Publikasi

10

Oct
Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (Indonesian Institute for Independent Judiciary) was established in January 12, 1999. Reformation in 1998 brought fresh air for the development of social movement that encouraged democracy and better governance that upheld transparency, participation and rule  of law principles. Concerns over the importance of judicial ...

03

Oct
Dalam upaya untuk terus mendorong pembaruan hukum dan peradilan, khususnya dalam hal kepastian hukum, Saat ini LeIP di bawah dukungan International Development Law Organization (IDLO) tengah melakukan riset terkait “Eksekusi Putusan Perdata di Indonesia.” Riset ini berawal dari banyaknya permohonan eksekusi yang belum selesai dilaksanakan dan berdampak pada kredibilitas lembaga ...

31

May
Reformasi peradilan telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Berbagai perubahan fundamental telah terjadi mulai dari meningkatnya level keterbukaan,penggunaan teknologi dalam manajemen perkara, pelayanan pengadilan yang lebih baik, mekanisme pengaduan yang lebih mudah diakses dan seterusnya. Namun demikian, di samping berbagai kemajuan tersebut, berbagai permasalahan juga masih terus membayangi peradilan. ...

17

Jan
Rekomendasi Indonesian Judicial Reform Forum 2018 Senin, 15 Januari 2018 merupakan hari pertama sebuah forum besar tentang Peradilan Indonesia berdiri. Sebuah Konferensi yang diberi nama Indonesian Judicial Reform Forum terselenggara selama 2 (dua) hari berturut-turut di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Acara yang dihadiri lebih dari 200 orang setiap harinya, meyakinkan ...

08

May
Mahkamah Agung memiliki fungsi untuk menjaga kesatuan hukum dan konsistensi putusan. Dalam menjalankan fungsinya ini, Mahkamah Agung mengalami berbagai tantangan dimana salah satunya adalah tingginya arus perkara ke Mahkamah Agung. Tingginya arus perkara ke Mahkamah Agung berdampak pada menumpuknya perkara di Mahkamah Agung, menurunnya produktivitas Hakim Agung dalam memutus, sampai ...

18

Apr
Penerapan sistem kamar pada Mahkamah Agung RI (MA) telah memasuki tahun ke empat sejak ditetapkan secara resmi melalui SK KMA No. 142/KMA/SK/IX/2011 pada September tahun 2011. Dalam rentang waktu tersebut, berbagai langkah perubahan telah ditempuh oleh MA untukmengimplementasikan sistem kamar secara penuh, sekaligus merespon segala dinamika yang muncul di awal ...

02

Mar
LeIP menyusun Kertas Kerja Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan pada tahun 2016 dengan dukungan dari Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ). Kertas kerja ini dibuat karena LeIP menganggap manajemen pengetahuan khususnya di sektor peradilan sangat penting karena ikut mempengaruhi kepastian hukum, konsistensi putusan, dan perkembangan hukum. Selain itu, perlu untuk ...

30

Jan
Judicial Sector Support Programme (JSSP) yaitu program tiga tahun dari 2014 sampai dengan 2017 yang didukung oleh Kedutaan Besar Belanda dan dikelola oleh Center for International Legal Cooperation (CILC) di Den Haag, bekerjasama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) di Jakarta. Salah satu dari dukungan institusional ini adalah kegiatan penelitian SOCIOLEGAL untuk tema Hukum Tata ...

16

May

16

May

04

Nov
Dalam konteks peradilan khususnya jabatan hakim, promosi dan mutasi merupakan salah satu bentuk upaya pemeliharaan SDM. Promosi merupakan peningkatan status kepangkatan atau status akademik seseorang dari satu tingkat ke tingkat atau jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan mutasi adalah perpindahan tugas seorang hakim dari satu tempat ke tempat tugas baru. Namun, ...

04

Nov
Kajian ini disusun oleh Mahkamah Agung bersama LeIP dengan dukungan Royal Danish Government-The Asia Foundation pada tahun 2006. Draft naskah akademis membahas mengenai 3 hal, yaitu: 1) tahap perencanaan berupa jumlah hakim yang akan direkrut; 2) proses seleksi calon hakim; dan masa pembinaan calon hakim. Selanjutnya disajikan draft aturan Mahkamah ...

29

Oct
Kondisi politik, ekonomi dan hukum di Indonesia telah berubah secara dramatis dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.  Interaksi dengan dunia internasional juga semakin kompleks, penuh dinamika dan tantangan. Hal ini menimbulkan harapan bagi masyarakat baik di Indonesia maupun di luar negeri, untuk terciptanya kemajuan positif, berupa membaiknya penanganan kasus-kasus yang ...

29

Oct
Pengawasan hakim dan pengadilan hingga kini masih menjadi ujung tombak penting dalam reformasi peradilan mengingat masih rendahnya kepercayaan publik pada pengadilan dan masih lemahnya kapasitas birokrasi pengadilan dalam menjalankan fungsinya. Badan Pengawasan MA (BAWAS) dibentuk tahun 2004 sebagai respon atas permasalahan tersebut. BAWAS hingga kini menjadi salah satu satuan kerja dalam MA yang paling ...

29

Oct
Analisis kebutuhan (need assesment) merupakan bagian dari perencanaan pelaksanaan fungsi suatu organisasi, termasuk pengadilan. Dalam kaitannya dengan pengadilan, analisis kebutuhan pengadilan dilaksanakan untuk mengetahui besar kebutuhan rill pengadilan. Lingkup analisis kebutuhan pengadilan bisa bermacam-macam antara lain analisis kebutuhan sumber daya manusia, dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pengadilan, yang berujung pada kebutuhan anggaran ...

28

Oct
Masalah korupsi adalah masalah pelik di Indonesia. Tanpa diurai, dikaji dan adanya usulan bagaimana cara-cara menegakan peradilan yang sehat, korupsi semakin menjauhkan warga Indonesia memperoleh hak-hak ekonomi dan sosialnya. Saat ini, pemerintah telah menetapkan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Pemberantasan korupsi harus ...

28

Oct
Masalah korupsi adalah masalah pelik di Indonesia. Tanpa diurai, dikaji dan adanya usulan bagaimana cara-cara menegakan peradilan yang sehat, korupsi semakin menjauhkan warga Indonesia memperoleh hak-hak ekonomi dan sosialnya. Saat ini, pemerintah telah menetapkan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Pemberantasan korupsi harus dilakukan ...

02

Oct
Konsistensi dan kualitas putusan telah lama menjadi permasalahan di Mahkamah Agung (MA) dan badan pengadilan di bawahnya. Untuk menjawab permasalahan ini sejak 2003 dalam Cetak Biru Pembaruan MA, telah digariskan perlunya diterapkan sistem kamar dalam penanganan perkara. Sistem kamar adalah sistem pengelompokan para hakim agung berdasarkan keahlian masing-masing dalam kamar-kamar ...

02

Oct
Penanganan perkara merupakan core business Mahkamah Agung (MA) sesuai fungsinya sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, proses penanganan perkara yang efisien, efektif dan terkendali merupakan kondisi yang sangat penting yang harus dimiliki oleh MA. Kondisi ini bukan hanya dibutuhkan oleh MA sebagai pengadilan tertinggi, tetapi juga untuk dilihat ...

02

Oct
Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa persoalan korupsi di Indonesia merupakan persoalan yang rumit untuk diselesaikan. Sedemikian banyak lini kehidupan yang terjangkit wabah korupsi, baik di lingkungan birokrasi, aparat penegak hukum dan di masyarakat . Tidak mengherankan jika saat ini masyarakat Indonesia menjadi apatis dengan upaya penegakan hukum soal korupsi. Bahkan ...

02

Oct
Pembatasan Perkara: Strategi Mendorong Peradilan Cepat, Murah, Efisien dan Berkualitas Gagasan mengenai perlunya pembatasan perkara yang dapat diajukan ke Mahkamah Agung (MA) sudah cukup lama dilontarkan sebagai respon atas permasalahan tunggakan perkara (case backlog) di Mahkamah Agung (MA). Selain itu, muncul pula ...

21

Sep
Konsep Ideal Peradilan Indonesia: Menciptakan Kesatuan Hukum & Meningkatkan Akses Masyarakat pada Keadilan Kata Pengantar  Reformasi peradilan telah berjalan sejak tahun 2000. Pada masa awal reformasi peradilan, sejarah mencatat besarnya peran serta masyarakat melalui berbagai organisasi non pemerintah dalam mendorong proses reformasi peradilan, baik ...