Category: Pusat Data

Diskusi IJSL

30

Mar2016
Para penegak hukum, termasuk Mahkamah Agung (MA) masih keliru memahami Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Mereka lebih menekankan pada usur kerugian Negara daripada unsur memperkaya diri sendiri. Seharusnya, cara pembuktiannya ... Read More
30 March 2016Alfeus Jebabun
Cover Depan Dictum 11_ November 2015_Praperadilan

15

Mar2016
Awal tahun 2015 lalu, dunia hukum dihebohkan oleh putusan praperadilan Budi Gunawan. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Sarpin Rizaldi, mengabulkan sebagian praperadilan Budi Gunawan dan menyatakan penetapan tersangka calon Kapolri (sekarang Wakapolri) itu tidak sah. Sarpin mengabulkan permohonan praperadilan BG mengenai penetapannya sebagai tersangka dan penyidikan yang ... Read More
15 March 2016Alfeus Jebabun
Cover Dictum 10

15

Mar2016
Setiap menerbitkan laporan tahunan, Mahkamah Agung (MA) selalu melampirkan putusan-putusan penting (landmark decisions). Namun, putusan-putusan tersebut sangat jarang dimanfaatkan maupun dikaji masyarakat. Padahal, putusan-putusan tersebut semakin hari semakin mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Terlepas dari perdebatan bahwa Indonesia adalah Negara yang menggunakan civil law sistem, peran putusan hakim terhadap perubahan hukum ... Read More
15 March 2016Alfeus Jebabun
Della Sri Wahyuni_320x480

15

Mar2016
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah memasukan Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim (RUU JH) ke dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2016. RUU JH berada pada urutan 16 dari 40 RUU prioritas.[1] Kesepakatan itu diambil pada rapat Panja Prolegnas, Rabu (20/1/2016).[2] RUU tersebut diharapkan mampu menjawab ... Read More
15 March 2016Alfeus Jebabun

21

Feb2016
Disusun oleh: Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan (KPP), Minggu 21 Februari 2016 Tertangkap tangannya Kepala Sub-Direktorat Kasasi dan Perdata Khusus MA RI, Andri Tristianto Sutrisna,  semakin memperjelas bahwa manajemen penanganan perkara pada MA RI  masih menyimpan sejumlah permasalahan yang menyediakan celah potensial bagi ... Read More
21 February 2016Liza Farihah

08

Dec2015
Nur Syarifah [1] Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memandatkan tugas hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara.[2] Dalam melaksanakan tugas tersebut, baik lembaga peradilan maupun hakim dibekali jaminan kemandirian atau independensi yang berlaku universal, yaitu independensi kekuasaan kehakiman.[3] Independensi ini tidak menjadikan lembaga peradilan ... Read More
8 December 2015Liza Farihah

08

Dec2015
Oleh: Nur Syarifah[1] Pengantar Bulan Februari lalu Badan Legislasi DPR telah memasukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim dalam Program Legislasi Nasional 2015-2019.[2] Hal ini ditanggapi secara positif terutama oleh kalangan hakim, mengingat hingga kini tidak ada satupun perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang jabatan hakim. Dalam UU ... Read More
8 December 2015Liza Farihah

08

Dec2015
Nur Syarifah[1] Runtuhnya kepemimpinan Soeharto di tahun 1998 telah menuntut adanya Pemerintah yang terbuka, dalam artian memberi ruang partisipasi yang lebih luas dalam pengambilan keputusan publik. Hal ini disebabkan pemerintahan orde baru sangat membatasi keterlibatan publik dan transparansi menjadi hal yang tabu. Akibatnya, penyelenggaraan negara jauh dari akuntabel. Pengambilan ... Read More
8 December 2015Liza Farihah

08

Dec2015
Oleh: Nur Syarifah [1] Pengantar Pidana pembayaran uang pengganti pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Instrumen ini kemudian diteruskan dalam UU Nomor 3 Tahun 1971 (UU 3/1971) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (UU ... Read More
8 December 2015Liza Farihah
MA

16

Nov2015
Aplikasi "Audio to Text Recording" atau ATR diusulkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015. Aplikasi ini dimanfaatkan untuk merekam proses persidangan, kemudian suara rekaman dapat langsung diubah menjadi tulisan. ATR menyabet juara pertama inovasi yang digelar untuk pertama kali di Mahkamah Agung. Ide membuat ... Read More
16 November 2015Alfeus Jebabun