Latar Belakang

Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) adalah organisasi masyarakat sipil berbasis penelitian dan advokasi yang bergerak dalam isu dan kegiatan pembaruan hukum dan peradilan. Berdirinya LeIP dilatarbelakangi pertimbangan bahwa setelah sekian lama Indonesia merdeka, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga peradilan belum maksimal. Hukum dan lembaga peradilan belum sepenuhnya independen dan profesional karena masih diliputi praktek kolusi, korupsi, nepotisme, dan kerap menjadi simbol pemihakan terhadap kelompok berkuasa. Hal ini jelas mengancam integritas lembaga peradilan sebagai pelindung hak asasi manusia; penjaga tegaknya negara hukum yang berkeadilan; dan salah satu penentu berlangsungnya sistem checks and balances.
LeIP didirikan di Jakarta pada 12 Januari 1999, oleh sekelompok praktisi dan pemerhati hukum yang memiliki concern terhadap pembaruan hukum dan peradilan. Bersama dengan stakeholders lainnya, LeIP memperjuangkan terwujudnya independensi peradilan melalui kegiatan kajian dan advokasi kebijakan pada dua ruang lingkup/isu utama, yaitu: (1) pengembangan administrasi peradilan; dan (2) pengembangan hukum dan kebijakan.

Asistensi Program Pembaruan

  • Asistensi Penyusunan Cetak Biru Pembaruan Peradilan, 2003
  • Asistensi Penyusunan Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim, Pembinaan SDM Hakim, Sistem Pengelolaan Keuangan Pengadilan, 2003
  • Asistensi Penilaian Kebutuhan Pengadilan Niaga, 2004;
  • Asistensi Penyusunan Cetak Biru Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hak Asasi Manusia, 2004
  • Asistensi Penyusunan Sistem Tata Kerja Pengawasan dan Penilaian Hakim, 2005
  • Asistensi Penyusunan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, 2006
  • Asistensi Penyusunan Cetak Biru Pembaruan Peradilan, 2009
  • Asistensi Penyusunan Format Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali, 2011
  • Asistensi Penyusunan Surat Kesepakatan Bersama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung tentang Pengawasan dan Rekrutmen Hakim, 2011
  • Asistensi Penyusunan SK KMA tentang Implementasi Sistem Kamar di Mahkamah Agung, 2011, 2012, 2013 dan 2014
  • Asistensi Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Cara Penyelesaian Sengketa Informasi
  • Asistensi Penyusunan Perma 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2012
  • Asistensi Penyusunan Modul Pelatihan Keterbukaan Informasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan, 2012
  • Pembangunan Pusat Data Peradilan, 2010
  • Penyusunan Bahan Pelatihan Hakim Tinggi Pengawas, 2014
  • Kajian Sistem SDM Peradilan, 2006

Buku dan Jurnal

  • Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, 1999
  • Komisi Yudisial di Berbagai Negara, 2002
  • Membuka Ketertutupan Pengadilan, 2005
  • Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, 2010
  • Konsep Ideal Peradilan Indonesia, 2010
  • Pembatasan Perkara: Strategi Mendorong Peradilan Cepat, Murah, Efisien, dan Berkualitas, 2010
  • Jurnal Putusan Pengadilan “Dictum”
  • Newsletter “Berita Peradilan”
Sejak 2014 hingga 2017 mendatang LeIP juga mengelola dua program besar, yaitu: (1) Program Dukungan Pemerintah Kerajaan Belanda terhadap Pemerintah Republik Indonesia dalam Sektor Peradilan (Judicial Sector Support Program); dan (2) Monitoring Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Anti-Corruption Court Monitoring).

Visi dan Misi

LeIP mempunyai misi menjadi mitra strategis dalam mewujudkan peradilan Indonesia yang berwibawa. Untuk mencapai visi tersebut, LeIP menjalankan misinya sebagai berikut: (a) menjadi pusat gerakan reformasi peradilan; (b) menjadi referensi pembaruan peradilan; dan (c) pertumbuhan organisasi secara berkelanjutan dengan tata kerja lembaga yang baik.

Nilai-Nilai

  • Kritis

    yaitu melihat, mengamati, menganalisis, dan menilai sesuatu secara jernih, cermat dan proporsional sebelum mencapai kesimpulan dan menyusun rekomendasi dalam memecahkan masalah di bidang pembaruan hukum dan peradilan;
  • Inovatif

    yaitu menawarkan pemikiran-pemikiran baru tanpa melanggar asas-asas hukum dalam menjawab tantangan dan permasalahan di bidang pembaruan hukum dan peradilan;
  • Integritas

    yaitu jujur dan melakukan sesuatu sesuai dengan standar (professional), bebas dari intervensi pihak manapun/tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan yang tidak sesuai dengan visi misi LeIP.
  • Transparan

    yaitu melibatkan semua pihak yang berkepentingan di internal LeIP dalam proses pengambilan keputusan;
  • Akuntabel

    yaitu pelaksanaan visi dan misi LeIP dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan  argumen, standar, dan mekanisme tertentu.

Lingkup Kerja dan Pendekatan

Sejak didirikan  tahun 1999, LeIP telah melakukan berbagai kegiatan untuk mewujudkan peradilan yang independen. Secara umum ada tiga lingkup kerja LeIP yaitu: (1) mendorong perubahan hukum dan kebijakan melalui kerja-kerja di bidang kajian, lobi  dan advokasi perubahan peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan dunia peradilan; (2) melakukan edukasi publik, melalui kampanye, pembuatan buletin hak-hak masyarakat dalam konteks peradilan dan sebagainya; (3) membela hak-hak masyarakat yang dilanggar dalam proses peradilan, melalui eksaminasi putusan, monitoring proses peradilan atau menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat sehubungan dengan pelanggaran proses peradilan.