Category: Pusat Data

04

Nov2015
Kajian ini disusun oleh Mahkamah Agung bersama LeIP dengan dukungan Royal Danish Government-The Asia Foundation pada tahun 2006. Draft naskah akademis membahas mengenai 3 hal, yaitu: 1) tahap perencanaan berupa jumlah hakim yang akan direkrut; 2) proses seleksi calon hakim; dan masa pembinaan calon hakim. Selanjutnya disajikan draft aturan Mahkamah ... Read More
4 November 2015Liza Farihah
KY

04

Nov2015
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya menyetujui 5 dari 7 calon Komisioner Komisi Yudisial (KY) yang diusulkan presiden. Persetujuan tersebut diambil dalam rapat pleno Komisi III DPR, Selasa, 20 Oktober 2015, setelah sebelumnya melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon.[1] ... Read More
4 November 2015Alfeus Jebabun
10-29-2015 9-14-46 AM

29

Oct2015

Profil Kejaksaan 2025

Kondisi politik, ekonomi dan hukum di Indonesia telah berubah secara dramatis dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.  Interaksi dengan dunia internasional juga semakin kompleks, penuh dinamika dan tantangan. Hal ini menimbulkan harapan bagi masyarakat baik di Indonesia maupun di luar negeri, untuk terciptanya kemajuan positif, berupa membaiknya penanganan kasus-kasus yang ... Read More
29 October 2015admin
10-29-2015 2-04-40 AM

29

Oct2015
Pengawasan hakim dan pengadilan hingga kini masih menjadi ujung tombak penting dalam reformasi peradilan mengingat masih rendahnya kepercayaan publik pada pengadilan dan masih lemahnya kapasitas birokrasi pengadilan dalam menjalankan fungsinya. Badan Pengawasan MA (BAWAS) dibentuk tahun 2004 sebagai respon atas permasalahan tersebut. BAWAS hingga kini menjadi salah satu satuan kerja dalam MA yang paling ... Read More
29 October 2015admin
10-29-2015 1-00-19 AM

29

Oct2015
Analisis kebutuhan (need assesment) merupakan bagian dari perencanaan pelaksanaan fungsi suatu organisasi, termasuk pengadilan. Dalam kaitannya dengan pengadilan, analisis kebutuhan pengadilan dilaksanakan untuk mengetahui besar kebutuhan rill pengadilan. Lingkup analisis kebutuhan pengadilan bisa bermacam-macam antara lain analisis kebutuhan sumber daya manusia, dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pengadilan, yang berujung pada kebutuhan anggaran ... Read More
29 October 2015admin
10-28-2015 11-49-49 PM

28

Oct2015
Masalah korupsi adalah masalah pelik di Indonesia. Tanpa diurai, dikaji dan adanya usulan bagaimana cara-cara menegakan peradilan yang sehat, korupsi semakin menjauhkan warga Indonesia memperoleh hak-hak ekonomi dan sosialnya. Saat ini, pemerintah telah menetapkan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Pemberantasan korupsi harus ... Read More
28 October 2015admin
10-28-2015 11-08-58 PM

28

Oct2015
Masalah korupsi adalah masalah pelik di Indonesia. Tanpa diurai, dikaji dan adanya usulan bagaimana cara-cara menegakan peradilan yang sehat, korupsi semakin menjauhkan warga Indonesia memperoleh hak-hak ekonomi dan sosialnya. Saat ini, pemerintah telah menetapkan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Pemberantasan korupsi harus dilakukan ... Read More
28 October 2015admin
Analisis Persoalan Seleksi Hakim dalam Putusan MK

28

Oct2015
Lima tahun sudah seleksi hakim terbengkalai akibat tidak adanya kata sepakat antara Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). Hingga kemudian di bulan Mei 2015 perwakilan IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) menggugat keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi hakim melalui permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal yang dipermasalahkan oleh IKAHI ... Read More
28 October 2015admin
gambar_judul.gedung-mahkamah-agung-_130730114733-980

02

Oct2015
Permasalahan kepastian hukum merupakan isu mendasar yang dihadapi dunia hukum Indonesia. Salah satu faktor penyebab ketidakpastian hukum adalah inkonsistensi putusan pengadilan yang meluas dan berakar hingga ke Mahkamah Agung (MA). Beberapa permasalahan mendasar yang terjadi di MA yang mengakibatkan inkonsistensi putusan adalah: Pertama, sistem pendistribusian perkara yang tidak mempertimbangkan kompetensi dan ... Read More
2 October 2015admin
inkonsistensi

02

Oct2015
Inkonsistensi Mahkamah Agung (MA) dalam memutus perkara (kasasi dan peninjauan kembali) merupakan masalah klasik yang secara perlahan namun pasti telah membuat MA semakin jauh dari fungsi utamanya, yaitu menjaga kesatuan penerapan hukum. Belum (jika tidak bisa dibilang tidak) konsistennya putusanputusan MA menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat dan berdampak pada banyak hal, ... Read More
2 October 2015admin