Nindya Wulandari

Nindya Wulandari (Nindya) bergabung di LeIP pertama kali pada Februari 2016 (calon peneliti muda) dan menjadi peneliti LeIP pada Juni 2016. Setelah diangkat menjadi peneliti, Nindya bergabung di dalam Divisi Hukum dan Kebijakan. Saat ini, Nindya diberi kepercayaan sebagai salah satu peneliti yang menangani advokasi format penyederhanaan putusan Mahkamah Agung dan pengelola website LeIP. Nindya terlibat dalam berbagai kegiatan antara lain pemantauan calon hakim agung, membantu riset pengurangan arus perkara ke Mahkamah Agung, policy brief RUU Jabatan Hakim, kunjungan Hoge Raad ke Mahkamah Agung maupun kertas kerja manajemen perkara. Tulisan yang dihasilkan adalah pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan di Indonesia dan Prancis dan saat ini sedang menyiapkan tulisan mengenai peradilan militer.
Nindya mendapat gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2013, dengan mengambil Program Kekhususan Hukum Perdata. Semasa kuliah, Nindya pernah bergabung dengan LK2, Serambi FHUI, dan Kopma FHUI. Selain kegiatan di fakultas, Nindya mengikuti Kuliah Kerja Nyata (K2N) UI pada tahun 2011 dan ditempatkan di salah satu pulau terluar yaitu Pulau Liran, Kabupaten Maluku Barat Daya. Selesai mengikuti K2N UI sebagai peserta, Nindya bergabung dengan kepanitiaan K2N UI periode 2012-2013 dan pendamping lapangan K2N UI 2012 di Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
Sebelum bergabung dengan LeIP, Nindya bekerja sebagai Asisten Pengacara Publik (2014-2015) LBH Jakarta dan pernah terlibat dalam isu perburuhan, perkotaan dan masyarakat urban (PMU), maupun kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Peneliti yang sedang mempelajari Bahasa Jepang ini pernah mengikuti kegiatan lain seperti relawan untuk pengungsi Rohingya yang ditampung di YLBHI tahun 2013-2014, Kalabahu LBH Jakarta tahun 2014, PKPA tahun 2015, mengajar singkat di SD GMIT Bakalang di Desa Batu, Alor, NTT pada tahun 2016.