalui UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan kekhususan yang terdapat padanya seperti keberadaan hakim ad hoc, pengkhususan ... Read More
05
Jan2021
Penyusunan Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup bermula dari kegelisahan LeIP melihat kerusakan lingkungan hidup saat ini. Berbagai kebijakan dan perubahan gaya hidup untuk mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan, masif dilakukan. Namun, upaya pemerintah tersebut perlu ditopang dengan penegakan hukum lingkungan melalui pengadilan. Dalam menangani kasus-kasus lingkungan, yaitu ... Read More
10
Dec2020
Pada awal Maret 2020, pasien pertama COVID-19 ditemukan di Indonesia. Sejak saat itu jumlah temuan harian COVID-19 terus bertambah. Untuk mencegah semakin banyaknya penularan, sejak April 2020 Pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah di Indonesia yang masih berlangsung hingga saat ini. Namun demikian, angka ... Read More
25
Nov2019
Rancangan Naskah Akademik Kerangka Hukum Perolehan, Pemeriksaan dan Pengelolaan Bukti Elektronik ini disusun berdasarkan kajian Analisis Kesenjangan tentang Pengaturan Bukti Elektronik yang dipersiapkan oleh Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan dan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP). Berangkat dari kondisi bahwa bukti elektronik berbentuk data digital memiliki karakteristik ... Read More
25
Nov2019
Selama dua dekade ini, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi semakin pesat. Saat ini setiap orang semakin terhubung dalam interaksi baik di wilayah privat maupun sosial. Selain membawa kemajuan dan kemudahan dalam kehidupan manusia, teknologi komunikasi dan informasi juga dimanfaatkan dalam sisi gelap manusia dengan terciptanya kejahatan jenis baru ... Read More