Development of the Roadmap of Judiciary Knowledge Management System

aipj

Periode:Mei – Oktober 2016
Donor:AIPJ

Deskripsi program:

Program ini bertujuan untuk menyusun Roadmap Sistem Manajemen Pengetahuan Peradilan yang komprehensif untuk digunakan oleh Mahkamah Agung sebagai panduan dalam membuat sistem manajemen pengetahuan yang memenuhi kebutuhan Hakim dalam menyusun putusan yang berkualitas dan konsisten. Hal ini bermula dari kebutuhan Hakim dalam memanfaatkan sumber-sumber pengetahuan, seperti literatur hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hasil riset, dan lainnya dalam menyusun putusan pengadilan yang berkualitas dan konsisten, Pemanfaatan data dan informasi oleh Hakim untuk menyusun putusan, merupakan dampak dari proses manajemen pengetahuan (knowledge management) yang tidak hanya terbatas di peradilan tetapi juga dari luar, yaitu institusi penegak hukum yang lain.

a. Pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara

Tim Peneliti melakukan studi literatur terhadap buku, makalah, peraturan perundang-undangan, laporan tahunan lembaga, website, dan lainnya untuk mempelajari definisi dan ruang manajemen pengetahuan secara umum dan sistem manajemen pengetahuan di peradilan dan lembaga-lembaga yang terkait dengan peradilan. Untuk mendapatkan informasi terkini mengenai sistem manajemen pengetahuan di Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya serta lembaga terkait lainnya, Tim Peneliti melakukan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan melalui focus group discussion yang dibuat terpisah antar institusi yang diwawancara. Untuk memperkaya kajian, Tim Peneliti melakukan studi komparasi sistem manajemen pengetahuan peradilan di beberapa negara lain.

b. Penyusunan draft laporan penelitian

Hasil studi literatur, wawancara, dan studi komparasi dianalisis dan disusun untuk menjadi draft laporan penelitian. Dari draft laporan penelitian ini dapat terlihat gambaran peta permasalahan sistem manajemen pengetahuan peradilan di Indonesia dan usulan rekomendasi untuk memperbaiki masalah tersebut. Gambaran peta permasalahan dan usulan rekomendasi kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris dan diberikan kepada Judicial Commission New South Wales untuk diberikan masukan.

c. Finalisasi laporan penelitian

Finalisasi laporan penelitian dilakukan dengan melihat masukan dari Judicial Commission New South Wales dan tambahan analisis terhadap hasil studi literatur dan studi komparasi.

d. Penyusunan policy brief dan roadmap sistem manajemen pengetahuan peradilan

Laporan penelitian yang berisi kajian utuh sistem manajemen pengetahuan peradilan diringkas dalam bentuk policy brief  untuk diberikan kepada Mahkamah Agung dan stakeholders terkait. Dalam policy brief terdapat roadmap yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan Mahkamah Agung untuk mewujudkan sistem manajemen pengetahuan peradlan yang mendukung kerja Hakim dengan baik.