Liza Farihah

08

Dec2015
Nur Syarifah[1] Runtuhnya kepemimpinan Soeharto di tahun 1998 telah menuntut adanya Pemerintah yang terbuka, dalam artian memberi ruang partisipasi yang lebih luas dalam pengambilan keputusan publik. Hal ini disebabkan pemerintahan orde baru sangat membatasi keterlibatan publik dan transparansi menjadi hal yang tabu. Akibatnya, penyelenggaraan negara jauh dari akuntabel. Pengambilan ... Read More
8 December 2015Liza Farihah

08

Dec2015
Oleh: Nur Syarifah [1] Pengantar Pidana pembayaran uang pengganti pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Instrumen ini kemudian diteruskan dalam UU Nomor 3 Tahun 1971 (UU 3/1971) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (UU ... Read More
8 December 2015Liza Farihah

16

Nov2015
Oleh: Della Sri Wahyuni (Penulis adalah Peneliti Muda pada Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan) Makalah ini dipresentasikan pada sesi panel dalam Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Nasional (AFHI) ke-3 di Universitas Airlangga Surabaya, 27-28 Agustus 2013. Pengantar Persitegangan antara hukum rakyat dengan hukum negara telah terjadi sejak zaman pendudukan kolonial ... Read More
16 November 2015Liza Farihah

16

Nov2015
Pengantar Gagasan mengenai perlunya pembatasan perkara yang dapat diajukan ke Mahkamah Agung (MA) sudah cukup lama dilontarkan sebagai respon atas permasalahan tunggakan perkara (case backlog) di Mahkamah Agung (MA). Gagasan-gagasan di atas berangkat dari asumsi bahwa salah satu penyebab tunggakan perkara di MA adalah karena banyaknya jumlah perkara yang masuk ke ... Read More
16 November 2015Liza Farihah

13

Nov2015
“Ternyata, masih banyak LBH kampus yang dilarang berpraktek oleh aparat penegak hukum. Ironisnya, si aparat yang melarang itu masih saja menggunakan Pasal 31 yang nyata-nyata sudah dicabut.” (http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19342/masih-ada-lbh-kampus-yang-dilarang-berpraktek) “Rikardus dan Adrianus dinyatakan melanggar delik “perbuatan tidak menyenangkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat 1 KUHP. Padahal, MK sudah mencabut delik ... Read More
13 November 2015Liza Farihah

08

Nov2015
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui 5 (lima) nama dari 7 (tujuh) nama calon Komisioner Komisi Yudisial (KY) yang diajukan oleh Panitia Seleksi (Pansel KY). Dua nama yang tidak disetujui tersebut merupakan perwakilan dari akademisi. Keputusan demikian disepakati secara aklamasi oleh ... Read More
8 November 2015Liza Farihah

04

Nov2015
Dalam konteks peradilan khususnya jabatan hakim, promosi dan mutasi merupakan salah satu bentuk upaya pemeliharaan SDM. Promosi merupakan peningkatan status kepangkatan atau status akademik seseorang dari satu tingkat ke tingkat atau jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan mutasi adalah perpindahan tugas seorang hakim dari satu tempat ke tempat tugas baru. Namun, ... Read More
4 November 2015Liza Farihah
IMG_20151104_133642

04

Nov2015
Rabu siang 4 November 2015 LeIP kedatangan sekelompok mahasiswa berjaket abu-abu dari Indonesia Jentera School of Law (IJSL). Kunjungan ini dapat dinyatakan sebagai "kunjungan turun tangga" karena IJSL berada di lantai di atas kantor LeIP. Pihak LeIP yang menerima kunjungan adalah Dian Rosita, Liza Farihah, M. Tanziel Aziezi, Della Sri Wahyuni, dan ... Read More
4 November 2015Liza Farihah

04

Nov2015
Kajian ini disusun oleh Mahkamah Agung bersama LeIP dengan dukungan Royal Danish Government-The Asia Foundation pada tahun 2006. Draft naskah akademis membahas mengenai 3 hal, yaitu: 1) tahap perencanaan berupa jumlah hakim yang akan direkrut; 2) proses seleksi calon hakim; dan masa pembinaan calon hakim. Selanjutnya disajikan draft aturan Mahkamah ... Read More
4 November 2015Liza Farihah