Category: Pusat Data

14

Jan2013
A. Tanggapan Umum tentang RUU Mahkamah Agung Sejak tahun 1999 melalui UU Mahkamah Agung telah dilaksanakan penyatuan atap dengan dialihkannya fungsi-fungsi administrasi, finansial, dan organisasi badan peradilan yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah ke tangan Mahkamah Agung atau lazim dikenal sebagai sistem satu atap (one roof system). Namun demikian permasalahan substansial ... Read More
14 January 2013Faizah Sururi

01

Dec2012
Pengaturan Jabatan Hakim untuk Menciptakan Indepedensi Peradilan oleh: Nur Syarifah Topik Bahasan: Prinsip-prinsip universal independensi kekuasaan kehakiman Aspek – aspek independensi kekuasaan kehakiman Dampak jabatan hakim terhadap independensi kekuasaan kehakiman Kondisi saat ini Pengaturan jabatan hakim menurut prinsip-prinsip internasional Payung hukum pengaturan jabatan hakim Tantangan pembentukan payung hukum ... Read More
1 December 2012Faizah Sururi

23

Nov2012
Sudah hampir satu bulan isu mengenai transparansi di tubuh Mahkamah Agung berkembang. Isu ini dimulai dengan adanya pernyataan dari salah satu Hakim Agung, Gayus Lumbuun, yang mengungkapkan adanya diskriminasi antara hakim agung dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Mahkamah Agung. Hakim Gayus menyatakan bahwa PNS di Mahkamah Agung khususnya Pejabat Eselon ... Read More
23 November 2012Faizah Sururi

16

Oct2012
Hampir tiga minggu ini isu pembatalan hukuman mati terhadap ‘gembong’ narkotika mengemuka. Isu ini mulai naik sejak putusan pembatalan hukuman mati terhadap Hanky Gunawan di tingkat Peninjauan Kembali terbuka. Putusan ini sendiri sebenarnya telah diputus Agustus tahun lalu, tepatnya tanggal 16 Agustus 2011 melalui putusan nomor 39 PK/Pid.Sus/2011, ... Read More
16 October 2012Faizah Sururi

27

Sep2012
Tujuan utama dari diterapkannya Sistem Kamar di Mahkamah Agung adalah terciptanya kesatuan hukum yang akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Ketidakpastian hukum yang terjadi selama ini memberikan dampak yang sangat mendasar terhadap penegakan hukum di Indonesia, karena menimbulkan (1) ketidakpastian perlindungan hak-hak masyarakat dan (2) ketidakjelasan panduan bagi pengadilan di tingkat ... Read More
27 September 2012Faizah Sururi
edisi1

20

Sep2012
Editorial Setelah hampir 7 tahun vakum kini Jurnal Kajian Putusan dictum terbit kembali, dengan format yang sedikit berbeda. Besarnya biaya penerbitan dan sulitnya mendapatkan putusan merupakan alasan kami menghentikan penerbitan dictum. Kini dengan semakin meluasnya penggunaan internet di Indonesia serta semakin mudahnya mendapatkan putusan pengadilan khususnya putusan-putusan di tingkat kasasi dan ... Read More
20 September 2012admin

11

Apr2012
Catatan LeIP Terhadap Draft Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung (disusun berdasarkan draft RUUMahkamah Agung  versi Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, 11 April 2012)  Menanggapi Draft Rancangan Undang-Undang Mahkamah yang disusun atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) sebagai lembaga yang fokus dan terlibat aktif ... Read More
11 April 2012admin

19

Sep2011
Rekomendasi untuk Proses Seleksi Calon Hakim Agung oleh DPR Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Senin, 19 September 2011   Tujuan Proses Rekrutmen Hakim Agung Tujuan utama dalam setiap proses rekrutmen adalah penyediaan sumber daya manusia/personil yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik dari segi jumlah maupun kualifikasi ... Read More
19 September 2011Faizah Sururi

11

Apr2011
Menanggapi Draft Rancangan Undang-Undang Mahkamah yang disusun atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) sebagai lembaga yang fokus dan terlibat aktif dalam kegiatan pembaruan peradilan mencatat sejumlah hal yang perlu dikritisi secara cermat dari draft tersebut, yaitu: 1. Pengawasan DPR Terhadap Mahkamah Agung ... Read More
11 April 2011Faizah Sururi

08

May2010
Permintaan sejumlah pihak, termasuk Komisi Yudisial (KY), agar Komisi Yudisial diberi wewenang penyadapan adalah tidak tepat. KY adalah lembaga pengawas eksternal yang berwenang menegakkan kode etik & kode perilaku Hakim dan bukan menegakkan hukum pidana sehingga tidak seharusnya diberikan kewenangan melakukan upaya paksa dalam hal ini penyadapan. Tidak tepat kiranya, ... Read More
8 May 2010Faizah Sururi