LEMBAGA KAJIAN DAN ADVOKASI UNTUK INDEPENDENSI PERADILAN

LeIP - Lembaga Independensi Peradilan

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home HomeSite Map Site MapKontak Kontak
Home Kegiatan Advokasi Tindak Pidana Ringan dan Pengefektifan Denda sebagai Alternatif Hukuman

Advokasi Tindak Pidana Ringan dan Pengefektifan Denda sebagai Alternatif Hukuman

E-mail Print PDF

Saat ini LeIP sedang melakukan advokasi untuk menyesuaikan kembali batasan tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHP serta pengefektivan ketentuan denda yang terdapat dalam banyak ketentuan pidana di dalam KUHP. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh dua permasalahan, pertama munculnya banyak kasus pidana ringan, khususnya pencurian ringan, yang masuk ke pengadilan yang menjadi perhatian publik, seperti kasus Nenek Minah (Pencurian 2 buah kakao), pencurian semangka, kapuk randu, Kasus Sendal Jepit, dan yang terakhir kasus Rasminah (Pencurian 6 buah piring). Kedua, semakin banyaknya Lembaga Pemasyarakatan yang overcapacity.

LeIP memandang bahwa kedua permasalahan tersebut terjadi oleh karena sejak tahun 1960 hingga hari ini seluruh nilai uang yang ada dalam KUHP, baik sebagai hukuman denda maupun batasan tindak pidana ringan tidak pernah disesuaikan kembali. Khusus untuk Tindak Pidana Ringan (lichte misdrjiven) sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP masih mencantumkan batasan perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana ringan sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), dengan ancaman hukuman paling banyak 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp 250,00. Begitu juga untuk hukuman denda yang banyak di atur dalam KUHP, umumnya jumlahnya sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan jaman, yaitu paling tinggi Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah). Nilai-nilai tersebut merupakan hasil perubahan di tahun 1960 melalui Perpu No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Ketentuan dalam KUHP yang mengatur mengenai penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan Perpu No. 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam KUHP dan Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum 17 Agustus Tahun 1945.

Tidak disesuaikannya nilai-nilai uang dalam KUHP tersebut meyebabkan kasus-kasus seperti yang terjadi dalam kasus Nenek Minah dll diperlakukan seperti kasus pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) yang diancam dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, oleh karena 2 buah kakao, sendal jepit, 6 buah piring, 2 buah semangka dll nilainya tentu sudah tidak lagi dibawah Rp 250,00 para tersangka dan terdakwa kasus-kasus tersebut dikenakan penahanan oleh penyidik maupun penuntut umum.  Selain itu dengan tidak digunakannya pasal 364 KUHP maka Acara yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Biasa bukan Acara Pemeriksaan Cepat yang memang khusus dibuat untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan (Tipiring). Hal-hal tersebut mengakibatkan terusiknya rasa keadilan masyarakat serta membebani pengadilan. Pengadilan yang biasanya disudutkan dalam kasus-kasus seperti ini.

Tidak disesuaikannya nilai-nilai uang dalam KUHP tersebut juga mengakibatkan denda sebagai ancaman hukuman alternatif tidak efektif, dan membuat hukuman penjara menjadi satu-satunya hukuman yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan (selain pidana percobaan tentunya). Implikasi dari hal ini adalah meningkatnya jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, yang pada akhirnya membebani anggaran negara. Padahal di sisi lain sangat mungkin cukup banyak pelaku-pelaku tindak pidana yang lebih tepat dan bermanfaat dijatuhi pidana denda dibandingkan pidana penjara, seperti misalnya untuk tindak pidana penghinaan, tindak pidana ringan, tindak pidana anak, atau tindak pidana dimana pelakunya adalah orang biasa yang tidak memiliki catatan kejahatan sebelumnya.

LeIP memandang bahwa permasalahan tersebut terjadi akibat kelalaian Pemerintah dan DPR untuk terus menerus menyesuaikan hukum sesuai dengan perkembangan jaman. Permasalahan ini sebenarnya sangat mudah diselesaikan, dan bisa diselesaikan tanpa harus menunggu selesai disahkannya RUU KUHP yang sepertinya juga tidak akan bisa selesai dalam beberapa tahun ke depan. Untuk merubah ketentuan-ketentuan tersebut Pemerintah dan DPR dapat mengikuti apa yang telah dilakukan pada tahun 1960 melalui kedua Perpu tersebut, dimana materi yang diatur dalam kedua Perpu tersebut sebenarnya tidak lebih dari 3 pasal.

Untuk mendorong Pemerintah dan DPR segera menyelesaikan permasalahan tersebut LeIP beberapa strategi yang dilakukan oleh LeIP yaitu;

  1. Mensosialisasikan permasalahan ini melalui tulisan-tulisan.
  2. Memasukkan Draft RUU Revisi Nilai Denda dan Tindak Pidana Ringan melalui Wakil Menteri Hukum dan HAM.
  3. Mendorong Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA atau Perma.

Ketiga strategi ini saat ini sudah menunjukkan hasilnya. Saat ini Mahkamah Agung sudah sepakat untuk menerbitkan Surat Edaran MA mengenai hal ini dan beberapa Staf Peneliti LeIP masuk dalam tim penyusunnya. Rencananya pada akhir Februari ini SEMA tersebut sudah dapat diselesaikan dan disosialisasikan oleh MA. Selain itu kajian LeIP mengenai hal ini juga mendorong beberapa advokat muda untuk mencoba melakukan Hak Uji atas ketentuan-ketentuan Pidana Ringan tersebut dengan harapan Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional mengenai batasan tindak pidana ringan.  Langkah-langkah ini diharapkan pada akhirnya dapat mendorong Pemerintah dan DPR untuk segera menerbitkan Undang-Undang yang secara khusus ditujukan untuk menyesuaikan seluruh nilai uang yang ada dalam KUHP.

 

Main Menu










Copyright © 2013 . LeIP
Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan