Awal Januari 2024 lalu, terdapat artikel berjudul “Bersikap Adil pada Kesejahteraan Hakim” yang dipublikasi melalui Hukumonline.[1] Tulisan tersebut secara garis besar mengkritisi sistem pemenuhan hak kesejahteraan hakim yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah ... Read More
Category: Liputan Kegiatan
12
Feb2024
21
Jan2021
Ketentuan pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) hadir sebagai salah satu upaya melindungi kepentingan lingkungan hidup dan masyarakat terdampak. Salah satu ketentuan yang terkait dengan hal ini adalah adanya sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yang diatur dalam ... Read More
12
Jan2021
Pada awal bulan Oktober 2020 yang lalu, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), walaupun masih mendapat kritikan dari masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut menghapus dan/atau mengubah serta menggabungkan beberapa undang-undang yang berlaku ke dalam satu ... Read More
05
Jan2021
Masyarakat memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai pihak terdampak dari pembangunan yang acap kali mempengaruhi kelestarian lingkungan hidup, penolakan maupun penerimaan dari masyarakat menjadi unsur yang menentukan kelancaran pembangunan. Guna menjamin pengejawantahan peran penting masyarakat tersebut, ruang untuk partisipasi publik haruslah dibuka sebesar-besarnya.... Read More
19
Dec2020
Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) adalah organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pembaruan peradilan. LeIP juga aktif dalam merumuskan konsep-konsep pembaruan peradilan yang dapat dijadikan arahan strategis untuk memperjuangkan peradilan Indonesia yang dicita-citakan di ... Read More
10
Dec2020
Pada awal Maret 2020, pasien pertama COVID-19 ditemukan di Indonesia. Sejak saat itu jumlah temuan harian COVID-19 terus bertambah. Untuk mencegah semakin banyaknya penularan, sejak April 2020 Pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah di Indonesia yang masih berlangsung hingga saat ini. Namun demikian, angka ... Read More
06
Oct2020
Pandemi COVID-19 telah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan menimbulkan banyak korban, termasuk Hakim dan Pegawai Pengadilan di Indonesia. Melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 623/SEK/SK/IX/2020, Mahkamah Agung merespon kondisi COVID-19 di pengadilan dengan membentuk Satgas Pencegahan Penyebaran Covid-19. Sebelumnya Mahkamah Agung mengeluarkan beberapa pedoman terkait pencegahan ... Read More