Category: Pusat Data

edisi1

20

Sep2012
Editorial Setelah hampir 7 tahun vakum kini Jurnal Kajian Putusan dictum terbit kembali, dengan format yang sedikit berbeda. Besarnya biaya penerbitan dan sulitnya mendapatkan putusan merupakan alasan kami menghentikan penerbitan dictum. Kini dengan semakin meluasnya penggunaan internet di Indonesia serta semakin mudahnya mendapatkan putusan pengadilan khususnya putusan-putusan di tingkat kasasi dan ... Read More
20 September 2012admin

11

Apr2012
Catatan LeIP Terhadap Draft Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung (disusun berdasarkan draft RUUMahkamah Agung  versi Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, 11 April 2012)  Menanggapi Draft Rancangan Undang-Undang Mahkamah yang disusun atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) sebagai lembaga yang fokus dan terlibat aktif ... Read More
11 April 2012admin

19

Sep2011
Rekomendasi untuk Proses Seleksi Calon Hakim Agung oleh DPR Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Senin, 19 September 2011   Tujuan Proses Rekrutmen Hakim Agung Tujuan utama dalam setiap proses rekrutmen adalah penyediaan sumber daya manusia/personil yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik dari segi jumlah maupun kualifikasi ... Read More
19 September 2011Faizah Sururi

11

Apr2011
Menanggapi Draft Rancangan Undang-Undang Mahkamah yang disusun atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) sebagai lembaga yang fokus dan terlibat aktif dalam kegiatan pembaruan peradilan mencatat sejumlah hal yang perlu dikritisi secara cermat dari draft tersebut, yaitu: 1. Pengawasan DPR Terhadap Mahkamah Agung ... Read More
11 April 2011Faizah Sururi

08

May2010
Permintaan sejumlah pihak, termasuk Komisi Yudisial (KY), agar Komisi Yudisial diberi wewenang penyadapan adalah tidak tepat. KY adalah lembaga pengawas eksternal yang berwenang menegakkan kode etik & kode perilaku Hakim dan bukan menegakkan hukum pidana sehingga tidak seharusnya diberikan kewenangan melakukan upaya paksa dalam hal ini penyadapan. Tidak tepat kiranya, ... Read More
8 May 2010Faizah Sururi