Category: Opini

31

May2018
Pembuktian Masyarakat Hukum Adat Pada Gugatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum oleh: Muhammad Amin Putra   Pendahuluan Disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, direspon oleh ... Read More
31 May 2018Faizah Sururi

22

Aug2017
MENINJAU KEMBALI FORMAT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG oleh: Ade Rizky Fachreza, SH.   Tiga tahun terakhir, Mahkamah Agung RI (MA) berhasil mempercepat proses penanganan perkara, khususnya pada proses memutus perkara. Keberhasilan ini ditandai oleh kian meningkatnya produktivitas MA dalam memutus perkara. Pada tahun 2015 saja, rasio produktivitas MA mencapai 78,53% (14.452 ... Read More
22 August 2017Faizah Sururi

24

Jun2017
A. Mengenali Korupsi di Pengadilan 1. Korupsi di pengadilan adalah segala tindakan oleh dan untuk mempengaruhi hakim dan aparat pengadilan, yang melanggar prinsip independensi peradilan, untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak benar atau melawan hukum. 2. Korupsi di pengadilan terdiri dari korupsi sistemik dan korupsi non sistemik. Korupsi sistemik adalah korupsi ... Read More
24 June 2017Faizah Sururi

17

Apr2017
A. Nilai Strategis Kebijakan • Rekrutmen calon hakim (cakim) tingkat pertama oleh Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2017 ini perlu dipandang sebagai proses manajemen organisasi yang sangat penting sekaligus kritikal. • Penting, karena proses ini telah hampir tujuh tahun tidak dilaksanakan oleh MA, sehingga perlu segera dilaksanakan untuk kepentingan regenerasi Hakim dan ... Read More
17 April 2017Faizah Sururi

03

Apr2017
Menaikan Kualitas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Oleh Nur Syarifah April lalu, Komisi Yudisial (KY) telah menjaring 49 calon Hakim Agung (10 diantaranya adalah calon Hakim Adhoc Tipikor) yang lolos mengikuti serangkaian seleksi calon Hakim Agung. Sebelumnya, ke-49 calon tersebut telah mengikuti beberapa tahapan seleksi, mulai ... Read More
3 April 2017Faizah Sururi

30

Jan2017
Oleh: Ade Rizky Fachreza[1]   Dalam proses wawancara antara Komisi Yudisial dengan calon Hakim Agung pada Juni 2016 lalu, salah seorang peserta seleksi menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pentingnya konsistensi putusan untuk mencapai kesatuan hukum. Menurutnya, setiap putusan Hakim harus mempertimbangkan keadaan pribadi saksi dan terdakwa, dan oleh sebab itu ... Read More
30 January 2017Ade Fachreza

11

Nov2016
Perubahan Pola Rekrutmen Hakim dalam RUU JH Adanya penetapan wilayah penerimaan (regionalisasi) dalam Ps.16 huruf b. Adanya batas usia minimum (30 tahun) dan maksimum (35 tahun) dalam Ps. 19 huruf g. Disyaratkan memiliki pengalaman praktik profesi hukum minimal 5 tahun (advokat, jaksa, polisi, notaris, mediator, atau arbiter tersertifikasi) dalam Ps. ... Read More
11 November 2016Faizah Sururi

30

Sep2016
KETIDAKEFEKTIFAN PELAKSANAAN PUTUSAN l DI INDONESIA Oleh : Muhammad Tanziel Aziezi Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh kontitusi sebagai lembaga yang berwenang menguji kontitusionalitas suatu norma yang ada di dalam Undang-undang terhadap norma yang ada di ... Read More
30 September 2016Faizah Sururi

30

Aug2016
Oleh Nindya Wulandari Masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat. Selama ini, cara yang biasa dilakukan Negara adalah menghukum pelaku kejahatan dengan cara mengasingkannya dari masyarakat. Namun dalam perkembangannya, pemidanaan terhadap pelaku kejahatan berkembang. Selain sanksi penjara, di beberapa Negara menerapkan pula sanksi tambahan berupa pengumuman putusan hakim. Pengumuman putusan hakim ... Read More
30 August 2016Alfeus Jebabun

18

Aug2016
Tahun 2014 silam, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan terhadap Dokter Bambang Suprapto. Dia terbukti bersalah melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik dan tidak memenuhi kewajibannya memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Bambang melanggar Pasal 76 dan Pasal 79 ... Read More
18 August 2016Alfeus Jebabun