Faizah Sururi

socio

30

Jan2017

Penelitian Sociolegal

Judicial Sector Support Programme (JSSP) yaitu program tiga tahun dari 2014 sampai dengan 2017 yang didukung oleh Kedutaan Besar Belanda dan dikelola oleh Center for International Legal Cooperation (CILC) di Den Haag, bekerjasama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) di Jakarta. Salah satu dari dukungan institusional ini adalah kegiatan penelitian SOCIOLEGAL untuk tema Hukum Tata ... Read More
30 January 2017Faizah Sururi

11

Nov2016
Perubahan Pola Rekrutmen Hakim dalam RUU JH Adanya penetapan wilayah penerimaan (regionalisasi) dalam Ps.16 huruf b. Adanya batas usia minimum (30 tahun) dan maksimum (35 tahun) dalam Ps. 19 huruf g. Disyaratkan memiliki pengalaman praktik profesi hukum minimal 5 tahun (advokat, jaksa, polisi, notaris, mediator, atau arbiter tersertifikasi) dalam Ps. ... Read More
11 November 2016Faizah Sururi

30

Sep2016
KETIDAKEFEKTIFAN PELAKSANAAN PUTUSAN l DI INDONESIA Oleh : Muhammad Tanziel Aziezi Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh kontitusi sebagai lembaga yang berwenang menguji kontitusionalitas suatu norma yang ada di dalam Undang-undang terhadap norma yang ada di ... Read More
30 September 2016Faizah Sururi

14

Jan2013
A. Tanggapan Umum tentang RUU Mahkamah Agung Sejak tahun 1999 melalui UU Mahkamah Agung telah dilaksanakan penyatuan atap dengan dialihkannya fungsi-fungsi administrasi, finansial, dan organisasi badan peradilan yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah ke tangan Mahkamah Agung atau lazim dikenal sebagai sistem satu atap (one roof system). Namun demikian permasalahan substansial ... Read More
14 January 2013Faizah Sururi

01

Dec2012
Pengaturan Jabatan Hakim untuk Menciptakan Indepedensi Peradilan oleh: Nur Syarifah Topik Bahasan: Prinsip-prinsip universal independensi kekuasaan kehakiman Aspek – aspek independensi kekuasaan kehakiman Dampak jabatan hakim terhadap independensi kekuasaan kehakiman Kondisi saat ini Pengaturan jabatan hakim menurut prinsip-prinsip internasional Payung hukum pengaturan jabatan hakim Tantangan pembentukan payung hukum ... Read More
1 December 2012Faizah Sururi

23

Nov2012
Sudah hampir satu bulan isu mengenai transparansi di tubuh Mahkamah Agung berkembang. Isu ini dimulai dengan adanya pernyataan dari salah satu Hakim Agung, Gayus Lumbuun, yang mengungkapkan adanya diskriminasi antara hakim agung dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Mahkamah Agung. Hakim Gayus menyatakan bahwa PNS di Mahkamah Agung khususnya Pejabat Eselon ... Read More
23 November 2012Faizah Sururi

16

Oct2012
Hampir tiga minggu ini isu pembatalan hukuman mati terhadap ‘gembong’ narkotika mengemuka. Isu ini mulai naik sejak putusan pembatalan hukuman mati terhadap Hanky Gunawan di tingkat Peninjauan Kembali terbuka. Putusan ini sendiri sebenarnya telah diputus Agustus tahun lalu, tepatnya tanggal 16 Agustus 2011 melalui putusan nomor 39 PK/Pid.Sus/2011, ... Read More
16 October 2012Faizah Sururi

27

Sep2012
Tujuan utama dari diterapkannya Sistem Kamar di Mahkamah Agung adalah terciptanya kesatuan hukum yang akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Ketidakpastian hukum yang terjadi selama ini memberikan dampak yang sangat mendasar terhadap penegakan hukum di Indonesia, karena menimbulkan (1) ketidakpastian perlindungan hak-hak masyarakat dan (2) ketidakjelasan panduan bagi pengadilan di tingkat ... Read More
27 September 2012Faizah Sururi

19

Sep2011
Rekomendasi untuk Proses Seleksi Calon Hakim Agung oleh DPR Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Senin, 19 September 2011   Tujuan Proses Rekrutmen Hakim Agung Tujuan utama dalam setiap proses rekrutmen adalah penyediaan sumber daya manusia/personil yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik dari segi jumlah maupun kualifikasi ... Read More
19 September 2011Faizah Sururi

11

Apr2011
Menanggapi Draft Rancangan Undang-Undang Mahkamah yang disusun atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) sebagai lembaga yang fokus dan terlibat aktif dalam kegiatan pembaruan peradilan mencatat sejumlah hal yang perlu dikritisi secara cermat dari draft tersebut, yaitu: 1. Pengawasan DPR Terhadap Mahkamah Agung ... Read More
11 April 2011Faizah Sururi